Jadi Temuan BPKP, Aset Pemda TTS Tak Jelas Keberadaannya Akan Dihapus

Setiap tahunnya akun penataan aset selalu menjadi temuan BPKP Propinsi NTT dalam laporan hasil pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten TTS.

Jadi Temuan BPKP, Aset Pemda TTS Tak Jelas Keberadaannya Akan Dihapus
POS KUPANG/DION KOTA
Bupati TTS,Egusem Piether Tahun 

Laporan Reporter Pos Kupang.Com, Dion Kota

POSKUPANG.COM, SOE - Setiap tahunnya akun penataan aset selalu menjadi temuan BPKP Propinsi NTT dalam laporan hasil pemeriksaan terhadap LKPD Kabupaten TTS.

Oleh sebab itu, Bupati TTS, Egusem Piether Tahun telah membentuk tim untuk melakukan inventarisir surat kepemilikan atas 70-an bidang tanah milik Pemda TTS yang menjadi temuan BPKP karena belum mengantongi bukti kepemilikan minimal surat pelepasan atau penyerahan tanah.

Selain itu, Pemda TTS juga akan melakukan penghapusan terhadap aset Pemda TTS yang sudah termakan usia dan tidak diketahui keberadaannya lagi.
Khusus penghapus aset tersebut, nantinya akan dibentuk tim bersama aparat penegak hukum dan BPKP guna merealisasikan hal tersebut.

" Kita sudah diskusikan dengan BPKP Propinsi NTT terkait regulasi untuk penghapusan aset yang sudah tidak jelas lagi keberadaannya atau yang termakan usia. Nantinya akan kita bentuk Tim bersama Pemda TTS, BPKP dan penegak hukum (Polisi dan Kejaksaan) untuk proses penghapusan aset tersebut," ungkap Bupati Tahun kepada pos kupang.com. Minggu (9/6/2019) pagi.

Terkait nilai aset yang akan dihapuskan, Bupati tahun menyebut, jika nilainya cukup besar yaitu mencapai angka miliaran rupiah.

Selain aset, akun yang masih menjadi pengecualian BPKP adalah dana BOS. Oleh sebab itu, mulai tahun ini penutupan buku dana bos per triwulan akan dilakukan ditingkat kecamatan dengan pengawasan pejabat yang ditunjuk Bupati TTS.

" Tahun 2017, kita ada empat akun yang menjadi pengecualian. Tahun 2018 hanya 2 akun pengecualian yaitu aset dan dana BOS. Oleh sebab itu tahun ini kita fokus benahi dua akun ini sehingga tahun depan kita sudah bisa mendapatkan penilaian wajar tanpa pengecualian atau WDP," target Bupati Tahun.

Ketika ditanyakan terkait angka silpa, Bupati Tahun menyebut jika angka Silpa mencapai 35 miliar rupiah. Namun angka ini belum cukup untuk menutupi utang pihak ketiga yang mencapai 73 Miliar lebih. Oleh sebab itu, relasional akan tetap dilakukan pada perubahan mendatang untuk melunasi utang tersebut.

" Silpa kita lebih kecil dari utang kita jadi solusinya harus rasionalisasi anggaran pada perubahan mendatang," tegasnya. (*)

Penulis: Dion Kota
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved