TPK dan Perangkat Desa Diberikan Waktu Satu Minggu Rampungkan Pekerjaan Bak Air

TPK dan Perangkat desa Diberikan Waktu Satu Minggu Rampungkan Pekerjaan Bak air

TPK dan Perangkat Desa Diberikan Waktu Satu Minggu Rampungkan Pekerjaan Bak Air
POS-KUPANG.COM/Dion Kota
Kaban BPMD Kabupaten TTS, George Mella saat memantau bak air di desa Tubuhue yang belum rampung dikerjakan sejak tahun 2017 lalu. 

TPK dan Perangkat desa Diberikan Waktu Satu Minggu Rampungkan Pekerjaan Bak air

POS-KUPANG.COM | SOE - Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten TTS, George Mella menyesalkan belum diselesaikannya pekerjaan bak air di Desa Tubuhue, Kecamatan Amanuban Barat yang merupakan proyek tahun 2017. Mirisnya, walau belum rampung namun dalam SPJ ditulis 100 persen dengan seluruh upah tukang sudah dibayarkan.

Oleh sebab itu dalam sidaknya ke desa Tubuhue, Selasa (18/6/2019) siang, Mella memberikan batas waktu satu Minggu kepada TPK, perangkat desa dan tukang untuk merampungkan pekerjaan tersebut. Ia berjanji akan kembali untuk memantau pekerjaan tersebut pada pekan depan.

Dibentuk Satuan Pendidikan Aman Bencana di TTS, Ini Tujuannya

" Ini kenapa sisa tutup bagian atas saja tidak mau selesai. Saya kasih waktu satu Minggu untuk selesaikan. Selasa pekan depan saya datang untuk pantau lagi. Bendahara desa kasih keluar yang ada beli bahan untuk tukang kerja secepatnya," perintah Mella kepada Bendahara Desa Tubuhue, Petrus Nubatonis saat memantau bak air.

Sebelum meninjau pekerjaan bak air, Mella lebih dahulu mengadakan tatap muka dengan perangkat desa untuk mendengarkan klarifikasi terkait dugaan korupsi dana desa yang dilaporkan Araksi ke Kejaksaan Negeri TTS.

SMKN 1 Kota Kupang Sediakan 200 Unit Komputer untuk PPDB Online 2019

Seusai mendengar penjelasan bendahara desa dan ketua TPK, karena Kepala Desa Tubuhue, Melkias Nenotek sedang berada di luar daerah, Mella menjadwalkan pertemuan bersama perangkat desa dan TPK pada Selasa pekan depan guna menyelesaikan persoalan pengelolaan dana desa yang ada di Desa Tubuhue.

Ia mengingatkan para perangkat desa agar dalam pengelolaan dana desa harus sesuai aturan yang ada dan tidak boleh keluar dari aturan. Antara Musyawarah Desa, APBDes dan pelaksanaan harus satu. Hal ini untuk memastikan jika pengelolaan dana desa tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat desa.

"Selama ini yang jadi masalah ini karena desa buat lain di luar aturan. Kalau buat sesuai aturan tidak akan ada masalah. Pekan depan kita buat pertemuan untuk selesaikan masalah ini. Saya tidak ingin pengelolaan dana desa harus berujung ke penegak hukum. Apa yang belum tuntas dan kurang-kurang segera diselesaikan. Seluruh perangkat desa dan TPK harus satu suara," ingat Mella.

Untuk diketahui, Aliansi Rakyat Anti Korupsi (Araksi) melaporkan kasus dugaan korupsi dana desa Tubuhue ke Kejaksaan Negeri TTS pada Senin (17/6/2019) lalu. Dugaan korupsi ini meliputi SPJ fiktif, pekerjaan bak air, benih ikan, bantuan rehab rumah, pembangunan gedung Paud dan pembukaan jalan desa. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Dion Kota)

Penulis: Dion Kota
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved