KPU Sumba Timur Usul Rp 30,8 Miliar Biaya Pilkada Tahun 2020

Pihak Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Sumba Timur mengusulkan Rp 30,8 miliar rupiah

KPU Sumba Timur Usul Rp 30,8 Miliar Biaya Pilkada Tahun 2020
POS-KUPANG.COM/Robert Ropo
Ketua KPU Sumba Timur, Oktavianus Landi 

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU - Pihak Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kabupaten Sumba Timur mengusulkan Rp 30,8 miliar rupiah kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumba Timur.

Dana tersebut untuk digunakan dalam seluruh tahapan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumba Timur tahun 2020 mendatang.

Ketua KPU Sumba Timur, Okrtavianus Landi ketika dikonfirmasi POS-KUPANG.COM di ruang kerjanya, Rabu (4/9/2019) mengatakan, pihaknya telah mengusulkan 30,8 miliar rupiah kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Sumba Timur. Dana tersebut untuk digunakan dalam seluruh tahapan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sumba Timur tahun 2020 mendatang.

4 Pengakuan Bima Aryo soal Tragedi Malinois Serang ART hingga Tewas, Nomor 1 Paling Sedih

Namun, saat ini memang belum ada pembahasan secara menyeluruh, terkait dengan anggaran Pilkada itu.

Tetapi khusus untuk tahun anggaran 2019, untuk digunakan dalam tahapan-tahapan awal persiapan Pilkada 2020, kata Oktavianus sudah disetujui Rp 200.000.000.

Ini Dia Tersangka Baru Insiden di Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya, Lihat Perannya

"Dana ini untuk tahapan persiapan awal, ada beberapa kegiatan awal. Sedangkan untuk tahapan-tahapan lain Pilkada untuk Tahun anggaran 2020, sejauh ini kami KPU Sumba Timur, belum melakukan asistensi dengan Pemda Sumba Timur,"jelas Okavianus.

Oktavianus juga mengatakan, meskipun begitu, pihaknya sangat berharap agar dalam waktu dekat dalam satu atau dua minggu, pihaknya sudah bisa melakukan asistensi dengan Pemda Sumba Timur terkait anggaran Pilkada pada tahapan-tahapan selanjutnya di Tahun Anggaran 2020 itu.

"Karena juga berkenaan dengan tahapan ini, sesuai dengan Peraturan KPU, tahapan dimulai pada tanggal 23 September 2019. Sehingga kami juga berkeinginan untuk segera dimulainya tahapan dan tentunya akan diawali atau diikuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) itu," kata Oktavianus. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo)

Penulis: Robert Ropo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved