Innalillahi! Kabar Duka Datang dari Hidayat Nur Wahid, Ketua PW Muhammadiyah Meninggal

Setelah bergulirnya reformasi, Hidayat menjadi salah satu deklarator Partai Keadilan yang dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 1998.

Ia menolak tawaran menduduki posisi presiden, namun terpilih menjadi Ketua Dewan Pendiri dan menerima pelantikan menjadi Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan Ketua Dewan Syariah, satu tingkat di atas presiden.

Hidayat mulai dikenal luas ketika dia terpilih menjadi presiden PK pada tanggal 21 Mei 2000, menggantikan pemangku jabatan sebelumnya, Nurmahmudi Ismail yang ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan dan Perkebunan oleh Presiden Gus Dur.

Hidayat terpilih lewat mekanisme Musyawarah Nasional, menyisihkan dua kandidat lain, Anis Matta dan Irwan Prayitno dan menerima jabatan tersebut dari pejabat presiden, Untung Wahono.

Pada masa-masa awalnya, Hidayat dihadapkan pada masalah kegagalan PK untuk memenuhi ambang batas parlemen yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengikuti pemilu 2004.

Pada awalnya, Hidayat berusaha untuk mendesak DPR mengkaji kembali UU no. 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum yang menjadi penghalang tersebut, sebelum akhirnya PK memutuskan untuk berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera terhitung mulai 2 Juli 2003.

Ketua MPR (2004-2009)

Sempat digadang-gadang menjadi calon presiden, Hidayat mencalonkan diri untuk kursi DPR lewat daerah pemilihan DKI Jakarta II pada pemilihan umum 2004, dan terpilih mewakili PKS dengan meraih 262.019 suara, tertinggi di dapilnya.

Ia diajukan sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat lewat Koalisi Kerakyatan yang diusung fraksi PKS, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Pembangunan.

Hidayat didampingi tiga orang calon wakil ketua, yaitu AM Fatwa (anggota DPR dari PAN), Aksa Mahmud (anggota DPD) dan Mooryati Soedibyo (anggota DPD).

Paket ini akhirnya terpilih menjadi pimpinan MPR setelah mendapat 326 suara, hanya berbeda dua angka dengan Koalisi Kebangsaan yang mengusung politisi Sutjipto asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai calon ketua dan Theo L. Sambuaga dari Golkar sebagai calon wakil ketua.

Hidayat dilantik pada 20 Oktober 2004, di hadapan sidang paripurna MPR.

Hidayat tercatat sebagai pejabat tinggi negara dengan kekayaan terkecil, yaitu hanya sebesar Rp. 233 juta dan 15 ribu dolar Amerika Serikat, menurut data yang diumumkan Komisi Pemberantasan Korupsi pada bulan Desember 2004

Selama menjabat, Hidayat sempat beberapa kali mengeluarkan pernyataan yang cukup kontroversial, seperti menyerukan pengadilan in-absentia terhadap mantan presiden Soeharto dan meminta Majelis Ulama Indonesia untuk mengeluarkan fatwa pengharaman golput

Ketua BKSAP dan memimpin PKS di parlemen (2009-kini)

Hidayat mewakili DPR di sidang First Standing Committee on Peace and International Security, Ekuador, 25 Maret 2013.

Meskipun kembali terpilih ke DPR pada pemilihan umum legislatif Indonesia 2009 mewakili daerah pemilihan Jawa Tengah V (meraih 106.251 suara, tertinggi kedua setelah Puan Maharani), Hidayat tak lagi menjabat sebagai Ketua MPR. Posisi tersebut dijabat oleh Taufik Kiemas dari PDI-P.

Ia menjabat sebagai Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR dari 22 Oktober 2009 hingga 22 Mei 2012,[19] ketika digantikan oleh Surahman Hidayat karena pencalonannya di pemilihan gubernur DKI Jakarta.

Selama masa kepemimpinan Hidayat sebagai Ketua BKSAP, Indonesia dipercaya sebagai pimpinan Persatuan Parlemen Negara Anggota Organisasi Konferensi Islam.

Setelah kegagalannya di putaran pertama pemilihan gubernur Jakarta, Hidayat kemudian dipercaya menjadi ketua fraksi PKS di DPR, menggantikan Mustafa Kamal mulai 25 September 2012. (*)