Program Kartu Pra Kerja Presiden Jokowi, Siapa Saja yang Layak Mendapatkannya?

"Jadi sama kayak beasiswa. Kan beasiswa gitu. Kau boleh ambil beasiswa, tidak ambil juga boleh. Tapi kalau mau dapat beasiswa, ada kriterianya kan," kata Hanif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Februari 2019, jumlah pengangguran terbuka mencapai 6,82 juta orang. Oleh karena itu, Hanif berharap masyarakat yang menginginkan program ini pro-aktif mendaftar saat kartu pra kerja resmi dirilis nanti. Sebab jika tidak buru-buru mendaftar, maka masyarakat bisa kehabisan kuota.

"Itu orang bisa first come first serve bisa aja. Kalau sudah habis ya habis. Ya daftar lah. Masa harus disuapin," ujar Hanif.

Berapa Anggarannya?

Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani mengungkapkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyodorkan rencana anggaran kartu pra kerja ke Presiden.

"Itu Ibu baru sampaikan rencananya ke Presiden kemarin (di rapat terbatas)," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (16/7/2019).

Lantas berapa anggaran awal program kartu pra kerja yang disampaikan ke Presiden? Askolani menyebut angkanya sekitar Rp 10 triliun.

Nantinya anggaran itu akan masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Itu artinya, program tersebut bisa terealisasi tahun depan.

Presiden ucap Askolani, sudah memberikan arahan kepada Menteri Keuangan terkait program andalan Jokowi di periode keduanya sebagai Presiden.

"Nah mekanismenya sekarang kita lagi detailkan dengan kementerian dan lembaga untuk kemudian kami bisa finalkan nanti disampailan di pidato Presiden di nota keuangan, tetapi ini rencana awal sudah ada," kata dia.

"Ini lintas kementerian, bisa Kemenaker, Dikbud dan Dikti makanya kami masih konsolidasi dulu, tetapi ancang-ancangnya kami sudah ada, itu nanti akan disampaikan di nota keuangan," sambung Askolani.

Sumber: kompas.com