Mantan Kepala BIN Bilang Tak Ada Sejarah Kudeta Sipil Berhasil Kecuali ini

Mantan Kepala BIN Bilang Tak Ada Sejarah Kudeta Sipil Berhasil Kecuali Didukung TNI-Polri. Siapa yang Mau Kudeta?

POS KUPANG.COM, JAKARTA -- Mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendropriyono meyakini situasi Indonesia akan tetap aman dan kondusif setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan pemenang pilpres pada 22 Mei mendatang.

"Enggak ada apa-apa. Rakyat tenang saja. Saya yakin, kita semua bagaimanapun di lubuk hati di tiap kita adalah nasionalis. Masa kita enggak mau jadi bangsa Indonesia lagi, kan enggak mungkin," kata Hendropriyono usai buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Oesman Sapta Odang, di Jalan Karang Asem Utara, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/5/2019) malam.

Hal ini disampaikan Hendropriyono menanggapi sikap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan suara oleh KPU.

• 6 Tahun Mualaf Setelah Diperistri Jenderal TNI, Intip Penampilan Modis Bella Saphira Pakai Hijab

• Dinar Candy yang Kerap Pamer Aurat, Sempat Berniat Akan Berhijab Selama Bulan Ramadan

• Prabowo Sebut Curang, Lihat Unggahan Ustaz Yusuf Mansur & Cuitan Iwan Fals, Aa Gym:Kendalikan Amarah

Di sisi lain, kubu Prabowo juga sudah menyatakan tidak akan mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Hendropriyono menilai, sikap Prabowo itu tak akan mempengaruhi apapun.

Ia juga meyakini tak akan terjadi kericuhan karena masyarakat akan menerima apapun yang diputuskan KPU.

Aksi people power yang disuarakan oleh sejumlah pendukung Prabowo diyakini tak akan berjalan.

"Apapun namanya, kalau mau capai kekuasaan tidak mengikuti aturan undang-undang yang berlaku dan konstitusi, itu namanya kudeta. Tapi kudeta sipil, itu enggak boleh," kata Hendropriyono.

"Kudeta sipil pun enggak pernah ada sejarahnya berhasil kecuali didukung TNI-Polri. Selama tidak didukung, maka tidak mungkin, jauh panggang dari api," kata purnawirawan Jendral TNI ini.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan penolakan terhadap perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU karena dinilai penuh kecurangan.

Sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengklaim mereka memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24 persen dan Jokowi-Maruf Amin 44,14 persen.

Perolehan suara yang diklaim hasil perhitungan internal paslon 02 itu bertolak belakang dengan hasil Situng KPU yang sudah menembus 82,68 persen data masuk.

Perhitungan KPU menunjukkan Jokowi-Maruf Amin unggul dengan 56,23 persen dan Prabowo-Sandi kalah dengan 43,77 persen.

Meski mengklaim ada kecurangan, namun Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi'i mengatakan, Prabowo-Sandi tidak akan mengajukan gugatan ke MK.

Ia mengaku pihaknya sudah tidak percaya lagi terhadap Mahkamah Konstitusi.

Agus Harimurti Yudhoyono Tentang Sikap Prabowo Subianto Yang Tolak Hasil Pemilu

Mengutip Kompas.com, Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto dan Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) nekat berbeda suara dengan calon presiden yang diusung oleh partainya, Prabowo Subianto, mengenai hasil pemilu serentak 2019.

Prabowo menegaskan akan menolak hasil Pemilu 2019 lantaran terjadi kecurangan masif.

Pihaknya sekaligus menekankan, tidak akan membawa protes itu ke mekanisme Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran lembaga itu tidak dapat dipercaya lagi.

Bima Arya dan AHY yang notabene merupakan elite di partai politiknya terang-terangan menyatakan ketidaksetujuan atas manuver politik Prabowo tersebut.

Bima Arya yang sekaligus menjabat Wali Kota Bogor itu menekankan setiap warga negara harus taat terhadap konstitusi.

"Bagaimanapun, kita harus taat konstitusi. Kalaupun ada persoalan, ya digugat ke MK. Ya kalau bukan hukum yang berbicara, mau bagaimana lagi caranya? Kita harus berpegang pada konstitusi kita, pada undang-undang kita," ujar Bima saat dijumpai di Balai Kirti, Kompleks Istana Kepresidenan, Bogor, Rabu (15/5/2019) malam.

Saat dimintai penegasannya lagi bahwa secara personal Bima tak setuju dengan manuver Prabowo itu, ia menjawab dengan lugas.

"Iya, harus jalur MK. Jalur apalagi selain jalur MK? Ya ruangnya itu. Akan elegan apabila ya semuanya diselesaikan secara hukum yang berlaku," ujar Bima.

Namun, Bima mengaku tidak memiliki akses komunikasi ke Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga.

Sebab, ia tidak terlibat di dalamnya.

Sementara partainya sendiri saat ini memilih menunggu Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil Pemilu 2019 pada 22 Mei 2019 yang akan datang.

Ia sekaligus memastikan, perbedaan pandangan antara dirinya dan manuver politik yang ditempuh Prabowo tidak dipersoalkan partainya.

Justru, ia meyakini partainya sangat mendukung cara-cara yang mengedepankan konstitusi dan persatuan.

Demokrat sudah ingatkan AHY juga senada dengan Bima.

Bedanya, Partai Demokrat sudah menyarankan Prabowo agar menunggu keputusan KPU, baru mengambil sikap.

"Sudah. Sudah kami sampaikan sejak awal," ujar AHY saat dijumpai di tempat yang sama.

Menurut AHY, saran itu didasarkan atas sikap partai yang berkomitmen menggunakan cara -cara konstitusional dalam kompetisi politik, terutama pemilihan umum.

Sikap itu juga telah disampaikan AHY pada 17 April 2019 malam seusai pemungutan suara itu berlangsung.

"Kami menjunjung tinggi norma dan etika dalam berpolitik dan berdemokrasi. Kami juga ya mencegah keterlibatan kader-kader kami dalam segala bentuk niat, apalagi tindakan yang bersifat inkonstitusional," ujar AHY.

Namun, nyatanya saran Partai Demokrat diabaikan Prabowo. Dalam pidato di Hotel Grand Sahid, Selasa (14/5/2019), Prabowo menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan KPU.

Terkait hal itu, AHY tak secara spesifik mengeluarkan pernyataan menjurus ke manuver Prabowo itu.

Ia hanya mengulang pernyataannya kembali bahwa semua pihak seharusnya menunggu pihak yang berwenang mengumumkan hasil Pemilu 2019.

"Kita harus hormati proses (penghitungan suara oleh KPU) itu. Tentu dengan catatan bahwa kita semua sebagai warga negara dan pemilik suara memiliki hak kewajiban mengawasi proses penghitungan tersebut," ujar AHY.

"Jika kita menemukan adanya kejanggalan, termasuk kecurangan, laporkan. Maka, ya kita harus adukan itu semua menggunakan cara-cara yang konstitusional. Ada jalur hukum yang tersedia dan ini tentu berlaku untuk semua," lanjut dia.

Ketika ditanya apakah Demokrat akan hengkang dari koalisi setelah sarannya diabaikan, AHY mengaku, partainya saat ini masih fokus mengawal rekapitulasi penghitungan suara pilpres dan pileg.

Ryamizard Membantah Pernah Merencanakan Kudeta terhadap SBY

Mengutip Tempo.id, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu membantah pernah merencanakan kudeta terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2006 silam, seperti yang dituduhkan Mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Mayjen (Purn) Kivlan Zen.

"Enggak ada. Saya enggak pernah kudeta kok. Ngawur," ujar Ryamizard setengah berbisik setelah sempat terdiam beberapa detik menanggapi pertanyaan tersebut, saat ditemui Tempo di kantornya, Senin, 13 Mei 2019.

Menurut Ryamizard, SBY adalah kawannya sejak dulu dan dia tidak pernah bermusuhan dengan mantan Kassospol ABRI itu.

"Apalagi dia (SBY) tentara juga, enggak mungkinlah. Kudeta untuk apa, gak ada gunanya. Nanti rakyat yang susah. Musuh saya hanya musuh negara," ujar Ryamizard.

Sebelumnya, Kivlan menuding Ryamizard bersama Wiranto pernah merencanakan kudeta terhadap SBY pada 2006.

Rapat merencanakan pelengseran SBY itu disebutnya digelar di Banten. Pertemuan itu juga dihadiri Gus Dur.

"Tanya sama dia (SBY), saya yang menyelamatkan dia (SBY) dari kudeta itu. Saya selamatkan dia," ujar Kivlan Zen saat dihubungi Tempo, Sabtu, 11 Mei 2019.

Tudingan-tudingan itu diungkapkan Kivlan awalnya karena kader Partai Demokrat terus menanggapi pernyataannya yang kontroversial terkait SBY.

Kivlan geram karena mengklaim dirinya pernah menyelamatkan SBY dari kudeta.

Kivlan Zen meminta kader Partai Demokrat untuk tidak terus membalas pernyataannya.

"Nanti saya buka semua aibnya, jangan macam-macamlah SBY. Dari situ sudah licik dia to," kata Kivlan.

Kivlan juga meminta SBY agar tidak banyak tingkah kalau tidak ingin aibnya dibuka ke publik.

"Saya tahu aib-aibnya semua ini, termasuk Wiranto," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hendropriyono: Tak Ada Sejarah Kudeta Sipil Berhasil Kecuali Didukung TNI-Polri",