Ini Alasan Kanwil DJPb Provinsi NTT Harus Bangun Zona Integritas

Stakeholder Day yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT dikemas dalam bentuk talkshow dengan menghadirkan mento

Ini Alasan Kanwil DJPb Provinsi NTT Harus Bangun Zona Integritas
Pos Kupang.Com/Yen
STAKEHOLDER DAY-- (Ujung Kiri) Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM NTT, Budi Situngkir, Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT, Lydia Kurniawati Christyana, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi, Barmen Sinurat dan Kepala Perwakilan BPKP NTT, Halomoan Manalu pada acara Stakeholder Day di Aula GKN, Jumat (13/9/2019). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Stakeholder Day yang digelar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT dikemas dalam bentuk talkshow dengan menghadirkan mentor Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM NTT, Budi Situngkir, Kepala Perwakilan BPKP NTT, Halomoan Manalu dan Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi, Barmen Sinurat yang dipandu oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb NTT, Lydia Kurniawati Christyana.

Lydia mengatakan ketika dirinya dan para mentor memasuki ruangan disambut dengan akustik band yang menyanyikan lagu "Sebelum Cahaya". Sebait syair dari lagu tersebut yaitu "Ingatkah engkau kepada embun pagi yang bersahaja, yang menemani sebelum cahaya".

BREAKINGNEWS- Nasib Pelatih Macan Kemayoran Persija Julio Diujung Tanduk, 1 Pertandingan Selesai

"Bersahaja adalah konsep, egaliter yang menjadi bagian penting dari pembangunan Zona Integritas. Inilah tujuan dari acara sore ini, bersama-sama bersahaja untuk memahami zona integritas. Karena membangun zona integritas akan mewujudkan peradaban yang berkualitas," katanya pada acara Stakeholder Day, di Aula Lantai VI Gedung Keuangan Negara, Jumat (13/9/2019).

Ia mengatakan Kanwil DJPb NTT sudah mencanangkan pembangunan Zona Integritas pada 21 Februari 2019. Pencanangan ini dilakukan karena Zona Integritas (ZI) adalah sebuah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, yang pimpinan dan jajaran berkomitmen untuk mau mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dengan mendukung reformasi birkorasi untuk pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas.

"Mengapa harus ZI dan perlu dibangun ZI? karena kita harus mewujudkan good govermance dan clean govermance. ZI harus dibangun oleh seluruh instansi pemerintah. Kapan kita akan mendapatkan predikat ZI," ujarnya.

Kata Lydia, Kanwil HUKUM dan HAM dan Pengadilan Tinggi tahun ini sudah dinilai oleh tim penilai nasional. Sedangkan BPKP bersama DJPb masih mempunyai pekerjaan rumah dalam membangun proses ZI.

Ia memyampaikan predikat ZI akan diberikan ketika sudah membangun enam area yaitu satu kegiatan perubahan, dua kegiatan penataan, dua kegiatan penguatan dan satu kegiatan peningkatan.

Didalamnya adalah manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan pelayanan.

Pada kesempatan ini Kepala Divisi Pass Kanwil Hukum dan HAM NTT, Budi Situngkir, berbagi pengalaman dalam membangun ZI yang berhasil masuk dalam tim penilai nasional.

Kata Budi, untu membangun ZI pada dasarnya sama hanya konteksnya yang berbeda. Pembangunan ZI sudah dilaksanakan dari tahun lalu. Usai ZI harus membangun komitmen janji kinerja, karena keberhasilan dari ZI kuncinya hanya komitmen dari pimpiman. Sebab pimpinan jadi model yang harus memberikan contoh.

"Misalnya saya kepala divisi pergi ke Labuan Bajo hotelnya masih dibayarin. Malu. jadi gak bisa lagi, ini yang harus dibangun, behitu kunjungan di sana siapkan ini itu, sudah gak jaman. Sekarang sudah malu, bendahara pun juga tanya mana boarding passnya, hotelnya. Jadi sekarang udah gak malu dan anak buah harus berani sampaikan kepada pimpinan, pimpinan tidak boleh marah," katanya. (*)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved