Pokja IDI Perlu Ada di Kabupaten dan Kota
Pemerintah dan seluruh elemen strategis di kabupaten dan kota se-NTT perlu membentuk kelompok kerja (pokja ) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI
Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
lihat foto
Pokja IDI Perlu Ada di Kabupaten dan Kota
POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Pemerintah dan seluruh elemen strategis di kabupaten dan kota se-NTT perlu membentuk kelompok kerja (pokja ) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI ) sehingga dapat menunjang perencanaan pembangunan politik di daerah.
Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi NTT, Johanna E. Lissapaly, SH, M.Si pada acara Ekspos Hasil Akhir IDI Provinsi NTT Tahun 2018 di Aula Badan Pusat Statistik (BPS) NTT, Jumat (6/9/2019).
Dalam siaran pers yang disampaikan Staf Biro Humas dan Protokol, Meldo Nailopo mengatakan, saat ekspos hasil IDI NTT itu, Johanna mengatakan, skor hasil IDI NTT tahun 2018 yang menempatkan Provinsi NTT di posisi ketiga secara nasional, namun secara implisit skor tersebut dalam kategori baik.
"IDI ini dinilai daei tiga aspek , yakni Kebebasan Sipil, Hak - hak Sipil dan Lembaga Demokratis," kata Johanna.
Dia menjelaskan, secara umum di NTT ,persoalan ketiga aspek itu diantaranya adalah masalah alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang masih belum memadai, adanya perbedaan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, letak dan kondisi sosik - geografis Provinsi NTT.
"Perbedaan pemahamam dan perilaku nilai moral atau etika serta adat istiadat dan norma sosial dalam masyarakat, serta masih rendahnya pemahamam masyarakat mengenai demokrasi," katanya.
Kepala BPS NTT, Maritje Pattiwaellapia mengatakan, peningkatan IDI NTT terutama oleh Aspek Kebebasan Sipil dan juga tidak ada penurunan dalam aspek hak-hak politik.
"Tantangan IDI tahun 2018 diantaranya ancaman atau penggunaan kekerasan karena alasan gender, etnis atau kelompok, tingkat presentasi anggota perempuan terhadap total anggota DPRD Provinsi, demonstran atau mogok yang bersifat kekerasan, " kata Maritje.
Lebih lanjut dikatakan, tantangan lain, yaitu rekomendasi DPRD kepada eksekutif, dan upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah daerah.
Drs. Yusuf Kuahaty, SU, saat itu mengatakan, demokrasi perlu dilihat sebagai konsep yang akbar atau konsep yang besar sebagai bagian operasional IDI dalam 3 aspek.
• Para Pria Ini Ketagihan Memperkosa Ternak, Sapi, Kambing, Anjing & Kuda Jadi Korban
• XL Axiata Menangkan Tender Pembangunan 250 Jaringan USO, Termasuk NTT
"Kita sudah punya keputusan politik bersama untuk menjadikan demokrasi sebagai dasar sistem politik kita yang harus dijalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi secara benar," kata Yusuf.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)
