Hakim MK Menolak Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Terkait Perlindungan Saksi

Majelis Hakim MK Menolak Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Terkait perlindungan saksi

Hakim MK Menolak Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Terkait Perlindungan Saksi
KOMPAS.com/ANTARA FOTO/HAFIDZ MUBARAK A
Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman (ketiga kanan) bersama hakim konstitusi lainnya memimpin sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019). Sidang tersebut beragendakan mendengarkan jawaban termohon, pihak terkait dan Bawaslu. 

Majelis Hakim MK Menolak Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandiaga Terkait perlindungan saksi

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Majelis hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan tim hukum Prabowo-Sandiaga terkait perlindungan saksi yang akan memberi kesaksian di sidang sengketa hasil Pilpres 2019. Hal itu terungkap dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

MK menjawab permohonan tim hukum 02 agar memerintahkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberi perlindungan para saksi.

Personel Makosatgas Pamtas RI-RDTL Yonmeks 741/GN Bantu Evakuasi Dump Truk Terbalik

Sempat terjadi adu pendapat antara ketua tim hukum 02 Bambang Widjojanto dengan para hakim konstitusi soal perlindungan saksi.

Bahkan, hakim Saldi Isra sampai meminta Bambang tidak mendramatisasi soal keamanan para saksi.

Awalnya, Bambang menyampaikan surat kepada majelis hakim yang intinya meminta perlindungan saksi dari pihaknya.

Tiga Pembakar Hutan Lindung di Ilin Medo Sikka Melarikan Diri

Bambang menjelaskan, LPSK terkendala aturan untuk memberi perlindungan saksi. Namun, hasil konsultasi, LPSK bisa memberi perlindungan saksi jika MK memerintahkan.

Hakim Suhartoyo dan I Dewa Gede Palguna kemudian menjawab permintaan tersebut. Menurut hakim, tidak ada landasan hukum bagi MK untuk memberikan kewenangan ke LPSK.

MK khawatir akan dipertanyakan banyak pihak jika menyetujui permintaan tersebut. Mahkamah memastikan keamanan semua pihak selama masih berada di lingkungan MK.

Menurut hakim, tidak boleh sampai ada pihak yang merasa terancam untuk bersaksi di MK. Terbukti, sejak MK berdiri pada 2003, belum pernah ada saksi yang terancam ketika bersaksi di MK.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved