Hasyim Asy'ari: KPU Tak Akan Jawab Dalil Gugatan Prabowo yang Tak Relevan

Kata Hasyim Asyari: KPU Tak Akan Jawab Dalil Gugatan Gugatan Prabowo-Sandi yang Tak Relevan

Hasyim Asy'ari: KPU Tak Akan Jawab Dalil Gugatan Prabowo yang Tak Relevan
KOMPAS.com/ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ketua Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 02 Bambang Widjojanto (kiri) menyerahkan berkas pendaftaran gugatan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 ke Panitera MK di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (24/5/2019). 

Kata Hasyim Asyari: KPU Tak Akan Jawab Dalil Gugatan Gugatan Prabowo-Sandi yang Tak Relevan

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Hasyim Asy'ari mengatakan, pihaknya enggan menanggapi dalil yang tak relevan dengan KPU dalam pemohonan sengketa hasil pilpres Badan Pemenangan Nasinoal (BPN) Prabowo-Sandi yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebagai termohon dalam perkara ini, KPU mengaku siap menjawab dalil yang ditudingkan BPN, sepanjang dalil tersebut relevan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu.

Andre Rosiade Beberkan Alasan Gerindra Belum Merapat ke Jokowi

"Sepanjang relevan atau berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, KPU akan jawab. Kalau itu bukan urusanya KPU, KPU tak akan menjawab," kata Hasyim saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (12/6/2019).

Hasyim mengatakan, dalil yang tak relevan untuk ditanggapi KPU misalnya soal penggerakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ini Dia Profil 9 Hakim Konstitusi Penentu Akhir Sengketa Pilpres di MK

Dalam berkas pemohonan sengketa pilpres yang diserahkan BPN ke MK, terdapat dalil yang menuding pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin telah melibatkan ASN untuk kepentingan pemilu.

Dalil tersebut tertera dalam bagian "Tentang Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif: Penggunaan Birokrasi dan BUMN."

Dalam dalilnya, BPN menyinggung pernyataan sejumlah Menteri Jokowi, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Pernyataan para menteri yang dicantumkan ini dikutip dari pemberitaan media online. Menurut Hasyim, dalil tersebut tidak relevan untuk ditanggapi oleh KPU.

"KPU kan nggak bisa menggerakan ASN, nggak bisa mencegah ASN," ujarnya.

Halaman
12
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved