Setelah Marahi Direksi PLN, Jokowi Ancam Copot Pangdam dan Kapolda,Ada Apa?
Setelah marah Direksi PT PLN (Persero), Senin (5/8/2019) kemarin, hari ini Presiden Jokowi ancam akan copot Pangdam dan Kapolda.
Penulis: Adiana Ahmad | Editor: Adiana Ahmad
lihat foto
Setelah Marahi Direksi PLN, Jokowi Ancam Copot Pangdam dan Kapolda,Ada Apa?
POS-KUPANG.COM- Setelah marah Direksi PT PLN (Persero), Senin (5/8/2019) kemarin, hari ini Presiden Jokowi ancam akan COPOT Pangdam dan Kapolda.
Senin kemarin, Jokowi memarahi para direksi PLN akibat mati lampu di DKI, Jawa Barat dan Banten.
Hari ini, Selasa (6/9/2019), Jokowi bahkan mengancam akan mencopot aparat di daerah yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Jokowi mengancam akan mencopot jabatan Panglima Komando Daerah Militer ( Pangdam ) dan Kapolda yang tidak mampu mengatasi Kebakaran hutan dan Lahan (karhutla).
Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku ( COPOT jabatan tak bisa atasi karhutla )," tegas Jokowi.
"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta COPOT yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, COPOT kalau enggak bisa mengatasi Kebakaran hutan dan Lahan," sambung Jokowi.
• Istana Ungkap Hal yang Buat Jokowi Marah kepada Dirut PT PLN Sripeni Inten Cahyani
Jokowi menjelaskan, kerhutla pada 2015 dan tahun sebelum-sebelumnya hampir terjadi di semua provinsi yang kerugiannya mencapai Rp 221 triliun dengan 2,6 juta hektare.
Jokowi mengungkapkan, berdasarkan data yang diterima ada penurunan 81 luas lahan yang terbakar jika dibandingakan kondisi tahun 2015.
Tetapi, kata Jokowi, dibanding 2018 dengan saat ini mengalami kenaikan, dan ke depan tidak boleh terjadi kenaikan lagi.
"Saya minta gubernur, Pangdam, Kapolda kerja berkolaborasi, bekerja sama dibantu dengan pemerintah pusat, panglima TNI, kapolti, BNPB, BRG. Usahakan jangan sampai kejadian baru bergerak," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, menghilangkan karhutla memang sulit, tetapi harus ditekan setiap tahunnya dengan melakukan pencegahan dan jangan menunggu api membesar baru dipadamkan.
• Manufer Terbaru Presiden Jokowi! Menteri Dilarang Bikin Kebijakan Begini Sampai Oktober 2019
"Api sekecil apapun segera padamkan, kalau sudah gede apalagi di hutan gambut sangat sulit sekali padamnya. Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai," ucap Jokowi.
