Soal Labuan Bajo Jadi Destinasi Wisata, Ini Tanggapan Ketua DPRD NTT

Soal Labuan Bajo Menjadi Destinasi Wisata, Ini Tanggapan Ketua DPRD NTT

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ketua DPRD NTT. H. Anwar Pua Geno, S.H mengatakan, dengan adanya pidato Presiden Jokowi soal mengenai Labuan Bajo sebagai destinasi baru pariwisata itu sudah sejalan dengan program Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT yang menempatkan pariwisata sebagai sektor unggulan.

Anwar menyampaikan hal ini saat ditemui di Alun-alun Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur NTT, Sabtu (17/8/2019).

• Jefri Riwu Kore: Tantangan Pembangunan di Kota Kupang Bisa Dihadapi dengan Spirit Ayo Berubah

Menurut Anwar, dengan ditetapkannya Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata nasional itu sebenarnya bukan hal baru.

"Saya kira bukan hal baru, artinya Pak Presiden kembali menegaskan, bahwa NTT dijadikan sebagai destinasi wisata baru," kata Anwar.

Dijelaskan, apa yang disampaikan Presiden itu seyogyanya sudah sesuai dengan program Pemprov NTT yang menempatkan pariwisata sebagai prime mover pembangunan ekonomi di NTT.

• Semaraknya Perayaan HUT Kemerdekaan RI di Kelurahan Bonipoi, Antar RW Lomba Goyang Kaka Enda

Anggota DPRD NTT, Yohanes Rumat mengatakan, pikiran dan sikap Presiden Joko Widodo memperhatikan Labuan Bajo dan sekitarnya menjadi salah satu destinasi pariwisata unggulan atau salah satu dari destinasi 10 besar setara atau sama seperti Bali

"Artinya bahwa kita pemerintah kabupaten maupun provinsi NTT mendapatkan kehormatan atau perhatian khusus karena sumber daya alam dan budaya kita layak untuk diperkenalkan atau dinikmati oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik," kata Rumat.

Dia mengharapkan, jika pariwisata NTT sudah
masuk kategori destinasi pariwisata, maka berarti hampir seluruh fasilitas pendukungnya memberikan kemudahan dan kelayakan dalam pelayanan secara keseluruhan akan kebutuhan wisatawan.

"Tentu tanggung jawab ini tidak mudah dan tidak gampang karena sangat membutuhkan perencanaan yang bersifat komprehensif dan terarah," katanya.

Dikatakan, apabila destinasi pariwisata tersebut bersifat komprehensif dalam tata kelolanya maka tentu membutuhkan intervensi anggaran terutama APBN yang melibatkan lintas kementerian, termasuk badan dan organisasi lainnya.

"Saya pisimis kalau kelas destinasi wisata labuan Bajo tergolong premium lalu andalkan APBD satu atau kabupaten saja itu pasti tidak akan jadi baik dikemudian hari," katanya.

Dia mencontohkan, bagaimana membangun sarana jalan yang layak,sarana air minum yang lancar,daya listrik yang stabil, membangun hotel bertaraf bintang,restoran, handycraf, transportasi yang memadahi dan sumber daya manusia serta kesiapan masyarakat.

"Tentunya kalau presiden kita sudah turun tangan untuk mengecek lokasi dan kesiapan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata Premium maka konsekuensi logisnya kita pemerintah daerah dan masyarakat harus terbuka dan menerima semua para investor atau lembaga apa saja yang berkehendak baik untuk kemajuan daerah kita," ujarnya.

Dia mengatakan, masyarakat jangan berprasangka buruk atau melakukan penolanan dan sebagainya.

"Biarkan negara atau pemerintah bekerja sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di negara kita ini. Sebab di manapun di Dunia yang pariwisatanya maju dengan pesat, karena daerah atau pemerintah maupun masyarakatnya terbuka untuk semua orang dari mana saja," ujarnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)