Breaking News:

Putra - Putri Labuan Bajo Diaspora Internasional Menentang Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

menolak pernyataan Gubernur Laiskodat yang menyebut warga perkampungan tradisional Komodo adalah warga liar

POS KUPANG/SERVAN MAMMILIANUS
Ketua Putra - Putri Labuan Bajo Diaspora Internasional, Chelluz Pahun. 

Putra - Putri Labuan Bajo Diaspora Internasional Menentang Rencana Relokasi Warga Pulau Komodo

POS-KUPANG.COM | LABUAN BAJO--Putra - putri Labuan Bajo Diaspora Internasional menentang keras rencana Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Bungtilu Laiskodat merelokasi warga perkampungan tradisional Komodo di Pulau Komodo dengan dalih program konservasi.

Mereka menyampaikan itu lewat rilis yang diterima POS--KUPANG.COM, Jumat (26/7/2019).

Putra - putri Labuan Bajo Diaspora Internasional juga menolak pernyataan Gubernur Laiskodat yang menyebut warga perkampungan tradisional Komodo adalah warga liar.

Ketua Putra - putri Labuan Bajo Diaspora Internasional, Chelluz Pahun menegaskan bahwa berdasarkan espedisi Douglas Burden tahun 1926, mendapatkan telah terdapat pemukiman di Pulau Komodo dan menyebut diri mereka sebagai orang Modo atau suku Modo.

"Sangat disayangkan seorang gubernur menyebut warga Pulau Komodo ini sebagai penduduk liar, sementara pemukiman itu sudah ada jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Pernyataan Gubernur Laiskodat itu sangat liar,” kata Chelluz yang merupakan pegiat Ecosoc Rights ini.

Menurut Chelluz, warga Pulau Komodo dan binatang Komodo serta Pulau Komodo adalah satu kesatuan identitas dan entitas.

Menurutnya jika perkampungan tradisional ini hilang karena masyarakatnya direlokasi, tentu saja berdampak musnahnya satu suku di wilayah Manggarai Barat.

“Bahasa yang masih digunakan warga di Pulau Komodo, bahasa Suku Modo inilah menunjukan sebuah identitas sosial warga Pulau Komodo. Rencana relokasi warga Komodo berpotensi masyarakat Pulau Komodo kehilangan identitas sosial mereka. Gubernur Lasikodat orang yang paling bertangungjawab atas musnahnya satu suku di Indonesia” kata Chelluz.

Dia menambahkan, Putra-Putri Labuan Bajo Diaspora Internasional pada dasarnya sepakat dengan kegiatan konservasi di Pulau Komodo namun kegiatan konservasi yang akan dilakukan tersebut tidak mengorbankan masyarakat lokal.

"Ini ecofasis namanya jika masyarakat di perkampungan tradisional di tempat itu diusir keluar, padahal upaya konservasi menganut paham antroposentrism dimana konservasi yang dilakukan membawa manfaat untuk masyarakat lokal” kata Chelluz.

Sementara itu, Sosiolog Universitas Bina Nusantara Jakarta, Yustinus Ardianus Ruman menegaskan, konservasi yang dilakukan mestinya tidak serta merta melakukan relokasi warga dari Pulau Komodo.

Menurut Putra Labuan Bajo ini, konservasi yang mestinya dilakukan harusnya berdampak pada perkembangan peradaban manusianya.

“Pemukiman tradisionalnya mestinya bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan konservasi itu. Perkampungan ditata baik, kebudayaannya diperhatikan dan nilai-nilai lokal yang memiliki relasi dengan binatang Komodo mestinya dijaga dan turut dilindungi," kata Yustinus.

Selain itu kata dia, perkampungan tradisional menjadi sebuah destinasi tersendiri dalam pengembangan pariwisata di Pulau Komodo.

"Selain melihat komodo, kebudayaan dan nilai-niai sosial warga setempat juga menarik untuk ditawarkan pada para pengunjung” kata Yustinus.

Menurut Putra-putri Labuan Bajo Diaspora Internasional, rencana penutupan Pulau Komodo dan relokasi penduduk di Pulau Komodo merupakan program yang harus ditolak.

Rencana itu dinilai tidak memiliki dasar studi yang komperehensif atas situasi ekosistem di Pulau Komodo.
Selain itu menurut mereka, alasan yang sangat mendasar melakukan penutupan Pulau Komodo serta melakukan relokasi warga lokal tidak pernah disampaikan ke publik.

Putra - putri Labuan Bajo Diaspora Internasional juga melihat Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) yang selama ini bertanggungjawab atas ekosistem di pulau tersebut belum pernah meliris sebuah ancaman serius yang berdampak pada musnahnya Komodo.

Mereka mendesak BTNK membuka data, apa yang sesungguhnya terjadi di Pulau Komodo, apa yang terjadi dengan ekosistem di Pulau Komodo, kegagalan apa yang terjadi dari kegiatan konservasi oleh BTNK belakangan ini hingga Gubernur ingin mengambil alih melakukan kegiatan konservasi di wilayah itu.

“BTNK yang memiliki otoritas penuh di Taman nasional Komodo (TNK) harus jujur dan membuka data. Apakah BNTK selama bertahun-tahun mengurus TNK telah gagal, hingga dewi fortuna dalam wujud Gubernur datang untuk menyelamatkan Pulau Komodo dari krisis ekosistem? BTNK jangan diam dan cuci tangan” tegas Chelluz.

Pegiat Ecosoc Rights ini juga menyampaikan, berdasarkan peta zonasi Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam nomor SK.12/IV-SET/2012 tanggal 24 Febuari 2012, menetapkan 298 Ha adalah zona khusus pemukiman masyarakat tradisional.

Pelajar Dibawa Umur Dilarang Bawa Kendaraan Bermotor ke Sekolah

Dandim 1625/Ngada Minta Masyarakat Jika Keberatan Silakan Tempuh Jalur Hukum

"Ini artinya keberadaan masyarakat di wilayah itu jauh sebelum negara Indonesia berdiri diakui oleh negara," kata Chelluz.

Demi Hak Atas Tanah

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat, kepada wartawan di Labuan Bajo mengatakan bahwa rencana relokasi warga di Pulau Komodo dilakukan agar nantinya mereka memiliki hak atas tanahnya.

Selama ini kata dia, warga di Pulau Komodo itu tidak memiliki hak atas tanah.

"Saat inikan mereka tinggalnya liar, kan tidak memiliki hak atas tanah. Presiden mengharapkan untuk mereka
mendapatkan hak atas tanah. Kita lagi diskusi dengan Pemerintah Pusat," kata Viktor usai menghadiri pembukaan turnamen tinju di Labuan Bajo, Senin (22/7/2019).

Terkait aksi penolakan warga terhadap rencana itu, dia menilainya sesuatu yang biasa. Kalau mau maju kata dia maka aksi itu adalah hal yang biasa.

"Aksi, biasa. Kau bermimpi, kalau maju ya aksi biasa lah," kata Viktor.(Laporan Reporter POS--KUPANG.COM, Servatinus Mammilianus)

Penulis: Servan Mammilianus
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved