Ini yang Dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lembata Mengatasi Masalah Sampah

Ini yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lembata mengatasi masalah sampah

Ini yang Dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lembata Mengatasi Masalah Sampah
POS KUPANG/FRANS KROWIN
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata, Quintus Irenius Suciadi 

Ini yang dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lembata mengatasi masalah sampah

POS-KUPANG.COM | LEWOLEBA - Pemerintah Kabupaten Lembata melalui Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2020 akan menambah 50 tenaga kontrak dan armada 9 kontainer sampah untuk mengatasi masalah sampah di Kota Lewoleba.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lembata, Irenius Suciadi, mengatakan tugas pemerintah adalah soal pengelolaan sampahnya. Selama ini pengelolaan sampah terhambat karena mereka kekurangan personil.

TERBONGKAR! Nenek-Nenek Tipu Brondong Pacaran di Facebook Pakai Foto Gadis Cantik Luar Biasa

"Kebersihan itu tugas semua orang. Selama ini yang urus satu kota ini cuma kita 17 orang," ungkap Iren di Kantor Bupati Lembata, Kamis (8/8/2019).

Dari jumlah ini, dia merincikan, ada 7 orang petugas yang mengurusi motor angkut sampah.
Masalah lainnya adalah perihal Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum juga berfungsi karena akses jalan yang tidak memadai. Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Kota Lewoleba juga belum ada.

Ahok BTP Hadir di Kongres PDIP, Lihat Sambutan Antusias Megawati Soekarnoputri dan Para Kader PDIP

Untuk mengatasi hal ini, jelas Iren, akan ditempatkan kontainer sampah di 7 kelurahan di Lewoleba dan di beberapa titik strategis.

Kontainer sampah ini bersifat mobile sehingga jika sampah sudah penuh bisa langsung dibawa ke TPA yang disediakan.

Sementara itu, diwawancarai terpisah, Camat Nubatukan, Maria Anastasia Berabaje mengatakan menurut rencana kerja pembanguan daerah (RKPD) pada tahun 2020 yang akan datang, penyediaan anggaran untuk pengelolaan sampah di level lingkungan telah dilimpahkan ke tingkat Kecamatan.

Meski demikian, ia menegaskan urusan kebersihan menjadi tanggung jawab bersama baik masyarakat maupun pemerintah.

"Pekerjaannya itu di wilayah lingkungan, sementara itu pekerjaan untuk titik-titik tertentu masih kewenangan teman-teman di DLH. Jadi memang masih dipelajari kira-kira pekerjaan yang dilimpahkan ke kami itu apa saja. Misalnya kami dari rumah tangga ke tempat pembuangan sementara (TPS). Nah, TPS ke TPA itu kewenangan teman-teman di DLH. Lalu kalau di taman-taman kota itu kewenangan siapa, apakah kami atau teman di DLH? Itu juga masih dipikirkan," kata Maria.

Halaman
12
Penulis: Ricardus Wawo
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved