UPTD Samsat Belu Sambut Positif Pergub NTT No. 63 Tahun 2019

UPTD Dinas PPKAD wilayah Kabupaten Belu mulai hari ini, Kamis (1/8/2019) melaksanakan Peraturan Gubernur nomor 63 tahun 2019

UPTD Samsat Belu Sambut Positif Pergub NTT No. 63 Tahun 2019
POS-KUPANG.COM/ TENI JENAHAS
Kepala UPT Dinas PPKAD wilayah Kabupaten Belu, Dominikus Naif saat memberikan pengumuman lisan kepada masyarakat di ruangan pelayanan di Kantor Samsat Kabupaten Belu, Kamis (182019). 

UPTD Samsat Belu Sambut Positif Pergub NTT No. 63 Tahun 2019

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Teni Jenahas

POS-KUPANG.COM| ATAMBUA- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas PPKAD wilayah Kabupaten Belu mulai hari ini, Kamis (1/8/2019) melaksanakan Peraturan Gubernur nomor 63 tahun 2019 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Untuk Rakyat NTT.

Jajaran UPT Dinas Dinas PPKAD wilayah Kabupaten Belu dengan senang hati melaksanakan Pergub tersebut karena prinsip dasar regulasi ini adalah membantu masyarakat yang selama ini tidak sanggup membayar kewajibannya kepada negara karena kelalain dan faktor ekonomi.

Hal ini dikatakan Kepala UPT Dinas PPKAD wilayah Kabupaten Belu, Dominikus Naif kepada Pos Kupang.Com, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (1/8/2019).

Menurut Dominikus, Pergub nomor 63 tahun 2019 mulai berlaku 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2019 atau efektif tiga bulan.

Pada prinsipnya Pergub nomor 63 tahun 2019 ini untuk membantu masyarakat NTT yang selama ini menunggak membayar pajak kepada negara. Dasar tunggakan ini Pemerintah Provinsi NTT memberi keringanan denda bea balik nama kendaraan bermotor plat luar daerah (BBN-2) dan denda keterlambatan atas pelunasan pajak kendaraan bermotor.

Polda NTT Dukung Kebijakan Tax Amnesty Pemprov NTT

"Yang dimaksudkan dengan bea balik nama kendaraaan bermotor penyerahan kedua adalah kendaraan-kendaraan yang berplat nomor luar NTT. Tujuannya untuk menarik kendaraan yang beroperasi di NTT agar didaftarkan sebagai potensi di NTT. Karena sesuai pengamatan dari UPT Samsat banyak kendaraan berplat nomor luar NTT yang beroperasi di NTT," jelas Dominikus.

Menurut Dominikus, dengan adanya Pergub 63 tahun 2019 ini maka pemilik kendaraan bermotor plat luar NTT bisa didaftarkan sebagai potensi pajak di NTT.

Menurut Dominikus, sesuai pengalaman beberapa tahun terkahir, animo masyarakat bergerak meningkat dengan adanya aturan yang memberikan keringanan denda pajak dan bea balik nama.

Jadwal Pendaftaran CPNS & PPPK 2019, Hati-hati ini 4 Faktor yang Bisa Bikin Gagal!

Untuk lebih efektif dalam pelaksanaan pergub ini, UPT Dinas PPKAD wilayah Kabupaten Belu akan melakukan sosialisasi dengan menyampaikan pengumuman lewat rumah-rumah ibadat dan radio dengan harapan masyarakat Kabupaten Belu dapat mengetahui dan memanfaatkan momen ini untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Karena dengan membayar pajak akan memberikan manfaat bagi rakyat pula lewat hasil pembangunan seperti infrastuktur jalan, penerangan dan pembangunan lainnya. (*).

Penulis: Teni Jenahas
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved