Jefri Riwu Kore Dukung Deklarasi Kebangsaan Pemuda Lintas Agama NTT

Walikota Kupang Jefri Riwu Kore mendukung Deklarasi Kebangsaan Pemuda Lintas Agama NTT yang berlangsung di Asrama Haji Kota Kupang, Selasa siang

Penulis: Laus Markus Goti | Editor: Adiana Ahmad
POS KUPANG/LAUS MARKUS GOTI
Walikota Kupang Jefri Riwu Kore, saat diwawancarai wartawan soal pemberhentian PTT di Kantor Walikota Kupang, Jumat (3/5/2019). 

Jefri Riwu Kore Dukung Deklarasi Kebangsaan Pemuda Lintas Agama NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Laus Markus Goti

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Walikota Kupang Jefri Riwu Kore mendukung Deklarasi Kebangsaan Pemuda Lintas Agama NTT yang berlangsung di Asrama Haji Kota Kupang, Selasa (21/5/2019).

Hal itu disampaikan Jefri saat memberikan sambutan usai Deklarasi Kebangsaan tersebut. "Saya apresiasi semangat dan kreativitas pemuda lintas agama di NTT dan Kota Kupang. Ini menunjukkan bahwa kita di NTT sangat rukun, toleran dan sangat nasionalis karena menjaga keamanan dan keutuhan NKRI" ungkapnya.

Ia menegaskan, segala dinamika yang terjadi selama proses Pemilu 2019 harus dimaknai secara baik, segala perbedaan pendapat dan pilihan tidak boleh menjadi pemecah belah kerukunan. "Beda pilihan itu hal yang biasa saat ini mari kita kembali bergandengan tangan untuk menjaga kita tetap rukun dan damai," ungkapnya.

Indahnya Berbagi, Anggota Satgas Yonmek 741/GN Bagi Sembako Untuk Warga di Perbatasan

Tak lupa Jefri mengapresiasi para penyelenggara Pemilu 2019 yang telah berupaya mensukseskan pesta demokrasi tersebut.

Salah satu poin Deklarasi Kebangsaan Pemuda Lintas Agama di Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut ialah menolak dan mengecam keras gerakan People Power yang akan dilaksanakan di Jakarta pada 22 Mei 2019 di Jakarta.

Deklarasi Kebangsaan ini diprakarsai oleh Gerakan Pemuda Ansor Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dihadiri oleh perwakilan dari sejumlah organisasi mahasiswa tokoh agama, pihak Polda NTT, Walikota Kupang, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pemuda Lintas Agama NTT Tolak Gerakan People Power

Ketua Umum GP Ansor Nusa Tenggara Timur, Abdul Muis dalam sambutannya menegaskan,
Gerakan Pemuda Ansor menolak segala bentuk tindakan dan pernyataan yang bisa menimbulkan kekacauan dan merusak keutuhan NKRI.

"Mencermati proses pelaksanaan pemilu pilpres dan pileg tanggal 17 April 2019, maka marilah kita bersatu padu menjaga kemanan dan keutuhan NKRI dan GP Ansor menyatakan sikap tegas menolak gerakan people power yang akan dilaksanakan tanggal 22 Mei mendatang," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua NU NTT, Ali Mahfud menegaskan pemuda harus menjadi garda terdepan untuk menjaga keamanan dan kerukunan di tengah masyarakat. "Kaum muda merupakan generasi penerus bangsa ini maka peran mereka sangat penting dalam menjaga keutuhan NKRI," tegasnya.

Ketua PMKRI cabang Kupang, Engelbertus Boli Tobin, menegaskan, masyarakat dan pemuda tidak boleh mudah terpancing dengan segala isu yang beredar dan tetap berpartisipasi menjaga situasi dan kondisi di masyarakat agar tetap kondusif.

Ia juga mengutuk pihak-pihak yang berupaya memakai agama sebagai alat untuk memecahbelah persatuan dan kerukunan di masyarakat.

Pemuda Lintas Agama NTT Tolak Gerakan People Power

Berikut isi Deklarasi Kebangsaan Pemuda Lintas Agama Nusa Tenggara Timur,

Mencermati dinamika perpolitikkan pasca Pemilu 2019, maka kami pemuda lintas agama NTT menyampaikan,

1. Menyampaikan apresiasi tetinggi tingginya kepada KPU dan
BAWASLU, dari tingkat pusat sampai tingkat daerah atas kinerjanya
sehingga proses politik tersebut berjalan aman, tertib dan damai.

2. Menyampaikan Turut berduka cita atas meninggalnya para petugas
penyelenggara Pilpres dan Pileg, semoga amal baik mereka menjadi
catatan penting dalam proses sperpolitikan nasional.

3. Menghimbau kepada masyarakat Indonesia khususnya NTT
tetap menjaga harmonisasi dan keamanan dengan mengedepan
semangat persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Medukung segala keputusan yang dilakukan oleh KPU dan BAWASLU
sesuai aturan perundang undangan yang berlaku.

5. Menolak segala tindakan inkonstitusional yang berpotensi mengang
Keamanan dan ketertiban bangsa, seperti adanya gerakan People
Power yang rencananya dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019.

6. Meminta kepada TN dan POLRI bertindak tegas, tepat dan cepat
terhadap siapa saja yang menganggu keamanan dan ketertiban
bangsa.(*)

Sumber: Pos Kupang
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved