Soal Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum, Ini Penjelasan Dirut Pertamina

Soal pembangunan infrastruktur untuk Kepentingan Umum, Ini Penjelasan Dirut Pertamina

Soal Pembangunan Infrastruktur untuk Kepentingan Umum, Ini Penjelasan Dirut Pertamina
POS-KUPANG.COM/Aris Ninu
Menteri ESDM RI, Ignasius Jonan dan Direktur PT Pertamina Pusat, Niken Widiawati bersama Wagub NTT, Josef Nae Soi serta Sekda Matim bersama Pemilik SPBU Poco Ranaka. 

Soal pembangunan infrastruktur untuk Kepentingan Umum, Ini Penjelasan Dirut Pertamina

POS-KUPANG.COM | RUTENG - Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina, Niken Widiawati angkat bicara mengenai pemberitaan di media soal kehadiran di Manggarai dan Manggarai Timur (Matim).

Niken kepada POS-KUPANG.COM di Spring Hill Ruteng, Jumat (10/5/2019) malam, menegaskan, dirinya usai peresmian SPBU di Poco Ranaka, Matim mendampingi Menteri ESDM RI, Ignasius Jonan untuk memberikan kuliah umum di depan Mahasiswa STKIP Stu. Paulus Ruteng.

Pria Asal Poso yang Ancam Penggal Kepala Jokowi Dikenakan Pasal Makar, Ini Ancaman Hukumannya

"Jadi tadi saat saya datang mendampingi Menteri ESDM untuk kuliah umum di depan mahasiswa. Ada pertanyaan dari mahasiswa. Saya lalu sampaikan secara prinsip jika Pertamina ingin membangun infrastruktur maka sesuai ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2012 maka pertamina membeli tanah dari masyarakat. Referensinya di dalam UU jelas kalau untuk kepentingan umum maka prinsip tidak ada ganti rugi tapi ganti untung. Saya tidak bicara soal hibah tanah di Reo. Kalau soal itu saya sempat jawab kami senang. Tapi yang saya sampaikan itu soal prinsip sesuai ketentuan pembangunan infrastuktur pertamina," kata Niken.

Lagi, Menteri Susi Kembali Pimpin Penenggelaman 13 Kapal Vietnam di Natuna

Ia mengatakan, apa yang disampaikan soal ganti untung bukan ganti rugi ada aturan jelas yang dipegang Pertamina yakni UU Nomor 12 Tahun 2012.

"Saya sampaikan untuk ganti untung bukan ganti rugi kenapa saya menyampaikan seperti itu karena ada UU Nomor 12 Tahun 2012. Kami menggunakan UU tersebut sebagai reverensi jika pertamina harus membeli lahan milik masyarakat. Jadi UU itu, mengatur pangadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dalam hal ini sarana dan fasilitas yg dibangun pertamina seperti halnya TBBM kemudian kilang atau pun lainya itu kan untuk pemanfaatan umum. Mekanismenya jelas semua orang bisa baca UU tersebut. Jadi yang saya sampaikan bukan ganti rugi tapi ganti untung jadi kita tidak ingin masyarakat rugi. Saya perlu jelaskan demikian supaya tidak ada pemikiran atau persepsi bahwa ini ada kaitanya dan menjadi salah atau miss communication. Lebih baik saya klarifikasi mumpung saya masih ada di sini sebelum di goreng-goreng tidak karuan," papar Niken. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu)

Penulis: Aris Ninu
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved