NTT Masih Duduki Urutan Ketiga Provinsi Termiskin se-Indonesia

BPS Provinsi NTT menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan.

NTT Masih Duduki Urutan Ketiga Provinsi Termiskin se-Indonesia
Pos Kupang.Com/Yen
ilustrasi JUMPA PERS -- BPS NTT gelar jumpa pers di Aupa Rapat Kantor BPS NTT, Senin (1/7/2019). 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Yeni Rachmawati

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- BPS Provinsi NTT menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur kemiskinan.

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan (GK) (makanan dan bukan makanan).

Kepala BPS NTT, Ny Martije Pattiwaellapia, ketika menggelar Jumpa Pers, Profil Kemiskinan NTT Maret 2019, di Aula Rapat kantor tersebut, Senin (15/7/2019), menjelaskan, untuk garis kemiskinan makanan,

nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan (setara 2100 kalori per kapita per hari. Sedangkan garis kemiskinan bukan makanan, dimana nilai minimum pengeluaran untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan pokok bukan makanan lainnya.

Dijelaskan lebih lanjut, penduduk miskin ialah penduduk yang memilik rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah GK.

Persib Bandung iIncar Striker Steven Lustica di Putaran 2, IniTanggapan Bobotoh di Instagram

Pelti NTT Hidupkan Tenis Piala Gubernur, Kajati Cup, Danrem Cup dan Kapolda Cup, Simak Kata Roedy

"Metode ini dipakai BPS sejak tahun 98 agar hasil penghitungan konsisten dan terbanding dari waktu ke waktu (apple to apple)," tuturnya.

Ia menyampaikan persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 21,09 persen, meningkat 0,06 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,26 persen poin terhadap Maret 2018.

Sedangkan jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 1 juta 146, 32 ribu orang, meningkat 12 ribu 210 orang terhadap September 2018 dan meningkat 4 ribu 150 orang terhadap Maret 2018.

Ia juga menambahkan disparitas kemiskinan perkotaan dan perdesaan masih tinggi. Dimana pada Maret 2019 untuk kota persentase penduduk miskin 8,84 persen, sedangkan desa 24,91 persen.

NTT masih mwrupakan provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi, yaitu urutan ketiga setelah Papua dan Papua Barat.

Kata Maritje, 28 Provinsi mengalami penurunan persentase penduduk miskin (September 2018 - Maret 2019) dan lima provinsi dengan penurunan persentase penduduk miskin tertinggi, yaitu Papua Barat. jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah dan Aceh.

Enam provinsi yang mengalami kenaikan persentase penduduk miskin (September 2018-Maret 2019), yakni NTT (0,06 persen poin), Kepulauan Riau (0,07 persen poin), Sulawesi Utara (0,07 persen poin), Papua (0,10 persen poin), Kalimantan Barat (0,12 persen poin) dan Maluku Utara (0,15 persen poin).

"Untuk itu ini menjadi PR kita bersama, bukan hanya Pemda saja. Tapi kita semua untuk membantu daerah menurunkan angka kemiskinan," tuturnya.(*)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved