Bawaslu Mabar Belum Tahu Berapa Kepastian Alokasi Dana APBD Untuk Pengawasan Pilkada 2020

--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), belum mengetahui berapa sebenarnya kepastian jumlah alokasi dana pengawasan Pilka

Bawaslu Mabar Belum Tahu Berapa Kepastian Alokasi Dana APBD Untuk Pengawasan Pilkada 2020
POS-KUPANG.COM/ Servan Mammilianus
Ketua Bawaslu Mabar, Simeon Sofan Sofian. 

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), belum mengetahui berapa sebenarnya kepastian jumlah alokasi dana pengawasan Pilkada tahun 2020 dari APBD kabupaten itu.

Ketua Bawaslu Mabar Simeon Sofan Sofian, menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang dia peroleh, pemerintah setempat baru akan membahas besaran anggaran pengawasan untuk Bawaslu pada minggu kedua September ini.

"Untuk anggaran pengawasan Pilkada, kemungkinan minggu kedua bulan ini akan dibahas bersama di TPAD. Itu informasi informal yang kami peroleh. Untuk kepastaiannya akan ada undangam resmi dari TPAD. Kami belum tahu berapa besar dana yang akan dialokasikan ke Bawaslu," kata Simeon, kepada POS --KUPANG.COM, Rabu (4/9/2019).

Persib Maung Bandung Temukan Jenderal Lapangan Tengah, Ini Dia Striker Baru Pangeran Biru

Dia mengaku belum mendapat informasi terbaru dari pemerintah setempat terkait anggaran itu.
Nantinya kata dia akan ada pembahasan khusus antara Bawaslu dengan pemerintah terkait anggaran tersebut.

"Akan ada pembahasan khusus dengan Bawaslu, begitu juga dengan KPU," kata Iwan.

Sebelumnya diberitakan, untuk Pilkada Mabar tahun 2020 mendatang, Bawaslu setempat meminta anggaran Rp 13 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Mabar.

Bunuh Lalu Bakar Suami dan Anak Tiri, Aulia Kesuma Mengaku Nonton Sinetron jadi Pemicu, Pengakuannya

Mantan Pemain Persib Bandung Ditemukan Tewas di Kamar Mandi, Ini Dugaan Kematiannya

Demikian yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Mabar Simeon Sofan Sofian, kepada POS-KUPANG.COM, Senin (5/8/2019).

"Bawaslu sudah ajukan kebutuhan anggaran untuk Pilkada, yaitu Rp 13 miliar ke bupati," kata Simeon.
Angka Rp 13 miliar itu kata dia sesuai dengan standar kebutuhan Bawaslu tingkat kabupaten. (LAPORAN REPORTER POS --KUPANG.COM, SERVATINUS MAMMILIANUS).

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved