Pemilu 2019 - Inilah Parpol Peraih Kursi DPRD NTT di TTS

nilah enam partai politik (parpol) yang meraih perolehan kursi DPRD NTT di daerah pemilihan (Dapil) NTT 8 Kabupaten TT

Pemilu 2019 - Inilah Parpol Peraih Kursi DPRD NTT di TTS
POS-KUPANG.COM/Oby Lewanmeru
KPU NTT dan Bawaslu NTT menandatangani berita acara saat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilu 2019 tingkat Provinsi NTT di Sahid T-More Hotel, Selasa (7/5/2019) 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG - Inilah enam partai politik (parpol) yang meraih perolehan kursi DPRD NTT di daerah pemilihan (Dapil) NTT 8 Kabupaten TTS.

Sesuai data yang diperoleh saat pleno rekapitulasi perhitungan perolehan suara tingkat Provinsi NTT, Jumat (10/5/2019), menyebutkan, untuk dapil NTT 8, ada enam parpol yang berhasil mendapat kursi di DPRD NTT, yakni Partai Golkar, PDIP, Partai NasDem, Partai Hanura, PKB dan Partai Demokrat.
Dapil ini menyediakan enam kursi DPRD NTT.

Iinformasi yang diperoleh di sela-sela pleno, enam caleg yang dipastikan masuk menjadi Anggota DPRD NTT, yakni, Ince Sayuna (Partai Golkar), Emilia Nomleni (PDIP), Obet Naitboho (NasDem), Buce Liu (Hanura) , John Lakapu (PKB) dan Reny Marlina Un (Partai Demokrat).

Nelson Matara Raih Suara 17.662,  Rakyat Makin Cerdas Memilih

Pleno dipimpin Ketua KPU NTT, Thomas Dohu didampingi empat komisioner KPU NTT, masing-masing Jubir, Yosafat Koli, Lodowyk Fredrik, Yefry Galla dan Vincent Diaz.
Hadir Ketua Bawaslu NTT, Thomas Djawa, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Jemris Fointuna, Baharudin Hamzah, Noldy Tadu Hungu dan Melpy Marpaung , para saksi parpol dan saksi calon legislatif.

Setelah pleno hasil yang disampaikan oleh KPU TTS, ada saksi dari Partai Berkarya yang melayangkan keberatan atas hasil yang dibacakan KPU, dengan alasan bahwa Partai Demokrat di dapil NTT 8 itu sebenarnya tidak memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan.

Intip YUK Strategi Pelatih Persib Bandung Robert Alberts untuk Lini Tengah Maung Bandung

Pasalnya, ada salah satu caleg dari Partai Demokrat diketahui adalah seorang PNS. Kondisi itu sebenarnya Partai Demokrat harus didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat 30 persen keterwakilan perempuan.

Saat itu Ketua Divisi Hukum KPU NTT, Yefry Galla mengatakan, proses yang dikakukan saat ini adalah tahapan rekapitulasi. Sedangkan diketahuinya bahwa yang bersangkutan TMS setelah penetapan DCT.

Sedangkan, apabila ada pemilih yang mencoblos yang bersangkutan, Yefry
mengatakan, apabila ada pemilih yang mencoblos caleg tersebut maka, suara itu dialihkan menjadi suara partai.

Ditanyai, jika caleg yang berstatus perempuan itu dinyatakan TMS, berarti syarat keterwakilan perempuan 30 persen tidak terpenuhi, Yefri mengatakan, kondisi itu tidak memengaruhi keterwakilan caleg perempuan, dengan alasan bahwa diketahui caleg itu TMS setelah penetapan. (*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved