Dukungan Terhadap Pemerintahan Jokowi- Ma'ruf, Zulkifli Hasan Beda dengan Amien Rais

Dukungan Terhadap Pemerintahan Jokowi- Maruf, Zulkifli Hasan Beda dengan Amien Rais

Dukungan Terhadap Pemerintahan Jokowi- Ma'ruf, Zulkifli Hasan Beda dengan Amien Rais
KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019). 

Dukungan Terhadap Pemerintahan Jokowi- Maruf, Zulkifli Hasan Beda dengan Amien Rais

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan mengatakan, dukungan kepada pemerintahan baru Joko Widodo-Ma'ruf Amin semestinya tidak harus mengajukan syarat terlebih dahulu. Sebab, Jokowi-Ma'ruf merupakan presiden dan wakil presiden terpilih.

Keterpilihan itu merupakan bentuk kedaulatan rakyat Indonesia kepada keduanya untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.

Mendapat Penghargaan Roosseno Award, Begini Komentar Ahok

"(Seharusnya) enggak pakai syarat-syarat. Ingat, yang berdaulat itu rakyat. Rakyat itu yang sudah memberikan kedaulatan kepada presiden terpilih. Siapa yang berdaulat? Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara," ujar Zulkifli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019).

Pernyataan Zulkifli ini menyusul pernyataan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais yang mengungkapkan syarat rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019.

Jokowi Beri Waktu 3 Bulan Tuntaskan Kasus Novel, Begini Tanggapan Polri

Selain rekonsiliasi bisa dicapai atas kesamaan visi misi, Amien diketahui juga menyinggung pembagian porsi 55:45 di pemerintahan.

Zulkifli melanjutkan, sebagai kepala negara terpilih, Jokowi memiliki hak prerogatif dalam memilih siapa yang akan duduk di kabinetnya.

Apabila PAN nanti memutuskan bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintah, Zulkifli juga menegaskan partainya tidak akan mengajukan syarat apapun kepada Jokowi-Ma'ruf.

"Oleh karena itu, kami enggak pakai syarat-syarat. Kami mendukung agar Pak Jokowi sukses memimpin Indonesia," lanjut dia.

Diberitakan, Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Drajad Wibowo mengatakan, yang dimaksud senior partainya Amien Rais tentang pembagian porsi 55:45, adalah kursi di pemerintahan. Drajad juga menjelaskan bahwa pembagian porsi demikian antara pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan Prabowo Subianto -Sandiaga Uno merupakan salah satu syarat rekonsiliasi pasca-Pemilu 2019.

"Jadi, akan terjadi rekonsiliasi dukungan, yang disesuaikan juga dengan persentase suara resmi (perolehan suara parpol yang diumumkan KPU)," ujar Drajad saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Dradjad mengatakan, usul pembagian kursi sebesar 55:45 di dalam pemerintahan itu diungkapkan Amien Rais didasarkan kepada persentase perolehan suara pilpres yang diumumkan oleh KPU.

Dengan demikian, apabila sebanyak 45 persen kekuatan di pemerintahan diberikan kepada kubu Prabowo, maka dukungan terhadap pemerintah baru menjadi 100 persen. Pemerintah diyakini akan kuat.

"Artinya, nanti 55 ditambah 45 sama dengan 100 persen. Itu bersama-sama membantu pak Jokowi dan pak Ma'ruf sebagai Presiden dan Wapres," kata Dradjad. (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Beda dengan Amien Rais, Zulhas Sebut Dukung Jokowi Tak Mesti Beryarat",

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved