Begini Penjelasan Kepala Balai Sungai Wilayah NTT II Terkait Ganti Rugi Lahan Bendungan Napugete

warga masih memblokir akses keluar masuk kendaraan dari dan menuju ke proyek nasional tersebut.

Begini Penjelasan Kepala Balai Sungai Wilayah NTT II Terkait Ganti Rugi Lahan Bendungan Napugete
POS KUPANG/EUGENIUS MOA
Pemilik lahan di Bendungan Napunggete, Kecamatan Waiblama mengikuti tatap muka dengan Pelaksana Tugas Bupati, Sikka Paolus Nong Susar, di Kantor Desa Ilin Medo, Pulau Flores, Kamis (3/5) siang. 

Begini Penjelasan Kepala Balai Sungai Wilayah NTT II Terkait Ganti Rugi Lahan Bendungan Napugete Sikka

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pembangunan Bendungan Napunggete di Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), teracam mandek.

Informasi yang dihimpun POS-KUPANG.COM, Senin (9/9/2019) warga masih memblokir akses keluar masuk kendaraan dari dan menuju ke proyek nasional tersebut.

Pemilik lahan menuntut Pemerintah Pusat segera menuntaskan pembayaran ganti rugi lahan.

Kepala Balai Sungai Wilayah NTT II, Agus Sosiawan, diwawancarai POS-KUPANG.COM, terkait persoalan tersebut, menilai, pemblokiran jalan oleh warga tidak perlu terjadi.

Menurutnya, jalan akses masuk keluar ke Bendungan Napugete merupakan bagian dari lahan yang sudah dibebaskan dan dibayar Pemda Sikka melalui APBD senilai kurang lebih 16 Miliar untuk kurang lebih 53 hektare lahan.

"Kalau jalan yang diblokade, itu bagian dari lahan yang sudah dibayar Pemda Sikka, melalui APBD, sudah dibayar, senilai 16 Miliar sekian," ungkapnya.

Agus menjelaskan, luas lahan yang belum dibayar ganti rugi, termasuk tambahan kebutuhan lahan 23 hektare atau longsoran dampak pembagunan bendungan mencapai 118 hektare.

Menurutnya, Pemda Sikka, awalnya berkomitmen membayar seluruh ganti rugi. Namun, dalam perjalanan APBD tidak cukup, untuk menuntaskan pembayaran ganti rugi sehingga meminta bantuan ke Pemerintah Pusat.

Dikatakannya, besaran dana yang harus dikeluarkan Pemerintah Pusat untuk pembayaran ganti rugi lahan tersebut melalui APBN mencapai kurang lebih 48 miliar.

Agus mengatakan, pembayaran ganti rugi lahan tersebut sedang dalam proses. "Pemerintah bukannya tidak mau membayar ganti rugi tetapi pembayaran itu butuh proses," tegasnya.

Ia menjelaskan, dokumen-dokumen terkait lahan yang belum diganti rugi tersebut sudah diserahkan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk diaudit.

Menurutnya, setelah dokumen-dokumen itu diaudit dan dinyatakan clean and clear oleh BPKP, lalu diusulkan ke Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Selanjutnya LMAN sendiri yang akan membayar ganti rugi ke pemilik lahan.

Gadis Enrekang Tantang Teman Instagram Menikah, Rama Langsung Bawa 500 Juta, Berlian & Rumah

7 Kebiasaan Buruk Ini Sebabkan Penyebab Sakit Ginjal Nomor 7 Paling Berat

"Jadi begitu prosesnya. Kendalanya bukan dalam artian pemerintah tidak mau menjalankan tugas dan kewajibannya tapi ini masih dalam proses," ujar Agus.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM,Laus Markus Goti)

Penulis: Laus Markus Goti
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved