Fahri Hamzah Persilakan Masyarakat Gugat UU KPK ke MK

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempersilakan masyarakat menggugat UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK)

Fahri Hamzah Persilakan Masyarakat Gugat UU KPK ke MK
KOMPAS.com/Dok. Humas DPR RI
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah mengimbau agar PLN secara jujur menjelaskan penyebab pemadaman listrik massal yang terjadi di wilayah Jabodetabek, Banten, sebagian Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah, Minggu (4/8/2019). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mempersilakan masyarakat menggugat Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 Tentang Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seperti diketahui, UU KPK hasil revisi sudah disahkan DPR, Selasa (17/9/2019). "Tidak ada masalah, mekanisme dalam negara demokrasi, rakyat yang punya legal standing dapat melakukan gugatan terhadap undang-undang, tidak ada masalah," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Ritual Piong Tewok Leluhur Diajak Ikut Menari di Sanggar Bliran Sina di Sikka

Selain itu, Fahri tak mempermasalahkan banyak kelompok masyarakat yang melakukan aksi demo menolak revisi UU KPK.

Ia menilai, aksi demo tersebut merupakan kebebasan berpendapat. "Enggak masalah orang demo kan pernyataan pendapat, saya dan semua harus didengar, semua harus diterima, nanti mekanismenya ada. Kalau sudah berjalan kegiatan kegiatan Selanjutnya, negara ini punya mekanisme untuk check and balances, semuanya ada," ujar dia.

Hari Pertama Pendaftaran Belum Ada Balon di Manggarai Masukkan Lamaran ke PDIP

DPR sebelumnya sudah mengesahkan revisi UU KPK menjadi Undang-Undang.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019). Proses revisi relatif singkat. Sebab, DPR baru saja mengesahkan revisi UU KPK sebagai inisiatif DPR pada 6 September 2019.

Dengan demikian, hanya butuh waktu sekitar 11 hari hingga akhirnya UU KPK yang baru ini disahkan. (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Fahri Hamzah Persilakan Masyarakat Gugat UU KPK",

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved