Menyerang Pribadi

Menyerang Pribadi

Oleh : Robert Bala
Alumnus Resolusi Konflik dan Penjagaan Perdamaian
Universidad Complutense de Madrid Spanyol.

Di ANTARA banyak `tema' yang terus dibicarakan pasca debat 17 Februari lalu, salah satunya adalah tentang seragan atas pribadi.

Jelasnya, dengan mengungkapkan kepemilikan 220 ribu ha lahan di Kalimantan dan 120 ribu ha di Aceh, Jokowi dianggap telah menyerang pribadi.

Yang dibicarakan bukan masalah bangsa tetapi justru pengungkapkan kepemilikan lahan yang pada gilirannya dapat merugikan kubu Prabowo. Yang jadi pertanyaan: apa sebenarnya yang disebut dengan seragan pribadi?

Mengapa serangan pribadi merupakan bagian sesat pikir yang perlu dihindari karena dapat membelokan tujuan yang baik kepada keuntungan sesaat?

Bersifat Abusif

Serangan atas pribadi yang dalam logika disebut `argumentum ad hominem', selalu disadari sebagai kepincangan dalam logika.

Hal itu terjadi karena masalah tidak dibahas, tetapi justru yang diangkat masalah pribadi di luar tema untuk melumpuhkan lawan.

Hal seperti ini bersifat abusif. Ia merupakan kategori yang menyalahi logika. Ia kerap dikategorikan `abusive ad hominem'.

Artinya, pernyataan yang dikemukakan bukan untuk melawan pernyataan lawan debat tetapi ditujukan kepada pribadi yang (sama sekali tidak ada hubungan) mengemukakan pernyataan tersebut.

Serangan atas pribadi juga bisa bersifat sirkumstansial (circumstantial ad hominem). Yang dilakukan bukan untuk menyerang pernyataan lawan debat, tetapi ditujukan kepada hubungan antar pribadi lawan debat yang mengemukakan pernyataan itu.

Jadi masalah itu tidak ada kaitan sama sekali dengan pembicara tetapi ikatan yang dimiliki (suku, agama, ras, golongan) dianggap sama dengan orang yang dikritik sehingga ia pun dilibatkan dalam kasus tersebut.

Pada akhirnya, serangan atas pribadi bisa terjadi secara tidak langsung. Ia disebut juga `tu qouque ad hominem'.

Hal itu dikaitkan dengan lawan debat yang tidak melakukan apa yang diungkapkan. Terjadi kontradiksi antara apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan.

Dalam kategori `argumentum ad hominem' atau serangan pribadi, maka apa yang dikatakan Jokowi kepada Prabowo berkaitan dengan hal ini.

Jokowi mengungkapkan bahwa ide bagus dari Prabowo memperjuangkan keadilan dan terwujudnya Pasal 33 UUD 1945 Pasal 3 tentang bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pada sisi lain, Prabowo mengkuatirkan bahwa pembagian sertifikat yang direncanakan akan mencapai belasan juta, dikuatirkan akan membagi habis tanah dan tidak menyisahkan untuk generasi yang akan datang.

Sebuah kecemasan yang masuk akal.

Pada gilirannya, Jokowi mengungkapkan, terjadi kontradiksi. Ideal kritik atas pembagian sertifikat itu kelihatan aneh mengingat Prabowo punya lahan ratusan ribu hektar.

Air Bersih

Meski inkonsistensi antara kata dan perbuatan dianggap sebagai serangan atas pribadi, tetapi dalam perjalanan waktu, kategori `tu quoque ad hominem' masih diterima alasannya.

Sebuah bangsa yang terpuruk terutama oleh keteladanan elit, oleh ikatan masa lalu yang mendorong minimal dalam diri pemimpin, tidak ternodai rekam jejaknya.

Dari sana, ibarat air, minimal ia menjadi air bersih untuk dapat membersihkan gelas yang kotor. Jelasnya, niscaya mengharapkan terjadi kebersihan total jika air yang digunakan kotor.

Dalam perspektif ini, mengapa dalam hal ucapan Jokowi atas pribadi mestinya bisa dipahami.

Pertama, pada negara dengan ikatan yang sangat kuat dengan agama (seperti Kristen dan AS dan Islam di Indonesia), korelasi itu tidak bisa tidak harus hadir.

Dalam kasus pilpres AS, Donal Trump yang berusaha mengambil hati kaum konservatif Kristen di AS, tetapi kemudian ia `diserang' karena masa lalunya justru kontradiktoris dengan apa yang mau ia perjuangkan sekarang ini.

Atau Jimmy Swaggart (televangelis) yang menolak inmoralitas seksual. Dalam kenyataannya (katanya) dia telah memiliki beberapa hubungan dengan pelacur. Yang ditekankan di sini adalah konsistensi antara kata dan perbuatan.

Sudah banyak kasus di negeri ini di mana begitu banyak orang yang pandai (licik) menata kata.

Sayangnya ketika diberi kesempatan memimpin kota, terbukti permainan licik kata yang tidak terjiwai.

Hal itu pula tercermin dalam banyak ungkapan mengkritik orang yang sekadar mengganti `baju politik' sekadar mendapatkan kesempan lain. Padahal rekam jejak masa lalu tidak bisa dihilangkan.

Artinya, meskipun termasuk dalam `sesat pikir', tetapi argumentum yang mempertanyakan atau menggugat inkonsistensi memiliki penjelasan moral yang bisa diterima.

Di sana ada keraguan bahwa bagaimana mungkin gagasan besar memperjuangkan sesuatu bisa tercapai kalau ia tidak dimulai dari diri sendiri?

Kedua, permasalahan inkonsistensi diri tidak bisa dielak dengan mengemukakan `circumstancial ad hominem' sebagai balasan.

Pascadebat, data kepemilikan lahan dari orang-orang sekitar Jokowi (sebuat saja Surya Paloh, Eric Tohir, Oesman Sapta Odang, sekadar menyebut tiga contoh) dikemukakan.
Hal itu sebenarnya logis dan dapat diterima.

Namun dari sisi korelasi, sirkumstansi yang coba melibatkan `orang di sekitar' memiliki kadar kelogisan yang kian jauh dan kalaupun diterima harus melewati perdebatan yang sangat hebat.

Bila proses itu dilanjutkan, maka bukan tak mungkin ia akan mengarah kepada aksi abusif hal mana tidak kita inginkan.

Yang mestinya diambil hikmah, bahwa tersibaknya kepemilikan lahan baik Prabowo maupun orang-orang lain di sekitar Jokowi dan Prabowo mengingatkan bahwa idealisme mengangkat `land reform' adalah hal yang patut diacungkan jempol.

Indonesia ini terlalu kaya sehingga tidak ada alasan bahwa mayoritas penduduk hidup seakan hanya `menyewa' di tanahnya sendiri. Tetapi proses ke arah sana tidak bisa tidak akan sukses kalau tidak dimulai dari diri sendiri.

Di sana menunjukkan selain kejujuran tetapi juga komitmen.

Kejujuran untuk mengakui bahwa terhalangi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang sudah lama dikumandangkan bahkan sejak Indonesia ini merdeka, belum terwujud karena hal itu tidak dimulai dari para pemimpin.

Hal itu akan menjadi awal yang meyakinkan publik. Mengutip Toba Beta: "Hard to trust honesty of inconsistent person", kita tersadarkan bahwa janji kampanye melakukan terobosan hanya akan membuang dan membual kata karena publik tahu tentang inkonsistensi yang nota bene tidak dipercayai.

Tidak hanya itu. Persoalan yang melilit bangsa sudah sangat kompleks. Bila negara ini dianalogkan dengan sebuah gelas, maka kotoran itu sudah melekat bahkan telah menyatu dengan gelas.

Untuk itu, yang diharapkan dari pemimpin (sebagai pelayan negeri ini), minimal ia menjadi air besih.

Dengan kebersihan yang dibawa, meski tidak terlihat perubahan signifikan, tetapi minimal ia memulainya dengan menjadi sarana yang bersih yang memungkinkan terjadinya proses pembersihan perlahan.

Demikian juga Indonesia. Kita butuh ide besar dan gagasan brilian, tetapi tidak bisa mencapainya kalau tidak dimulai dengan pemimpin itu sendiri.

Rekam jejak, praksis hidup, komitmen yang telah ditunjukkan pada level yang lebih rendah dapat menjadi indikator yang diharapkan dapat menjamin sebuah masa depan.

Apalagi karena yang digadaikan adalah masa depan bangsa maka upaya meneliti rekam jejak calon pemimpin bangsa adalah konsekuensi mendapatkan pemimpin bangsa.

Meski di sana ada indikasi `mencari privasi', tetapi hal itu adalah konsekuensi dari harapan untuk memiliki pemimpin terbaik bagi negeri ini. (*)