Uskup Larantuka Tak Keberatan Bangun Gedung DPRD, Asalkan Lakukan Ini

Uskup Larantuka Mgr Frans Kopong Kung Pr tak keberatan bangun gedung DPRD, asalkan lakukan ini

Uskup Larantuka Tak Keberatan Bangun Gedung DPRD, Asalkan Lakukan Ini
POS-KUPANG.COM/Eginius Mo'a
Uskup Larantuka, Mgr.Frans Kopong Kung, Pr. 

Uskup Larantuka Mgr Frans Kopong Kung Pr tak keberatan bangun gedung DPRD, asalkan lakukan ini

POS-KUPANG.COM | LARANTUKA - Pro dan kontra masyarakat Flores Timur (Flotim) pembangunan Kantor DPRD Flotim di Pulau Flores, NTT masih berlanjut.

Uskup Larantuka, Mgr Frans Kopong Kung Pr mengatakan setuju dibangun gedung DPRD, tetapi meminta pemerintah menjelaskan transparan dan memuaskan masyarakat.

316 Siswa SMKN 1 Ende Siap Ikut UNBK, Ini yang Sudah Dilakukan

"Kalau masih ada gerakan berarti jawaban belum memuaskan dan transparan," kata Mgr. Frans Kopong Kung, Pr, kepada POS-KUPANG.COM, Senin (18/3/2019) di Istana Keuskupan San Dominggo Larantuka.

Perbedaan sikap masyarakat,kata Mgr.Frans, harus dipandang positif dan lumrah. Mereka ingin terlibat dalam proses pembangunan, memberikan indikasi rasa memiliki. Bukan menjadi penonton.

Bupati Ende: Pelestarian Elang Flores Butuh Kesepahaman Bersama Pemangku Kepentingan

"Pertanyaanya, keputusan membangun sudah disosialiasikan kepada masyarakat. Apakah mereka tahu dan mengerti," tanya Mgr. Frans.

Menurutnya, sosialisasi harus transparan kepada masyarakat. Karena mereka turut bertanggungjawab bukan penonton. Reaksi pro dan kontrak adalah reaksi kedewasaan. Mereka mendukung pembangunan dan ingin tahu, terlibat lewat kontrol sosial.

Mgr. Frans mengakui ada pastor yang diutus dalam gerakan masyarakat sebagai gerakan moral. Kehadiran pastor agar etika gerakan terjaga.

Menurut Mgr. Frans, apa solusinya? Jelaskan kepada masyarakat secara transpran. Kenapa dibangun?

"Bupati sudah bertemu saya jelaskan semuanya. Saya sampaikan terimalah segala macam gerakan dan pernyataan masyarakat untuk dapatkan jawaban transparan. Pernyataan saya sederhana. Saya tidak keberatan dibangun sebuah gedung secara lebih baik, representasi kewibawan masyarakat lewat kehadiran gedung," tandas Mgr. Frans.

Ia menegaskan tidak keberatan gedung DPRD dibangun. "Saya mendukung pembangunan. Tapi apakah waktunya tepat sekarang? Tepat atau tidak," ujar Mgr.Frans.

Ia pertanyakan apakah pembangunan ini menjawabi kebutuhan masyarakat? Pemerintah harus jelaskan apa manfaatnya sekarang atau bisa ditunda.

Pertanyaan berikutnya kenapa di Waibalun. Di luar perkampungan. Tanah milik Pemda itu diperuntukan pembangunan GOR.

Menurutnya kehadiran gedung DPRD Flotim ini adalah representasi melayani kehadiran masyarakat harus dekat dengan masyarakat.

"Kalau di Waibalun, orang dari Solor, Adonara dan Tanjung Bunga, kalau butuh pelayanan harus kesana cari di kampung. Pertanyaan ini harus dijawab transpran supaya orang tahu alasan dan mereka puas dnegan jawaban," imbuh Mgr. Frans. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eginius Mo'a)

Penulis: Eugenius Moa
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved