Tenaga Honorer di Ende Pertanyakan Nasib

Para Tenaga Honorer di Kabupaten Ende mempertanyakan nasib mereka pasalnya meskipun telah mengikuti test sebagai PPPK

Tenaga Honorer di Ende Pertanyakan Nasib
POS-KUPANG.COM/ROMUALDUS PIUS
Ketua Forum Honorer Kabupaten Ende, Ustad Zamroni 

POS-KUPANG.COM | ENDE - Para Tenaga Honorer di Kabupaten Ende mempertanyakan nasib mereka pasalnya meskipun telah mengikuti test sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja ( PPPK) pada bulan Februari 2019 lalu hingga kini nasib tenaga honorer belum jelas apa diangkat sebagai PPPK atau diangkat menjadi PNS.

Ketua Forum Honorer Kabupaten Ende, Ustad Zamroni mengatakan hal itu kepada POS- KUPANG.COM, Senin (2/9/2019) di Ende.

Ustad Zamroni mengatakan sampai saat ini tenaga honorer masih terus menunggu kebijakan dari pemerintah pusat yang juga belum jelas mau dibawa kemana masa depan tenaga honorer apa diangkat menjadi PPPK atau PNS atau ada kebijakan lain.

Lihat Perolehan Kursi Parpol dan Nama 65 Anggota DPRD NTT yang Akan Dilantik Besok

"Kami jadi bingung soal kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah pusat mau diangkat menjadi PNS tidak jelas begitupun menjadi PPPK juga tidak jelas padahal sudah dilakukan test," kata Ustad Zamroni.

Terkait dengan nasib tenaga honorer, Ustad Zamroni mengharapkan kepada pemerintah pusat untuk segera memberikan kejelasan sehingga tenaga honorer tidak dibuat terus menunggu tanpa ada kepastian.

"Kami sudah bertahun-tahun terus menunggu nasib dari pemerintah pusat bahkan pada puncaknnya ketika ada ujian test PPPK itupun tidak jelas sampai sekarang ini," kata Ustad Zamroni.

Ini Penjelasan Kepsek SMAN 1 Sumba Barat Soal Pungutan Uang Komite Sekolah

Ustad Zamroni mengharapkan kepada Pemda dan DPRD Ende juga ikut melakukan lobi-lobi sebagaimana yang dilakukan oleh pemerintah dan DPRD lainnya kepada pemerintah pusat sehingga ketika ada regulasi terkait dengan PPPK ataupun pengangkatan menjadi PNS tenaga honorer asal Kabupaten Ende bisa diangkat oleh pemerintah pusat.

Ustad Zamroni mengatakan bahwa DPRD masa jabatan 2014-2019 memang telah berjuang bersama tenaga honorer meskipun belum tuntas maka diharapkan kepada DPRD yang baru untuk terus memperjuangkan apa yang telah dilakukan oleh DPRD Kabupaten Ende sebelumnya.

"Artinya apa yang belum tuntas diperjuangkan oleh DPRD Kabupaten Ende sebelumya terkait dengan nasib tenaga honorer bisa diperjuangkan atau dilanjutkan oleh DPRD Kabupaten Ende saat ini,"kata Ustad Zamroni.

Harapan yang sama juga kepada BKD Kabupaten Ende untuk bekerja secara profesional serta jangan mengulang kesalahan yang sama di masa lalu yang meloloskan begitu banyak tenaga honorer bodong menjadi PNS sehingga menggeser keberadaan tenaga honorer yang benar-benar asli.

Menurut Ustad Zamroni mereka yang bekerja di BKD hendaknya adalah orang-orang yang takut akan dosa sehingga dengan demikian mereka dapat bekerja secara profesional tanpa harus mengorbankan orang lain.

Ustad Zamroni juga meminta kepada BKD Kabupaten Ende terus melakukan lobi-lobi kepada pemerintah pusat tidak hanya menunggu datanganya kebijakan yang diturunkan dari atas. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Romualdus Pius)

Penulis: Romualdus Pius
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved