BWS NT II NTT Sosialisasi dan Lakukan Pendataan Awal Persiapan Pengadaan Tanah Bendungan Lambo

Pihak BWS NT II NTT Sosialisasi dan Lakukan Pendataan Awal Persiapan Pengadaan Tanah Bendungan Lambo

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II Provinsi NTT melaksanakan sosialisasi dan pendataan awal persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Mbay/Lambo.

Kegiatan sosialialiasi berlangsung di Kantor Desa Labolewa Kecamatan Aesesa Kabupaten Nagekeo, Kamis (25/7/2019.

• Hery Wadhi Gantikan Marsel Petu Pimpin Golkar Ende

Bupati Nagekeo dr. Johanes Don Bosco pada kesempatan tersebut menjelaskan, kegiatan kita hari ini merupakan sosialisasi dan Pendataan awal persiapan pengadaan tanah Pembangunan Bendungan Mbay.

Bupati Don mengatakan pembangunan waduk ini akan segera dimulai dan berharap bahwa yang sudah kita lalui selama ini membawa kita pada sebuah sikap bersama tentang projek Waduk Lombo sudah sekian tahun bisa kita terima dengan lapang dada sehingga bisa terealisasi.

• Demokrat Usulkan 4 Nama Jadi Calon Wabup Ende

Ia mengatakan bahwa keinginan pikiran masyarakat sudah kita sampaikan kepada pemerintah berbagai jenjang mendengarkan dan mengaku dalam rencana proyek ini kedepan.

"Saya berharap sebagai Bupati Nagekeo saya akan tetap berada bersama masyarakat untuk kita terima proyek ini dan kita pastikan bahwa manfaat secara maksimal dan optimal tertinggi benar-benar bagi kita masyarakat Nagekeo termasuk dari 3 desa yang sebagian wilayahnya terkena dampak dari proyek ini," ujarnya.

Ia mengatakan masih ada pihak yang menolak itu adalah yang wajar dan itu merupakan sebuah hal yang lumrah.

Ia mengatakan pola yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendata itu adalah dengan cara sensus.

Pada saat sensus semua jenis properti baik rumah, pekarangan dan tanah kosong beserta isinya didata dengan baik. Sehingga bisa dihitung nantinya dan akan ganti untung oleh pemerintah. Sehingga masyarakat yang terkena dampak menerima kompensasi yang wajar.

"Saya tidak mengkehendaki satu orangpun yang terlewatkan dalam skema ini. Oleh karena itu, sejak awal saya meminta BPN untuk terjun langsung dalam sensus tanah. Sehingga properti atau harta perorangan, harta keluarga, harta kaum benar diperhitungkan dengan baik," ujarnya.

Ia mengatakan niat dan tekat pemerintah baik adanya untuk mensejahterakan masyarakat. Jika memang ada yang masih menolak silakan dan berharap akan menerima keputusan untuk memulai pembangunan waduk Lambo ini.

"Yang berbeda pendapat silakan terus berbeda pendapat. Saya berharap pada saatnya menerima keputusan ini. Saya berharap semua kita yang ada disini percaya pada kehendak baik pemerintah. Waduk kita adalah waduk ke tujuh dan sekarang sudah ada waduk kedelapan yang namanya Manikin di daratan Timor," ujarnya.

Sementara itu Asisten I Setda Provinsi NTT yang diwakili Kabid SDA Dinas PUPR Provinsi NTT, Sony Tella, menjelaskan, pembangunan
Waduk Lambo merupakan program strategis Nasional agar didata secara detail baik lahan pribadi maupun lahan ulayat suku.

Ia mengatakan memang pembangunan Waduk Lambo ada yang menolak ada yang setuju tetapi pemeruntah harus mempertimbangkan yang berkaitan dengan ganti rugi lahan serta relokasi pemukiman.

Ia menerangkan proses rencana pembangunan Waduk Lambo dalam kegiatan sosialisasi supaya tim BWS harus memastikan hak-hak warga yang tidak bisa terabaikan dan bisa terakomodir semuanya demi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II, Ir. Agus Sosiawan, menjelaskan, bahwa kedatangan kali ini merupakan kegiatan sosialisasi tentang pendataan dan pengadaan tanah yang terkena dampak dan untuk mengetahui berapa luas lahan yang terkena dampak termasuk pekarangan dan pemukiman.

Ia menjelaskan kegiatan ini atas dasar menjawab program nasional.

"Kami BWS merencanakan untuk percepatan sosialisasi pengadaan tanah sesuai perintah undang-undang. Kami dari BWS untuk mendata tanah perorangan, tanah pekarangan, rumah supaya bisa mengetahui berapa luas lahan yamg dimiliki oleh penduduk yang terkena dampak yang berkaitan dengan pergantian rugi yang terkena dampak pembangunan waduk," jelasnya.

Ia mengaku pihak BWS mengharapkan kepada masyarakat agar mari kita kerja sama dan saling mendukung dalam proses sosialisasi sehingga kegiatan bisa berjalan sesuai dengan rencana.

"Kami dari kementrian PUPR bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku walaupun rencana pembangunan waduk Lambo belum semuanya sepakat dan yang keberatan silakan ajukan proses ini sesuai dengan aturan yang berlaku," ujarnya.

Sementara Ketua Forum Penolakan, Bernadinus Gaso dari Rendubotowe, bahwa pihaknya memintah pemerintah Nagekeo dan BWS memberikan penjelasan dari hasil survei dan luas genangan sehingga masyarakat bisa memahami dengan baik.

Ia mengatakan tempat situs dan ritual budaya tidak boleh diabaikan oleh pemerintah. Sehingga pihaknya tetap konsisten menolak pembangunan waduk Lambo diwilayah itu.

Sementara Mince Mawa, mengatakan pihaknya tetap menolak karena lokasi itu merupakan lokasi perkampungan, tempat ritual dan tempat ritus budaya. Sehingga sangat keberatan jika Lowose akan dijadikan tempat waduk Lambo.

"Bahwa kami forum penolakan, kami tidak menolak pembangunan Waduk Lambo tetapi kami menolak tempatnya di Lwolose dan dipindahkan ke Malawaka dan Lowophebhu yg letaknya berdekatan du desa RenduButowe," ujar Siti.

Pantauan POS-KUPANG.COM, terjadi dinamika saat diskusi yaitu pihak yang kontra dan pro namun semuanya berjalan aman.

Kegiatan sosialisasi persiapan pengadaan tanah pembangunan bendungan Mbay selesai, berjalan lancar, aman dan tertib. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gordi Donofan)