Rapat KUA-PPAS APBD Perubahan 2019 dan APBD 2020, Jimmi Sianto Walk Out

dirinya walk out karena protes atau tidak setuju dengan item penganggaran untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) NTT.

Penulis: Oby Lewanmeru | Editor: Rosalina Woso
Pos Kupang/Oby Lewanmeru
Jimmi Sianto,S.E,M.M 

Rapat KUA -PPAS APBD Perubahan 2019 dan APBD 2020, Jimmi Sianto Walk Out

POS-KUPANG.COM|KUPANG -- Ketua Komisi V DPRD NTT , Jimmi WB. Sianto Walk Out atau keluar dari ruang sidang DPRD NTT saat rapat Badan Anggaran (Banggar) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan APBD 2019 dan APBD 2020.

Rapat Banggar DPRD NTT ini berlangsung di ruang Kelimutu DPRD NTT, Jumat (26/7/2019).
Rapat ini dihadiri Sekda NTT selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) , Ben Polo Maing dan sejumlah pimpinan OPD.

Jimmi yang ditemui mengatakan, dirinya walk out karena protes atau tidak setuju dengan item penganggaran untuk Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) NTT.

"Saya kecewa dengan pimpinan DPRD dan TAPD yang mengabaikan urusan olahraga. Padahal kita telah sepakat melalui Ranperda olahraga," kata Jimmi.

Dia menjelaskan, memang ada perubahan mekanisme dalam pembahasan KUA PPAS Perubahan APBD 2019 dan APBD 2020.

"Perubahan ini dibahas di Banggar kemudian ,Komisi terkait rapat lagi dengan OPD teknis,selanjutnya rapat Banggar rapat lagi dengan Komisi. Komisi menyampaikan sampaikan rekomendasi kemudian dibahas antara Banggar dan TAPD," jelasnya.

Dikatakan, ada item pembiayaan di Dispora NTT yang tidak diakomodir

"Dalam pembahasan itu , salah satu soal yakni hibah dana ke KONI NTT dalam menghadapi Pra PON sebesar Rp 5 M. KONI NTT tetapkan cabang olahraga ke Pra PON dan ada 14 cabang olahraga," katanya.

Menurut Jimmi, dalam perjalanan,KONI NTT mempersiapkan kebutuhan anggaran Rp 23 M.
"Karena sudah ada Rp 5 M,maka berarti sisa Rp 18 M. Kita sayangkan,karena dari 14 cabang olahraga hanya diberi Rp 5 M, " ujarnya.

Dia mengatakan, sebagai anggota Banggar, dirinya memahami kondisi keuangan daerah. Namun, jika alokasi Rp 5 M saja,maka sangat disayangkan.

"Anak-anak itu anak-anak kita dan yang saya sayangkan karena masih sisa Rp 18 M. Kita minta TAPD panggil KONI NTT untuk rasionalisasi dan kemudian pemerintah tambah Rp 2 M dari 18 m," ujarnya.

Dia mengatakan, Sekda NTT tidak memahami karena hanya membicarakan cabang-cabang olahraga prioritas.

Pencuri Gasak Ternak dan Rusak Rumah Milik Jelik Renggi Bara Warga Laihau Sumba Timur

Ketua DPC PDIP TTU Hendrikus Frengky Saunoah, Siap Bertarung di Pilkada 2020

Ramalan Zodiak Sabtu 27 Juli 2019 Ada Yang Posesif Loh! Libra Difitnah dan Gemini Sensitif Banget

"Coba bayangkan dari 14 cabang olahraga yang sudah siap untuk ikut Pra PON,kemudian karena anggaran,pemerintah batalkan cabang olahraga lain dengan alasan prioritas. Saya kecewa karena kita menciderai masyarakat olahraga sehingga saya walk out," ujarnya.

Dikatakan, percuma saja membuat Perda Olahraga, karena sama saja ,olahraga dibiarkan.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved