Moeldoko Sebut Nama Ini Sebagai Dalang Kerusuhan Papua, Siapa Dia?

Moeldoko Terang-terangan Sebut Nama Ini Sebagai Dalang Kerusuhan Papua, Siapa Dia?

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyebut bahwa tokoh separatis Papua, Benny Wenda, mendalangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).

• Ini Nama-nama Anggota DPRD Manggarai yang Dilantik dan Diangkat Sumpah

Ia menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis.

Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.

Salah satu cara yang dilakukan tentunya termasuk diplomasi. "Itulah, seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujar Moeldoko lagi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebut bahwa pemerintah sudah mengetahui pihak yang menunggangi sejumlah peristiwa kerusuhan yang terjadi di Papua dan Papua Barat belakangan ini.

• Jelang Pernikahan, Keluarga Wanita Bawa Si Pria ke Bidan Hasilnya Bikin Pernikahan Batal

Laporan lengkap soal keterlibatan penunggang gelap ini sudah dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

"Memang rusuh ini ada yang menunggangi, mengompori, memprovokasi, ada yang sengaja dorong terjadi kekacauan," kata Wiranto saat konferensi pers usai rapat.

"Dari laporan tadi BIN, Kapolri, kita tahu siapa yang coba dapat keuntungan dari kerusuhan ini. Kami peringatkan siapa pun dia, hentikan itu, karena itu hanya ingin buat suasana tidak stabil," ucap Wiranto.

Namun, Wiranto tidak menyebutkan pihak yang mendapat untung dari kerusuhan itu. Saat ini Benny Wenda tinggal di Oxford, Inggris.

Benny bahkan mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford. Prajurit Korps Marinir TNI AL berjaga di Pelabuhan Jayapura, Papua, Minggu (1/9/2019).

Pengamanan tersebut dilakukan pasca-unjuk rasa warga Papua Kamis (29/8/2019).

Pemerintah Indonesia tentu mengecam pemberian penghargaan kepada Benny. Melalui Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.

Padahal, pemerintah menyatakan, saat ini Papua telah mengalami kemajuan di bidang pembangunan.

Dalam wawancara kepada Majalah Tempo, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.

Akan tetapi, Benny menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana.

"Saya memang mengeluarkan surat edaran beberapa pekan sebelum selebrasi kemerdekaan Indonesia. Isinya menyerukan kepada rakyat Papua supaya tidak ikut upacara," ucap Benny.
"Tapi aksi di Surabaya yang merembet ke Papua itu spontanitas saja. Rakyat Papua yang bergerak," ujar dia.

Kepada Majalah Tempo, Benny juga mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo soal Papua yang masih menggunakan pendekatan militer.

Dia memuji presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang melakukan pendekatan kemanusiaan. Cara yang dilakukan Gus Dur antara lain mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan membolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora selama bersanding dengan bendera Merah Putih.

"Hanya Gus Dur yang berani membela Papua. Dia juga menyebutkan Bintang Kejora sebagai lambang budaya kami," ujar Benny Wenda. (Kompas.com/Rakhmat Nur Hakim)

Pemerintah Siagakan Pesawat dan Helikopter Pengangkut Pasukan ke Papua dan Papua Barat

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Pemerintah siagakan pesawat dan helikopter pengangkut pasukan ke Papua dan Papua Barat

Hal itu disampaikan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian setelah acara memperingati hari ulang tahun ke-71 Polwan, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).

Tito Karnavian mengungkapkan, helikopter juga disiapkan untuk keperluan operasional memulihkan kedaan pasca-kerusuhan yang diwarnai perusakan, pembakaran dan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa.

"Papua sudah relatif aman. Pasukan dari Polri maupun TNI yang sudah turun ke Papua dan Papua Barat lebih 6.000 itu ada di Jayapura, Manokwari, Sorong, kemudian di Paniai, Deiyai, Nabire, Fakfak. Kita standby-kan juga pesawat dari Polri maupun TNI termasuk heli kalau seandainya diperlukan," ujar Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian, setelah acara memperingati hari ulang tahun ke-71 Polwan, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9).

• Fakta-fakta Kersuhan Papua, Polisi Ungkap Keterlibatan Pihak Asing hingga Pendemo Merasa Ditipu

Menurut Kapolri, kondisi di Papua dan Papua Barat sudah relatif aman dan berangsur kondusif pasca-kerusuhan seusai unjuk rasa di sejumlah wilayah. Pemerintah menyiagakan ribuan personel gabungan bersama TNI dan Polri untuk mengamankan situasi di Papua.

Tito Karnavian menunjukkan komitmennya untuk mengamankan situasi dan keamanan di Papua pasca unjuk rasa berujung kerusuhan di sejumlah wilayah tersebut.  Tito mengatakan akan menambah pasukan yang diterjunkan ke Papua apabila memang dirasa kurang atau diperlukan. Untuk saat ini sendiri, sudah ada 6.000 personel gabungan TNI-Polri di Tanah Papua.

"Kalau kurang akan saya tambah lagi, saya dengan Pak Panglima (Marsekal Hadi Tjahjanto, Red) sudah komitmen. (Kalau) kurang, akan tambah lagi sampai situasi aman," ujar Tito.

Tito Karnavian juga menegaskan akan berangkat ke Papua langsung untuk memastikan keamanan di lokasi. Tak sendiri, ia akan didampingi oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.  Menurut mantan Kapolda Papua dan Metro Jaya itu, dirinya akan berada disana seminggu lamanya atau hingga situasi benar-benar aman.

• Mulai Senin 2 September 2019 Kapolri dan Panglima TNI Akan Tinggal di Papua Selama Sepekan

"Kita akan berangkat ke sana untuk jaga keamanan. Saya akan paling tidak, mungkin 4-5 hari atau seminggu akan ada di situ ( Papua ) sampai situasi benar-benar aman," ucapnya.

Jenderal bintang empat itu pun kembali menegaskan jika situasi panas tak kunjung reda, pihaknya siap menambah pasukan untuk mengamankan dan melakukan penegakan hukum. "Kalau tidak (aman) atau kurang, saya akan menambahkan pasukan dan kalau ada yang melakukan kerusuhan kita akan tegakkan hukum pada mereka," tandasnya.

Ia menjelaskan bahwa banyak pihak yang telah turut membantu untuk berdialog masyarakat setempat guna meredam kerusuhan. Antara lain pihak-pihak tersebut adalah Wakil Gubernur Papua, Kapolda hingga Pangdam setempat.

"Banyak pihak termasuk paguyuban dan masyarakat Papua yang asli juga sudah melakukan banyak dialog. Kemudian kita tetap menggelar pasukan di sana sampai dengan situasi aman, masyarakat merasa terjamin keamanannya," ucapnya.

• Wiranto Sampaikan Terima Kasih dan Bersyukur Warga Papua dan Papua Barat Sudah Berdamai

Dia menegaskan akan kembali terlibat langsung selama beberapa hari untuk memastikan situasi di Papua aman.  Jenderal bintang empat itu pun menegaskan siap mengirimkan pasukan tambahan kembali apabila memang diperlukan nantinya.

"Saya akan paling tidak mungkin 4-5 hari atau seminggu akan ada di situ, sampai situasi benar-benar aman. Kalau kurang saya akan menambahkan pasukan. Kalau ada yang melakukan kerusuhan kita akan tegakkan hukum pada mereka," kata Tito Karnavian, yang menjabat Kapolda Papua masa bakti 21 September 2012 – 16 Juli 2014.

Sejumlah media asing dan dalam negeri memberitakan setidaknya enam sampai tujuh korban tewas dalam kontak senjata di Deiyai, Rabu (28/8). Namun, hingga malam ini polisi baru mengonfirmasi dua warga sipil yang tewas.

Dari sisi aparat, seorang anggota TNI, Serda Rikson Edy Candra, menjadi korban di Dieyai. Ia prajurit Organik Yonkav 5 Karangendah Kabupaten Muara Enim Sumsel. Ia kena panah. Sementara beberapa anggota polisi juga mengalami luka-luka. Serda Rikson Edy Candra bersama 84 anggota TNI asal Sumsel, sudah berada di Papua sejak dua bulan lalu dalam penugasannya.

Menkopolhukam Wiranto menegaskan, update informasi terkait jumlah korban adalah kewenangan pemerintah dan aparat. "Ya terserah kitalah mau umumkan (jumlah korban) atau tidak. Kalau diumumkan perlu diumumkan, kalau tidak, tidak," kata dia.

Adapun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) memastikan telah mengiri tim untuk menginvestigasi dan mengumpulkan data mengenai korban jiwa dari masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara mengatakan, investigasi dan pengumpulan data penting untuk mengusut kronologi yang terjadi di bumi cendrawasih itu.

Hal itu disampaikan Beka saat diskuai bertajuk 'Bagaimana Sebaiknya Mengurus Papua (2)' di kawasan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).

• Menko Polhukam Wiranto Sebut Pemerintah Kantongi Nama Aktor Rusuh Papua, Sengaja Biar Kacau

Larang Unjuk Rasa

Terkait rencana adanya unjuk rasa di Papua, Selasa (3/9), Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta Kapolda Papua dan Kapolda Papua Barat untuk menerbitkan maklumat larangan aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang dirasa berpotensi rusuh.

"Saya sudah perintahkan kepada Kapolda Papua dan Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat untuk melakukan larangan demonstrasi atau unjuk rasa yang potensial anarkis," ujar Tito.

Ia menjelaskan maklumat itu dikeluarkan untuk mencegah kerusuhan kembali terjadi yang berawal dari aksi unjuk rasa, seperti di Manokwari dan Jayapura.  Maklumat itu dikeluarkan guna mencegah kerusuhan yang berawal dari aksi unjuk rasa di Manokwari dan Jayapura.

Sebenarnya, kata dia, telah memberi kesempatan kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasi atau pendapatnya sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

"Tapi kenyataannya menjadi anarkis, menjadi rusuh, ada korban, kerusakan. Penyampaian pendapat bukan berarti anarkis, itu nggak bisa ditolerir," ujar Kapolri.

Lebih lanjut, mantan Kapolda Papua itu kembali menegaskan pelarangan unjuk rasa di Papua juga berkaca pada aksi pelarangan serupa di depan Bawaslu RI, Jakarta pada 21-22 Mei lalu. "Saya larang untuk melakukan aksi unjuk rasa di Bawaslu, kenapa? Kita toleransi, disalahgunakan. Ini juga sama, ditoleransi disalahgunakan," kata Tito.

Massa di Papua diperkirakan masih menggelar aksi demo lagi dalam skala besar pada 3 September 2019. Namun Kepolisian Daerah Papua seperti dikutip dari Kompas.com, sudah mengantisipasi kemungkinan tersebut. Polisi akan menindak tegas kepada masyarakat yang diperkirakan akan masih menggelar aksi unjuk rasa di Kota Jayapura pada 3 September 2019 mendatang.

Kapolda Papua Irjen Pol Rudolf Albert Rodja, yang menyampaikan apabila tanggal 3 September 2019 mereka menggelar unjuk rasa lagi berujung anarkis maka akan ditindak tegas.

“Kami sudah siap tindakan tegas jika ada aksi lagi. Tidak boleh lagi seperti kemarin,” tegas Kapolda, Sabtu (31/8). Kapolda berpesan agar masyarakat mampu menahan diri dan tidak mudah terprovokasi.

“Masyarakat juga harus waspada pada wilayahnya masing-masing, kampungnya masing masing, kami dari TNI Polri mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat,” kata Kapolda.

Senada dikemukakan Pangdam XVII Cenderawasih, Mayjen TNI Yosua P Sembiring mengatakan ,ada penambahan personel TNI untuk memback-up Polri dalam pemulihan situasi di Papua. “Ada 500 personel datang dari Kostrad. Kenapa jumlahnya seperti itu? Ini sudah kita perhitungan dengan hakekat situasi yang berkembang,” kata Yosua.

Sebelumnya, diberitakan, massa menggelar aksi unjuk rasa, Kamis (29/8), menyikapi dugaan tindakan rasis terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, berujung anarkis. Ribuan massa membakar ruko, perkantoran pemerintah, kendaraan roda dua dan roda empat, serta melakukan Pengerusakan. Kondisi itu membuat aktivitas di Kota Jayapura lumpuh total. (tribun network/vin/git)

Fakta-fakta Kersuhan Papua, Polisi Ungkap Keterlibatan Pihak Asing hingga Pendemo Merasa Ditipu

POS KUPANG.COM -- Berita terkini Papua, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan adanya keterlibatan asing dalam kerusuhan yang terjadi di beberapa wilayah di Papua. 

Di sisi lain, aparat keamanan hari ini mengevakuasi 300 orang pendemo yang sebelumnya bersembunyi. 

Berikut Tribunnews.com rangkum kabar terkini Papua dari berbagai sumber, Minggu (1/9/2019): 

1. Kapolri Ungkap Peran Asing

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengungkap adanya keterlibatan pihak asing dalam kerusuhan yang timbul di beberapa wilayah Papua, beberapa waktu terakhir.

Berdasarkan informasi dari intelijen, Tito menyebut kelompok yang berupaya melakukan kerusuhan memiliki hubungan dengan pihak asing atau jaringan internasional.

"Ada, ada (keterlibatan pihak asing). Kita tahulah kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," ujar Tito, pasca HUT Polwan ke-71, di Polda Metro Jaya , Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).

Meski demikian, mantan Kapolda Metro Jaya itu tidak menjelaskan secara detail siapa pihak asing yang dimaksud dan peran yang bersangkutan dalam kerusuhan tersebut.

Menurutnya, pihaknya akan menangani kasus keterlibatan pihak asing itu melalui cara bekerjasama dengan pihak Kementerian Luar Negeri dan Intelijen.

"Jadi kami harus menanganinya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Kerja sama kita dengan Ibu Menlu (Menteri Luar Negeri) dan jaringan intelijen," ungkapnya.

Dalam kesempatan sama, Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal menegaskan kasus ini harus ditangani secara komprehensif.

Iqbal mengatakan pihaknya bersama seluruh stakeholder terkait tengah memetakan sejauh mana keterlibatan pihak asing tersebut.

Selain itu, ia juga menuturkan bahwa pihak-pihak yang diduga menggerakkan massa untuk melakukan kerusuhan tengah didalami.

Polri disebutnya tak segan menindak apabila menemukan bukti hukum.

"Ini sedang kami petakan. Pihak kami, jaringan intelijen dengan beberapa lembaga terkait, sudah bekerja. Intinya, kami tidak bisa juga menyampaikan seluruhnya di sini. Ini diplomasi antarnegara," ujar Iqbal.

"Pihak-pihak yang diduga menggerakkan sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misalnya terbukti secara hukum, tentunya akan ditindak," imbuhnya.

2. Sebanyak 300 Pendemo Dievakuasi

TNI/Polri mengevakuasi 300 pendemo yang sebagian berasal dari Wamena untuk kembali ke rumahnya masing-masing. 

Dalam rilis yang diterima Tribunnews.com, Kapendam XVII/Cenderawasih Letnan Kolonel CPL Eko Daryanto mengatakan 300 pendemo ini sebelumnya sembunyi di kompleks kelurahan Numbay Distrik Jayapura Selatan. 

Mereka merupakan bagian dari massa yang melakukan demonstrasi pada 29 Agustus 2019 lalu. 

Baca: Khofifah Lepas Kapal Rumah Sakit KRI Dr Soeharso dari Markas Koarmada II Surabaya Menuju Papua

Pada hari Minggu siang, perwakilan kelompok yang sebagian besar berasal dari Wamena tersebut menemui Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Papua Desman Kogaya untuk memohon bantuan agar diberikan jaminan keamanan dan angkutan dalam proses mereka kembali ke daerah Abepura dan Waena.

Mereka merasa takut mendapatkan aksi balasan dari masyarakat yang telah mengalami kehilangan atau kerusakan aset harta benda yang berharga yang telah mereka rusak/jarah akibat ulah yang anarkis dan brutal.

Merespons permintaan itu, Desman Kogoya menghubungi Kodam XVII/Cenderawasih dan perwakilan Komnas HAM wilayah Papua sebagai mediator.

Asintel Kasdam Kolonel Inf JO. Sembiring sebagai perwakilan dari Kodam XVII/Cenderawasih dan Ketua Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramanday melakukan mediasi dan negosiasi untuk memberikan solusi terbaik guna proses evakuasi terhadap 300-an orang itu. 

Hal itu untuk menghindari bentrok susulan antar kelompok massa khususnya di wilayah Jayapura.

Kodam XVII/Cenderawasih kemudian menyiapkan kurang lebih 15 truck TNI/Polri guna mengangkut massa yang sempat bertahan di wilayah Kelurahan Numbay. 

Pada pukul 17.00 WIT dilakukan evakuasi gelombang pertama sebanyak 116 orang.

Kemudian pukul 19.50 WIT berlangsung evakuasi gelombang kedua sebanyak 172 orang.

Dalam proses evakuasi itu, 1 orang yang diduga pelaku penjarahan diamankan oleh pihak Polres Jayapura karena pada saat pemeriksaan ditemukan kunci sepeda motor bar baru dikantong orang tersebut.

Proses evakuasi pemulangan berjalan aman dan lancar dengan pengawalan ketat dari Kodam XVII/Cen dan Polda Papua.

Kapendam menyatakan sekitar 300 orang ini merasa telah ditipu oleh koordinator aksi massa yang berakhir ricuh dan anarkhis serta secara sadar berkomitmen tidak akan lagi ikut dalam aksi demo dalam bentuk apapun.

Para pendemo ini menyampaikan penyesalan dan merasa ketakutan untuk kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing di wilayah Abepura dan Waena.

Mereka sepakat untuk tidak mau lagi ikut-ikutan aksi demo massa dalam bentuk apapun.

Kelompok massa pendemo ini merasa telah ditipu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan isue rasisme.

3. Putri Gus Dur Adakan Dialog dengan Tokoh Papua

Keluarga Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) membantu perdamaian di Papua melalui dialog bersama para tokoh Papua, Minggu (1/9/2019).

"Tadi banyak tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tokoh politik, dan anak-anak milenial Papua juga terwakili dalam pertemuan," ujar Putri Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid dalam wawancara dengan Kompas TV, Minggu (1/9/2019) petang.

Dalam pertemuan tersebut, kata Yenny Wahid, semua sepakat berupaya agar tensi di Papua segera diredakan.

Pendekatan kemanusiaan perlu dikedepankan dalam mengupayakan perdamaian di Papua.

"Karena bagaimana pun kalau kita ingin mencapai satu solusi yang substantif tidak bisa kita hanya mengunakan pendekatan kekerasan," jelas Yenny Wahid.

Menurut dia, pendekatan kekerasan yang selama ini dipakai, hanya menimbulkan konflik baru.

Karena itu dia tegaskan, penting sekali pendekatan kemanusiaan menjadi pijakan bangsa ini dalam menyelesaikan masalah Papua.

Konkritnya, dia menjelaskan, janganlah sekadar mengirimkan aparat keamanan saja ke Papua.

Melibatkan banyak tokoh agama dan adat dalam dialog-dialog yang setara dengan masyakat Papua akan menjadi solusi untuk mendatangkan kedamaian.

"Justru kita harus melibatkan banyak tokoh agama, tokoh-tokoh adat untuk terlibat dalam dialog yang setara, adil, yang tulus. Kita dengarkan keluh kesah teman-teman Papua," ucap Yenny Wahid.

Baca: Koalisi Masyarakat Sipil: Hentikan Penangkapan Mahasiswa Papua!

Dia mengingatkan, yang terjadi di Papua sekarang ini adalah akumulasi kekecewaan yang selama ini mereka alami.

Misalnya mereka merasa diperlakukan sebagai warga negara kelas dua di tanah air.

"Bahkan pernyataan-pernyataan rasisme yang menimpa mereka. Ini hanyalah trigger (pemicu-red). Jadi ada persoalan-persoalan besar yang harus kita selesaikan. Juga kesenjangan sosial, kesejangan ekonomi dan lain sebagainya," katanya.

Otonomi Khusus Papua sendiri, dia menilai, hingga kini masih belum terimplementasikan dengan baik.

Karena itu, menurut dia, harus ada roadmad atau rencana aksi yang jelas ke depan untuk menyelesaikan masalah Papua.

"Bagaimana solusi jangka panjang, menengah dan solusi jangka pendeknya, itu harus ada jelas," jelasnya.

(Tribunnews.com/Daryono/Srihandriatmo Malau/Vincentius Jyestha)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Moeldoko Sebut Benny Wenda Dalangi Kerusuhan Papua", https://nasional.kompas.com/read/2019/09/02/1 3053641/moeldoko-sebut-benny-wenda-dalangi -kerusuhan-papua?page=all.