Dedi Mulyadi: Kalau yang Ditolak Hanya Pilpres, Sedangkan Pileg Diterima, Itu Ambivalen

Kata Dedi Mulyadi: Kalau yang Ditolak Hanya Pilpres, Sedangkan Pileg Diterima, Itu Ambivalen

POS-KUPANG.COM - Ketua Tim Kampanye Daerah Ma'ruf-Amin Jawa Barat, Dedi Mulyadi menilai, sikap kubu Prabowo yang menolak hasil Pemilihan Umum 2019 berarti juga tidak mengakui perolehan suara calon legislatif semua partai, termasuk dari Gerindra.

Dedi mengatakan, Pemilu 2019 itu dilaksanakan satu paket kegiatan yang dipertanggungjawabkan oleh lembaga penyelenggara bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari pusat, provinsi hingga tingkat KPPS. Pengawasanya pun dari pusat, provinsi, kabupaten, kecmatan hingga tingkat kelurahan/desa.

• Densus 88 Anti-Teror Tangkap 2 Terduga Teroris di Lokasi Berbeda di Sragen

Ketika hasil pemilu itu dianggap curang, kata Dedi, maka pemahaman itu berlaku paralel, yatu berlaku bagi pemilihan presiden, DPD, DPR RI hingga DPRD tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

"Sehingga pengakuan atau penolakan terhadap hasil pemilu, berarti penolakan terhadap satu paket kegiatan. Bukan hanya penolakan terhadap hasil pilpres, tetapi juga hasil pemilihan DPD dan anggota legislatif dari pusat sampai daerah. Berarti konsekuensinya menolak hasil pileg di berbagai daerah," kata Dedi kepada Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (15/5/2019).

• KPU RI Tetapkan Empat Orang Anggota DPD, Angelius Wake Kako Minta Doa

Menurut Dedi, kalau yang ditolaknya hanya pemilihan presiden, sedangkan pemilihan legislatif diterima, maka itu disebut ambivalen, dan membingungkan.

Dedi mengibaratkan pemilu itu seperti sambal. Bahan gula, cabai, garam dan terasi sudah diulek itu namanya sambal. Rasa terasi dan gula sudah tidak bisa dipilah. Jadi, kata dia, kalau dikatakan terasinya tidak enak, berarti itu sambal memang tidak enak.

"Kalau dianggap pemilu curang, berarti pileg juga curang. Kalau pileg curang, berarti mereka yang mengalami peningkatan suara legislatif hari ini diperoleh dari hasil kecurangan. Kan konsekuensinya itu," kata Dedi.

Dedi menyindir sikap kubu Prabowo yang bahagia suara partainya mengalami peningkatan.

Bahkan, kata dia, mereka sudah mengakui terlebih dahulu dan mengumumkan bahwa partanya di kabupaten atau kota ini mendapat sekian kursi, provinsi sekian kursi dan DPR RI meraih sekian kursi. Bahkan, menurut Dedi, sebagian dari mereka sudah ada yang menggelar syukuran.

"Saat KPU mengesahkan hasil pileg, maka semuanya bahagia. Bahkan, banyak yang sudah syukuran. Tapi giliran pilpres menolak, ya nggak bisa. Harus konsisten, kalau menolak pilpres, ya menolak pileg juga. Tidak bisa sepotong-sepotong," kata ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Efek calon presiden

Dedi mengatakan, dalam pemilu itu terdapat aspek logis, yakni calon presiden memiliki dampak elektoral terhadap partai pengusung.

Misalnya, di daerah ketika Jokowi-Ma'ruf menang, maka suara PDI-P mengalami kemenangan.

"Itu sebelumnya sudah dipresdiksi oleh riset yang diumumkan lembaga survei. Ada efek elektoral yang akan ditimbulkan pilpres.

Yang paling menikmati kan PDI-P dan PKB. Sementara Golkar hanya bisa bertahan. Dan, kita terima itu sebagai sebuah konsekuensi dalam berpolitik," katanya.

Lalu di daerah di mana Prabowo-Sandi menang, maka yang menikmati efek elektoralnya, yakni Gerindra, PKS, dan juga PAN. Setidaknya, PAN bisa lolos melampau ambang batas dalam Pemilu 2019.

"Dari situ sudah jelas bahwa aspek riset itu terbukti dalam fakta-fakta politik. Pak Prabowo memang dalam hitungan sampai hari ini tidak berhasil, tapi partainya mengalami peningkatan yang signfikan," kata Dedi.

"Kan betul, setidaknya pencalonan Prabowo memberikan efek positif bagi Gerindra, dan PKS mampu memanfaatkannya. Misalnya di Jawa Barat, Gerindra menikmati kemenangan dari efek Prabowo," tandas mantan bupati Purwakarta dua periode itu.

Tolak Pilpres

Juru bicara Badan Pemenangan Nasional ( BPN), Andre Rosiade, mengatakan, pernyataan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil pemilu tadi malam dalam konteks Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, hal itu sudah jelas karena pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo yang merupakan calon presiden. "Karena memang kecurangan itu dirasakan di pilpres.

Pak Jokowi itu kan capres bukan caleg," ujar Andre ketika dihubungi, Rabu (15/5/2019).

Namun, kata Andre, penghitungan untuk pileg juga tetap dipantau.

Ketika ditanya bagaimana hasil penghitungan Pileg 2019 sejauh ini, Andre menilai prosesnya lebih baik daripada pilpres.

Artinya, kecurangan dalam pileg tidak semasif pilpres.

"Meskipun ada kecurangan, lebih kuranglah," kata dia.

Andre juga ditanya apa yang akan dilakukan BPN setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil penghitungannya 22 Mei.

Dia mengaku belum mengetahui rencana setelah 22 Mei. Namun, sejauh ini BPN akan terus memantau proses yang dilakukan KPU setelah pernyataan Prabowo ini.

"Yang jelas kami fokus dulu memantau apakah KPU akan melakukan perbaikan atau tidak," ujar Andre.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pemilu 2019 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, Prabowo menganggap telah terjadi kecurangan selama penyelenggaraan pemilu, dari masa kampanye hingga rekapitulasi hasil perolehan suara yang saat ini masih berjalan.

"Saya akan menolak hasil penghitungan suara pemilu, hasil penghitungan yang curang," ujar Prabowo saat berbicara dalam acara "Mengungkap Fakta-fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Selasa. (Kompas.com/Farid Assifa)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dedi Mulyadi: Kalau Menolak Hasil Pemilu, Berarti Tak Mengakui Hasil Pileg",