Persoalan Pencaplokan Motif Tenun, Kanwil Kemenkumham NTT : Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Apa

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi NTT mengaku tidak bisa berbuat banyak terhadap persoalan pencaplokan motif NTT

Persoalan Pencaplokan Motif Tenun, Kanwil Kemenkumham NTT : Kita Tidak Bisa Berbuat Apa Apa
POS-KUPANG.COM/ ROBERT ROPO
Seorang pengrajin sedang menenun tenun ikat Sumba Timur 

Ia menjelaskan, Kemenkumham selalu memberikan informasi dan melakukan sosialisasi dengan tujuan untuk mendorong supaya dilakukan pendaftaran untuk sertifikasinya, sehingga dengan pendaftaran maka otomatis akan mendapat perlindungan hukum.

DPRD NTT Desak Pemprof NTT Telusuri Dugaan Penjiplakan Motif Sumba

"Sehingga kalau sekarang Jepara mengambil motifnya kita, maka yang diproduksi sendiri itu bisa diklaim bahwa dia menjiplak terapi jika belum ada IG maka kita tidak bisa berbuat apa apa," tambahnya.  

Dari seluruh kabupaten kota di  NTT, lanjut Erni, hanya Kabupaten Sikka yang sudah memiliki sertifikat Indikasi Geografis yang diperolehnya pada 2018 lalu. Selain Sikka, Kabupaten Alor saat ini sedang dalam proses pendaftaran untuk memperoleh sertifikat IG.

"Kalau Sikka sudah bisa, dia akan melakukan protes karena sudah punya sertifikat IG," katanya.

Ia menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkumham NTT sudah melakukan MOU dengan seluruh bupati dan walikota terkait perlindungan kekayaan intelektual daerah salah satunya IG terhadap tenun ikat. salah satu tindakan yang dilakukan terhadap MOU adalah selalu melakukan sosialisasi ke kabupaten, selalu mendorong Pemda untuk untuk berperan aktif supaya tenun ikat bisa didaftarkan sebagai kekayaan intelektual kabupaten.

Maria Hoar Tenun Motif Biasa

"Dengan memperoleh sertifikat IG maka otomatis akan mendapat perlindungan  hukum sesuai dengan UU yang mengatur. Tetapi kalau Pemda tidak berperan, maka akan terjadi hal tersebut, kita berteriak, tapi kita tidak memiliki dasar hukum, karena legitimasi harus melalui pendaftaran," pungkasnya.

Ia mengatakan, hal yang paling penting adalah pemerintah daerah berperan untuk melindunginya seluruh kekayaan intelektual di wilayahnya dengan melakukan pendaftaran Kekayaan Intelektual agar mendapat sertifikat KI sehingga memiliki dasar hukum untuk seluruh potensi yang dimiliki. (*)

Penulis: Ryan Nong
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved