Dana Desa di TTU Tahun 2019 Capai Rp 160 Miliar Lebih

Jumlah dana desa di Kabupaten TTU Tahun 2019 Capai Rp 160 Miliar Lebih

Dana Desa di TTU Tahun 2019 Capai Rp 160 Miliar Lebih
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
Kepala BKA Kabupaten TTU, Bonefasius Ola Kian 

Jumlah dana desa di Kabupaten TTU Tahun 2019 Capai Rp 160 Miliar Lebih

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU - Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara ( TTU) pada tahun 2019 mendapat pagu anggaran dana desa sebesar Rp 160 miliar lebih dari pemerintah pusat. Anggaran dana tersebut naik dari tahun sebelumnya yang hanya dianggarkan sebesar Rp 130 miliar lebih.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset (BKA) Kabupaten TTU, Bonefasius Ola Kian kepada POS- KUPANG.COM di ruang kerjannya, Selasa (21/5/2019).

Bupati Marsel Tanam Kelor di Desa Anaranda

Bonefasius mengatakan, pemerintah pusat telah melakukan pencairan dana desa tersebut untuk tahap pertama sebanyak 20 persen atau setara denga 32 miliar lebih.

"Nah yang terjadi sekarang ini yang masuk ke kas daerah sekarang ini untuk tahap pertama sebesar 20 persen atau sebanyak Rp 32 miliar lebih," jelasnya.

Gerindra Belu Tidak Ada Keberatan Saat Pleno di KPU

Dana tersebut, jelas Bonefasius, sesuai dengan ketentuan yang ada, hanya berada di kas daerah paling lama tujuh hari, dan selanjutnya ditransfer masuk ke rekening desa untuk digunakan dalam rangka proses pembangunan di desa.

Namun, ungkap Bonefasius, pihaknya belum dapat mentransfer dana tersebut ke rekening desa karena dokumen pendukung proses pencairan keuangan mulai dari RKPDes, RAPBDes, dan juga laporan pertanggungjawaban belum selesai disusun oleh perangkat desa.

"Kalau kita transfer ke sana dasarnya apa, sehingga melalui himbauan, dan penegasan, serta rapat koordinasi supaya segera menyelesaikan dokumen ini supaya dana ini kita segera transfer ke rekening desa untuk selanjutnya digunakan untuk kegiatan yang ada di dalam APBDes," terangnya.

Bonefasius menambahkan, dari aspek waktu sebenarnya sudah melewati waktu yang ditentukan. Menurutnya, RKPDes harus sudah selesai disusun sejak bulan Desember 2019, karena harus mengikuti alur APBD.

Namun karena RKPDes belum selesai maka harus berproses terus sampai dengan tahun 2019 ini. Dari sisi aturan, kata Bonefasius, sudah sangat salah karena telah melewati waktu yang sudah ditentukan.

"Nah sekarang mereka lagi genjot, menyelesaikan RKPDes. Dengan dasar penyelesaian RKPDes baru lah disusun APNDes. Kalau belum selesai susun RKPdes maka kita belum bisa susun RAPBDes. Jadi kita belum bisa mencairkan dana desa karena dokumen tidak ada disana," ungkapnya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved