PPDB 2019, DPRD NTT Minta Pemerintah Kawal Sistem di Telkom

Pelaksanaan PPDB 2019, DPRD NTT Minta Pemerintah Kawal Sistem di PT Telkom

PPDB 2019, DPRD NTT Minta Pemerintah Kawal Sistem di Telkom
ISTIMEWA
Jimmi Sianto 

Pelaksanaan PPDB 2019, DPRD NTT Minta Pemerintah Kawal Sistem di PT Telkom

POS-KUPANG.COM | KUPANG - DPRD NTT meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mengawal sistem di PT.Telkom soal PPDB tahun 2019-2020. Sistem yang dibuat lewat perangkat di Telkom harus mengikuti petunjuk teknis (juknis).

Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto, Selasa (18/6/2019).

Musibah Tenggelamnya KM Nusa Kenari 02 di Alor, Semua Korban Hilang Ditemukan

Menurut Jimmi, Komisi V DPRD NTT telah melakukan rapat bersama dengan Dinas Dikbud dan PT. Telkom dalam rangka persiapan PPDB.

"Saat itu ada simulasi dari PT. Telkom terkait sistem pendaftaran. Namun, kita minta agar Dinas Dikbud kawal secara benar sehingga pada saat pelaksanaan tidak ada kesalahan-kesalahan yang pada akhirnya memicu protes dari calon siswa," kata Jimmi.

Warga Desa Karang Indah, SBD Siap Menerima Kedatangan Gubernur NTT

Dia menjelaskan, proses PPDB yang akan dilakukan mulai 24-26 Juni ini perlu dikawal dengan baik. Karena itu, Dinas Dikbus jangan menyerahkan sepenuhnya kepada PT. Telkom, tetapi perlu dikawal secara baik.

"Tahun ini, sistem sudah diatur dengan baik sehingga sistem akan dikunci apabila kuota pendaftar sudah memenuhi. Kita minta sistem ini ditampilkan secara transparan agar pendaftar bisa mengikuti kuota yang disiapkan," ujarnya.

Anggota Komisi V DPRD NTT, Yohanes Rumat mengatakan, dengan adanya sistem pendaftaran online PPDB untuk siswa-siswi maka di NTT kususnya Indonesia umumnya dengan juknis yang dipergubkan disetiap provinsi.

"Tentu sampai hari ini sistem zonasi masih mengalami kesulitan terutama bagi siswa-siswi yang prestasi rapor atau akademiknya baik. Pasalnya, mereka tidak akan mendapatkan keistimewaan dari kemampuan yang mereka miliki karena bisa saja terlambat mendaftar dan sebagainya," kata Yohanes.

Dikatakan, hal lain, yakni bisa saja sistem tidak bisa menjawab atau tidak mengakui prestasinya karena alat ukur sistem yang dibuat tidak menjawab atau mengukur prestasinya lewat ujian materi.

"Orang-orang yang jauh dan dekatpun dari sistim zonasi ini belum tentu diterima manakalah terlambat mendaftar, karena kalau dilihat siapa diterima siapa ditolak sangat tergantung kecepatan siswa untuk mendaftarkan diri di sekolah yang ia ingini," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Yohanes, penolakan di beberapa provinsi terkait petunjuk teknis pendaftaran PPDB online cukup beralasan. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved