Desak Kemenpar Batalkan Wacana Wisata Halal di Labuan Bajo

NTT Diaspora Jakarta yang tergabung dalam Badan Pengurus (BP) Komite Nasional BOP Labuan Bajo-Flores menolak label wisata halal di Labuan Bajo

Desak Kemenpar Batalkan Wacana Wisata Halal di Labuan Bajo
POS KUPANG/SERVATINUS MAMMILIANUS
Salah satu pemandangan di Labuan Bajo. 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - NTT Diaspora Jakarta yang tergabung dalam Badan Pengurus (BP) Komite Nasional (Komnas) Pengawas Badan Otorita Pariwisata (BOP) Labuan Bajo-Flores turut menyatakan pendapat sebagai berikut terkait wacana program Wisata Halal (WH) di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), NTT.

Juru Bicara Komnas Pengawas BOP Labuan Bajo, Flores, Maksimus Ramses Lalongkoe , Selasa (7/5/2019) mengatakan, melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) RI, bersama BOP dan Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Mabar, tanggal 30 April 2019 di Labuan Bajo, ternyata menimbulkan polemik yang berujung pada reaksi penolakan masyarakat pencinta pariwisata Manggarai Barat di berbagai daerah di Indonesia saat ini.

Menurut Ramses, polemik ini semakin mengemuka hingga menjadi trending topic di berbagai media, baik media arus utama maupun media sosial di NTT.

"Masyarakat pencinta pariwisata Mabar menduga, Bimtek Wisata Halal ini merupakan bagian program Kementerian Pariwisata melalui BOP yang sudah tertuang dalam suatu perencanaan. Seperti diketahui, konsep Wisata Halal merupakan wisata yang mengutamakan unsur kehalalan beberapa aspek yang terkait dengan kegiatan wisata itu sendiri," kata Ramses.

Mengacu pada substansi konsep wisata halal dimaksud, Ramses mengatakan, masyarakat pencinta pariwisata Mabar merasa keberatan bila program wisata halal tersebut diterapkan di Mabar. Keberatan masyarakat sangat beralasan sebab Mabar sedang mendorong wisata berbasis budaya.

"Wisata berbasis budaya merupakan salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya baik itu bahasa, masyarakat tradisional, kerajinan tangan, musik dan kesenian, sejarah suatu tempat, cara kerja, bentuk dan karakteristik arsitektur di masing-masing daerah tujuan wisata, tata cara berpakaian penduduk, dan lain sebagainya yang komponenya berbasis kebudayaan," katanya.

Dikatakan, berdasarkan realitas lapangan selama ini, para pelaku pariwisata telah melayani para wisatawan muslim sesuai dengan kebutuhan mereka dan tak satupun diantara mereka yang mempersoalkan.

"Hal ini menunjukkan masyarakat Mabar dan para pelaku pariwisata memahami pelayanan jasa pariwisata," ujarnya.

Untuk itu, Ramses menegaskan, program wisata halal ini tidak tepat dan tidak cocok diterapkan di Labuan Bajo karena tidak sesuai dengan budaya, potensi, karakteristik, serta branding pariwisata Labuan Bajo yang selama ini telah mendunia.

"Konsep pariwisata halal yang didengungkan itu layaknya dikembangkan di destinasi-destinasi wisata yang memiliki kultur dengan kebudayaan Timur Tengah dan memiliki potensi untuk menarik kedatangan pelawat dari kawasan itu," ujarnya. Pengembangan pariwisata sesuai kebutuhan pasar tak harus disamakan dengan daerah lain di Indonesia sebab akan menghilangkan keadaan dan kondisi natural pariwisata daerah tersebut.

Halaman
12
Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Hermina Pello
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved