Mahfud MD Usul Kubu 02 Tempuh Langkah Hukum Ini Pasca-putusan MK, Bukan ke Mahkamah Internasional

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)Mahfud MD memberikan komentar terkait kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mungkin akan menempu

Mahfud MD Usul Kubu 02 Tempuh Langkah Hukum Ini Pasca-putusan MK, Bukan ke Mahkamah Internasional
KOMPAS.com/KRISTIANTO PURNOMO
Calon Presiden Nomor Urut 01, Joko Widodo (kiri) dan no urut 02, Prabowo Subianto bersalaman usai Debat Kedua Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). 

POS KUPANG.COM -- Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK)Mahfud MD memberikan komentar terkait kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mungkin akan menempuh langkah hukum lain pascaputusan MK terkait sengketa pilpres.

Ada rencana pula soal membawa gugatan ke Mahkamah Internasional.

Mahfud MD memberikan tanggapan dan usulannya terkait hal tersebut saat menjadi narasumber di acara iNews Sore, Jumat (28/6/2019).

Putuskan Bercerai, Ternyata Kondisi Song Joong Ki dan Song Hye Kyo Tak Baik, Ini ALasannya

"Prof Mahfud kemarin kita sudah dengarkan begitu pidato dari Prabowo Subianto yang menyatakan memang menerima hasil putusan MK namun akan membahas langkah hukum selanjutnya, jika nantinya tim dari Prabowo-Sandi ini maju ke peradilan internasional untuk membawa terkait sengketa pilpres ini ke peradilan internasional apakah ini bisa? Dan juga peluangnya seperti apa Prof Mahfud?," tanya pembawa acara.

Bomber Maung Bandung Persi, Esteban Vizcarra Siap Dimainkan Bulan Juli ?

Mahfud menjawab bahwa Mahkamah Internasional tidak pernah mengadili kasus pemilihan umum di dalam suatu negara.

Ia lalu menjelaskan kasus yang biasanya dibahas di peradilan internasional.

"Sejauh pengetahuan saya, sampai saat ini tidak ada peradilan internasional untuk kasus pemilu dari negara manapun gitu, tidak ada peradilan internasionalnya," kata Mahfud.

"Peradilan internasional itu kalau pidana hanya menyangkut pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) berat, pelanggaran HAM biasa saja tidak ke peradilan imnternasional."

"Seperti pembunuhan, perampokan, nah itu ya ke peradilan nasional. Kalau internasional itu HAM berat misalnya pembantaian etnis, pembersihan etnis, genosida, pembunuhan orang secara masal dalam satu peperangan itu ada di dalah hukum humaniter."

"Kalau soal pemilu tidak ada di peradilan internasional," tegas Mahfud.

Halaman
1234
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved