Ketua Komisi V DPRD NTT : PPDB Tahun 2019, Tidak Mau Dengar Ada yang Pakai Bayar Agar Bisa Diterima

Rapat dengan agenda pembahasan persiapan PPDB ini dihadiri Dinas Dikbud NTT, pihak PT. Telkom dan sejumlah kepala SMA/SMK di Kota Kupang.

Ketua Komisi V DPRD NTT : PPDB Tahun 2019, Tidak Mau Dengar Ada yang Pakai Bayar Agar Bisa Diterima
POS KUPANG/OBY LEWANMERU
Jimmy Sianto 

Ketua Komisi V DPRD NTT : PPDB Tahun 2019, Tidak Mau Dengar Ada yang Pakai Bayar Agar Bisa Diterima

POS-KUPANG.COM|KUPANG - "Jadi pada tahun 2019 ini dalam PPDB, kami tidak mau dengar ada yang bilang pakai bayar agar bisa diterima di sekolah tertentu. Kita pernah dengar isu misalnya di beberapa SMAN seperti ini, karena itu saya tegaskan tahun tidak ada seperti itu," .

Hal ini disampaikan Ketua Komisi V DPRD NTT, Jimmi Sianto saat rapat bersama Dinas Dikbud NTT di ruang rapat pimpinan DPRD NTT, Senin (27/5/2019).

Rapat dengan agenda pembahasan persiapan PPDB ini dihadiri Dinas Dikbud NTT, pihak PT. Telkom dan sejumlah kepala SMA/SMK di Kota Kupang.

Ramalan Zodiak Cinta Kamu Selasa 28 Mei 2019, Cancer Sangat Emosional, Scorpio Gairahmu Memuncak

Di awal pertemuan, Jimmi mengingatkan agar PPDB tahun ini tidak lagi ada persoalan seperti yang terjadi tahun -tahun sebelum.

"Kita akan tegas sehingga juknis harus diterapkan secara benar. Jangan sampai ada lagi isu seperti tahun -tahun sebelumnya bahwa ada pembayaran agar siswa bisa masuk di sekolah tertentu," kata Jimmi.

Ini Tanggapan Ketua KPU NTT Soal Pengaduan Partai Berkarya

Jungkook BTS Terkejut Melihat Wajahnya Sendiri Saat Mencoba Filter Bayi Ternyata Ini Hasilnya ARMY

5 Idola Populer KPop Ini Ternyata Berbakat Menjadi Koki Profesional Loh Salah Satunya Jin BTS

Jimmi juga meminta agar juknis tentang zonaai harus direvisi karena belum mengakomodir zona kelurahan.

"Harus zona itu berbasis kelurahan , sehingga tidak lagi menimbulkan persoalan. Tapi kalau berbasis kecamatan, maka sama saja seperti tahun-tahun sebelumnya," kata Jimmi.

Dia meminta Dinas Dikbud agar mendata secara jelas daya tampung SMA dan SMK di Kota Kupang serta jumlah siswa yang tamat atau lulus dari SMP di Kota Kupang.

"Data ini jadi rujukan sehingga pemerintah bisa tahu soal berapa sekolah yang dibutukan oleh lulusan SMP. Jangan sampai lulusan SMP melebihi kuota atau daya tampung SMA/SMK di Kota Kupang," ujarnya.

Sedangkan soal adanya rencana pembukaan SMAN 13 di Kecamatan Kota Raja, ia mengatakan, pemerintah berencana kegiatan belajar mengajar untuk SMAN 13 , menggunakan bekas Kantor Dinas Lingkungan Hidup NTT.

"Jadi itu akan menjadi kelas jauh dari salah satu SMAN di Kota Kupang. Pemerintah rencanakan proses belajar mengajar gunakan bekas Kantor Dinas Lingkungan Hidup, " katanya.

Kepala Dinas Dikbud NTT, Dra. Benyamin Lola, M. Pd mengatakan, untuk PPDB bagi SMA akan menggunakan zonasi sedangkan untuk SMK tidak menggunakan zonasi, tetapi mempunyai persyaratan, yakni calon siswa SMK diperbolehkan hanya mendaftar pada satu jurusan.

Intip Ramalan Zodiak Hari Ini Selasa 28 Mei 2019 Scorpio Terjebak Libra Kaku Banget Pisces Sok Tau

BERITA POPULER: Pelajar Bersetubuh di Kos di Kupang NTT Hingga Ustad Yusuf Mansur Dikritik Netizen

"Ada selisih daya tampung di sekolah-sekolah tertentu, karena itu secara keseluruhan maka ada selisih jumlah siswa dengan daya tampung. Jika ditambah sekolah swasta maka semua calon siswa bisa diakomodir," kata Benyamin.

Dia mencontohkan SMAN 7 Kupang terletak di Kecamatan Maulafa, zona 1 adalah Maulafa dan zona 2 Kelurahan Belo, Fatukoa, Kolhua, Naikolan Naimata, Oepura, Sikumana dan Penfui.

Sedangkan untuk SMAN 1 terletak Kecamatan Oebobo, dengan zona 1 di Kelurahan Oetete sedangkan zona 2 yakni di zona Kelurahan Bakunase 2, Fatululi, Kayu Putih, Liliba dan Kelurahan Tuak Daun Merah.(Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved