Bawaslu NTT Surati Parpol dan Calon Anggota DPD

Bawaslu NTT menyurati parpol dan calon anggota DPD RI peserta pemilu 2‎019 di NTT dan mengimbau agar segera menyampaikan Laporan dana kampanye

Bawaslu NTT Surati Parpol dan Calon Anggota DPD
pos kupang.com, oby lewanmeru
Ketua Bawaslu NTT Thomas M Djawa,S.H 

Bawaslu NTT Surati Parpol dan Calon Anggota DPD

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG- Bawaslu NTT menyurati parpol dan calon anggota DPD RI peserta pemilu 2‎019 di NTT dan mengimbau agar segera menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

Hal ini disampaikan Ketua Bawaslu NTT, Thomas M.Djawa,SH, Kamis (25/4/2019).

Menurut Thomas, Bawaslu NTT sudah menyurati semua parpol peserta pemilu dan calon Anggota DPD agar segera menyampaikan LPPDK.

Pemilu 2019 - Ini Permintaan Bawaslu NTT Kepada Panwascam

Dijelaskan, sehubungan dengan akan dilaksanakannya pembukuan LPPDK dan penyampaian LPPDK pada 26 April hingga 2 Mei 2019 kepada Kantor Akuntan Publik,sesuai yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1,2 dan 3), UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan sesuai lampiran PKPU No. 7 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas PKPU No. 7 tahun 2017 tentang tahapan,program dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2019, maka Bawaslu NTT mengimbau kepada parpol peserta pemilu anggota DPRD kabupaten dan kota di NTT agar menyampaikan LPPDK ke KPU masing-masing untuk disampaikan ke Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU Provinsi paling lambat 14 hari setelah pemungutan suara.

"Apabila ada peserta pemilu yang dengan sengaja menyampaikan keterangan tidak benar dalam LPPDK maka akan dikenakan sanksi kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 496 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu," katanya.

Pemilu 2019 - Bawaslu NTT Sebut Ada 46 TPS di NTT Berpotensi Lakukan PSU

Sedangkan sanksi bagi peserta Pemilu dan Calon Anggota DPD yang tidak memasukan atau menyampaikan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU hingga batas waktu yang ditentukan maka,dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya anggota DPR,DPRD provinsi, kabupaten dan kota sebagai calon terpilih.

Dikatakan, begitu juga dengan Calon Anggota DPD peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk KPU sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka dikenai sanksi administrasi berupa tidak ‎ditetapkan calon terpilih.(*)

Penulis: Oby Lewanmeru
Editor: Adiana Ahmad
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved