Prabowo Tanggapi Pernyataan Dahlan Iskan, Dahnil Anzar: Pak Prabowo Hanya Punya Lahan di Berau

Prabowo Bantah Lahan Ibu Kota Baru Miliknya, Dahnil Anzar: Pak Prabowo Hanya Punya Lahan di Berau

POS-KUPANG.COM - Prabowo Bantah Lahan IBUKOTA BARU NEGARA miliknya, Dahnil Anzhar: Pak Prabowo hanya punya lahan di Berau

Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto melalui juru bicaranya, Dahnil Anzar membantah lokasi yang digunakan untuk membangun IBUKOTA BARU NEGARA merupakan lahan miliknya.

Dijelaskan Dahnil Anzar Simanjuntak, Lahan yang disebut-sebut milik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Penajam Paser Utara, keliru. 

Politisi Partai Gerindra, Dahnil Anzar mengatakan, Lahan tersebut bukanlah milik Prabowo Subianto, tapi milik adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo melalui perusahan PT Ashari Grup.

• 5 Alasan Unik Presiden Jokowi Pindahkan Ibukota Baru Indonesia ke Kutai Kalimantan

"Itu yang digunakan untuk pilot project energi terbarukan melalui pohon aren yang dulu sempat dipersentasikan juga oleh Pak Hashim kan sebagai gerakan energi yang terbarukan yang jadi pilot project," ujar Dahnil Anzar saat dihubungi, Selasa, (26/8/2019).

Menurut Dahnil Anzar, Lahan tersebut merupakan hutan industri dan perkebunan. Sementara itu Prabowo Subianto sendiri kata Dahnil Anzar hanya memiliki Lahan di Berau, Kalimantan Timur.  

Prabowo Subianto sama sekali tidak memiliki lahan di dua Kabupaten yang akan menjadi IBUKOTA BARU NEGARA yakni Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara.

"Di situ engga ada, beliau punyanya di Berau," pungkas Juru Bicara Prabowo Subianto itu.

Sebelumnya Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam laman pribadinya disway.id menyebut bahw‎a terdapat Lahan miliki Prabowo Subianto di kabupaten yang menjadiIBUKOTA BARU NEGARA Indonesia.

Dahlan Iskan (Tribun Manado)

Menurut Dahlan Iskan, ketika masih hutan belantara Lahan di Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara itu dikuasai oleh perusahaan asing ‎ITCI (International Timber Corporation Indonesia), yang berpusat di Oregon itu.

Perusahaan tersebut memiliki hak penebangan hutan yang kayu-kayunya di ekspor ke luar negeri.

Dahlan Iskan di artikelnya mengatakan, kini Lahan tersebut dikuasai oleh Prabowo Subianto.

• 5 Keunggulan Kalimatan Timur Ibu Kota Baru Indonesia Pilihan Jokowi: Pemerintah Siapkan 466 Triliun!

Tak Mudah Pindahkan Ibu Kota

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla mengatakan, pemindahan ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur tidak mudah dan perlu pertimbangan panjang.

Meski telah diputuskan pemerintah pada Senin kemarin (26/8), pekerjaan rumah soal IBUKOTA BARU NEGARA seperti payung hukum dan naskah akademik pun masih menunggu.

Ia mengatakan, langkah pertamanya adalah di DPR. Di sana akan dikaji lebih intensif dari berbagai sektor, mulai ekonomi, lingkungan, sosial dan lainnya.

Dalam pembahasan di ruang dewan ini, kata JK, melalui proses dan waktu panjang.

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (27/8/2019). (TRIBUNNEWS/RINA AYU PANCA RINI)

"Jadi masih panjang ada beberapa langkah yang harus ditempuh, ke DPR dulu sampai dibahas lagi tentang RUU tata ruangnya. Baru dibuat perencanaan yang fix," ungkap JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).

Ia menegaskan, keputusan tersebut bukanlah keputusan sepihak yang dibuat oleh Presiden Joko Widodo.

"Karena yang nanti menetapkan bersama-sama itu pemerintah dan DPR. Jadi pemerintah itu tak sepihak. Ini calon ibu kota, dan nanti diajukan ke DPR. Itu prosesnya," ungkap JK. 

• Pemindahan Ibukota Negara RI - Canberra Jadi Inspirasi Ibukota Baru Indonesia, Simak Sejarahnya

Menurut JK, pembahasan di DPR akan dilakukan pada periode DPR selanjutnya, lantaran DPR periode saat ini akan berakhir.

"Tahun ini kan sudah sangat pendek, tak mungkin DPR sekarang kan, karena sisa sebulan lebih tugasnya. Jadi nanti dibahas nanti lebih dalam oleh DPR berikutnya. 

DPR juga itu belum terbentuk, itu mengatur komisinya, mengatur apanya itu, makan tempo juga itu. Deal-dealnya," jelas JK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan ibu kota negara pindah ke Kalimantan Timur.

Untuk memuluskan keputusan tersebut, Jokowi mengaku telah mengirimkan surat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk bersama-sama membuat undang-undang. Menurut Jokowi, setelah dikirimnya surat tersebut, maka pemerintah akan mempersiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Sementara itu, Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang P.S. Brodjonegoro, memprediksi, pemindahan ibu kota Republik Indonesia akan dimulai pada 2024.

Kepala Bappenas Bambang PS Brodjonegoro (TRIBUNNEWS/SYAHRIZAL SIDIK)
Ia menuturkan, ada sejumlah tahapan yang perlu dirampungkan selama tahun 2020 seperti, menyiapkan naskah akademik RUU, master plan, urban planning, field desain, desain bangun dasar, hingga lahan.

Untuk fase awal pembangunan rencananya dilakukan pada akhir 2020.

"Kita harapkan tahun 2024 paling lambat proses pemindahan ibu kota dilakukan," ungkapnya.

• Lihat Cara Anies Baswedan Ini Tunjuk Menteri, Diprotes Usai Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru Tak Setuju?

Rampung di 2024

Terkait lokasi calon ibu kota baru RI yang diumumkan Jokowi, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan kerangka waktu pemindahan ibu kota akan dimulai tahun 2020.

Finalisasinya diharapkan rampung 2024.

Dia mengatakan, fase persiapan 2020, mulai dari master plan, desain, dasar perundang-undangan, penyiapan lahan, infrastruktur, sampai konstruksi.

"Paling lambat kita harapkan 2024 proses pemindahan sudah dilakukan, yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Kalimantan Timur," kata Bambang PS Brodjonegoro menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Survei: Mayoritas Responden di Jakarta Tak Setuju Ibu Kota Pindah

Presiden Joko Widodo telah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru menggantikan DKI Jakarta.

Dua kabupaten di Kalimantan Timur akan menjadi lokasi ibu kota baru yaitu sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian di Kabupaten Penajam Passer Utara.

Bagaimana masyarakat menyikapi pemindahan ibu kota tersebut?

Hasil survei Kedai Kopi menunjukkan, 39,8 persen atau sebagian besar responden mereka tidak setuju dengan pemindahan ibu kota.

Sedangkan yang setuju sebesar 35,6 persen. Sisanya, sebesar 24,6 persen memilih untuk tidak beropini.

Survei tersebut dilakukan pada 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Menurut Direktur Eksekutif Kedai Kopi Kunto Wibowo, responden yang paling banyak tidaak setuju berasal dari Jakarta.

"Penduduk DKI Jakarta tentu saja yang paling terdampak dari rencana perpindahan ini, tidak mengherankan jika mereka paling banyak yang tidak setuju," kata Kunto dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2019).

Sebesar 95,7 persen responden yang berasal dari DKI Jakarta mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kepindahan ibu kota.

Kunto menambahkan, reaksi negatif masyarakat Jakarta disebabkan belum adanya kejelasan apa yang akan terjadi di DKI Jakarta setelah pemindahan ibu kota.

Sementara 48,1 persen responden dari pulau Kalimantan menyatakan setuju terhadap rencana pemindahan ibu kota.

Responden dari pulau Sulawesi memiliki persentase persetujuan terbesar terhadap rencana pemindahan ibu kota, yakni 68,1 persen.

Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi Hendri Satrio menganggap, pemindahan ibu kota hanya sekadar wacana jika tanpa ada persetujuan dari DPR.

Meski begitu, Hendri mengakui bahwa kejelasan posisi ibu kota baru yang diumumkan Jokowi akan memberikan legacy kepada Indonesia.

Pemerintah juga dianggap sudah percaya diri bahwa DPR akan menyetujui rencana ini, melihat komposisi perolehan kursi koalisi pemerintah yang diatas 50 persen.

Ketiga, kajian mengenai pemindahan ibukota yang sudah lengkap dan menyeluruh.

Meski begitu, Hendri menganggap pemerintah perlu menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat mengenai rencana ini agar tidak terkesan terburu-buru.

"Alasan utamanya harus disampaikan kenapa ini harus segera pindah, sehingga masyarakat Jakarta, Kaltim dan Rakyat Indonesia juga bersiap", kata Hendri.

Survei kepindahan ibu kota ini dilakukan pada tanggal 14-21 Agustus 2019 di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Sebanyak 1200 responden diwawancarai secara tatap muka dengan metode pencuplikan multi stage random sampling.

Margin of error survei ini adalah +/- 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini didanai secara swadaya oleh Lembaga Survei Kedai Kopi.