Pemerintah Feasibility Studi Bendungan Wailikis di Kabupaten Belu, Ini Penjelasan Kepala BWS NT II

Laporan Wartawan Pos Kupang.com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM, KUPANG- Pemerintah Pusat Cq Kementerian PUPR melalui Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II) dalam tahun ini akan melaksanakan Feasibility Studi (FS) Bendungan Wailikis, di Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu.

Penegasan ini disampaikan Kepala BWS NT II, Ir. Agus Sosiawan, ME, saat diwawancarai Pos Kupang.com, di kantornya, Selasa (19/2/2019) pagi.

"Khusus rencana Bendungan Wailikis, pemerintah dalam tahun ini mulai melakukan FS melalui mitra rekanan. Feasibility Study Bendungan Wailikis, di Kabupaten Belu saat ini dalam pelelangan dan rencana setelah kontrak maka sekitar bulan April nanti mitra rekanan sudah bisa melaksanakan FS Bendungan Wailikis," tegas Agus.

Agus Sosiawan, pria murah senyum yang perjalanan kariernya lebih 25 tahun berkarya sebagai abdi negara di Kementerian PU di wilayah NTT menjelaskan, setelah FS maka sejumlah proses serta tahapan akan dilakukan hingga nantinya bisa dilaksanakan pembanguan fisik bendungan tersebut.

"Nanti air Bendungan Wailikis untuk memenuhi kebutuhan air baku penduduk di Kabupaten Belu yang daerahnya tersebut berkembang. Dan khusus di bagian wilayah bagian barat bendungan, bisa menggunakan sistem gravitasi untuk suplai kebutuhan air baku bagi masyarakat di sekitar wilayah itu," jelasnya.

Juga sebagia air Bendungan Wailikis anntinay bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan irigasi pertanian di wilayah sekitar.

Tentang progress pembangunan bendungan lainnya di wilayah NTT yang masuk dalam program strategis nasional pemerintahan Presiden Jokowi, Agus Sosiawan menjelaskan, untuk pembangunan bendungan Temef, di Kabupaten TTS saat ini progress fisik pelaksanaan pembangunan di lapangan sekitar 11,76 persen untuk pekerjaan satu dan paket dua progress di lapangan sekitar 22,11 persen.

" Progres ini menjadi satu kesatuan yang dikerjakan dua mitra rekanan di lapangan," jelasnya.

Bendungan Raknamo dan Rotiklot saat ini dalam tahapan pengisian bendungan. "Nanti setelah pengisian, kita akan koordinasi dengan Komisi Keamanan Bendungan dan Balai Bendungan untuk ijin operasi. Namun tentunya, semua harus melalui tahapan sesuai SOP hingga diterbitkannya ijin operasi.

Nanti setelah ada ijin operasi, pengelola bendungan di daerah bisa mengoperasikan sesuai dengan ketentuan yang ada. Saat ini dalam proses pengisian memanfaatkan sisa curah hujan yang masih ada. Hal ini  agar nantinya pemanfaatannya bisa optimal untuk kebutuhan masyarakat, baik untuk air baku dan irigasi" tambahnya

Sedangkan pekerjaan bendungan Manikin, di Kabupaten Kupang, pasca kontra 28 Desember 2018 lalu, saat ini terus berkoodinasi dengan Pemda Kabupaten Kupang untuk nantinya bisa dilakukan sosialisasi.

"Kita juga libatkan DP4D Kejaksaan Tinggi NTT yang ikut mengawal pelaksanaan pembangunan Bendungan Manikin," paparnya.

Sedangkan pembangunan Mbay, sudah di desain dan saat ini dalam proses ijin lingkungan dan tahapan selanjutanya adalah penetapan lokasi.

"Mudah-mudahan proses ini didorong oleh Pemkab Nagekeo dan Pemprov NTT, karena kewenangan penetapan lokasi itu kewenangan pak Gubernur. Sekarang Pemerintah Nagekeo sedang mengidentifikasi lahan-lahan yang terkena dampak jika terjadi pembangunan bendungan. Mudah-mudahan kalau itu sudah, bisa ditentukan penetapan lokasinya, karena ini penting," ujar Agus.

Sementara Bendungan Napun Gete, progressnya sudah sekitar 58,35 persen.

"Kalau Bendungan Kolhua, saat kita mau proses penajaman geologi di lapangan, namun ada keberatan dari masyarakat, sehingga kita belum bisa melakukan hal itu sehingga desainnya belum final," kata Agus.

Tentang adanya informasi alokasi dana Bendungan Kolhua terpaksa dialihkan ke Kabupaten Belu yang lebih siap, Agus menjelaskan, soal pengalokasian anggaran untuk sebuah pembangunan tergantung program.

"Jadi untuk pengalokasian dana tergantung pada kesiapan programnya di lapangan. Jika program sudah siap maka akan diikuti dengan penanggaran," tegasnya.

Saat ditanyai soal adanya permintaan masyarakat di Pulau Sumba untuk membangun bendungan, agus mengatakan, permintaan masyarakat di Sumba tentu akan diikuti dengan pengkajian.

"Sumba sangat spesifik jenis tanahnya sehingga perlu dilakukan pengkajian mendalam," pungkasnya.

Pemkab Belu Siap Menyambut Pembangunan Bedungan Welikis

Dilaporkan dari Atambua, Pemerintah Pusat berencana membangun lagi satu bendungan di Kabupaten Belu, Provinsi NTT yakni, Bendungan Welikis, Desa Lookeu, Kecamatan Tasifeto Barat.

Pemerintah Kabupaten Belu menyambut baik rencana pembangunan Bedungan Welikis. Persiapan yang sudah dilakukan Pemerintah Kabupaten Belu adalah menyediakan anggaran untuk biaya perhitungan nilai harga lahan yang akan dilakukan konsultan penilai harga atau appraisal.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belu, Vincent K Laka mengatakan hal itu kepada Pos Kupang.Com saat dikonfirmasi Selasa (19/2/2019).

Menurut Vincent, sesuai informasi dari Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II), pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk studi kelayakan. BWS NT II sudah melakukan survey awal di lokasi bendungan Welikis termasuk survey luas genangan. Dari hasil survey ini akan diketahui berapa luas lahan yang dipakai untuk pembangunan bendungan tersebut.

Menurut Vincet, pada prinsipnya Pemkab Belu siap mendukung agar pembangunan bendungan Welikis dapat terealisasi.

Dirjen SDA Kementerian PUPR, DR.Ir Hari Suprayogi, M.Eng yang dikonfirmasi Pos Kupang.Com saat acara pengisian awal (impounding) Bendungan Rotiklot di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak mengatakan, komitmenn pemerintah pusat pada masa kepemimpinan Jokowi-JK untuk membangun tujuh bendungan di Provinsi NTT harus jadi dan tuntas.

Dua bendungan sudah selesai dikerjakan yakni, bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang dan Bendungan Rotiklot di Kabupaten Belu. Dua bendungan yang sedang dikerjakan yaitu, Bendungan Temef di Kabupaten TTS dan Bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka.

Sedangkan dua bendungan yang akan dibangun tahun 2019 adalah Bendungan Manikin di Kabupaten Kupang dan Bendungan Welikis di Kabupaten Belu.

"Bendungan Welikis kita percepat. Saat ini balai wilayah sungai masih lakukan survey di lokasi. Kalau sudah jadi, tahun 2019 kita tender dan kerja," kata Suprayogi.

Suprayogi meminta dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Belu dan masyarakat agar dalam pelaksanaan pembangunan nanti tidak terjadi kendala. Karena selama ini masalah utama yang sering dijumpai saat pembangunan bendungan adalah masalah lahan dan masalah sosial lainnya.

Kementerian PUPR menitip pesan kepada Pemerintah Kabupaten Belu agar masalah lahan dan masalah sosial lainnya harus menjadi perhatian pemerintah daerah.

Wakil Bupati Belu, J.T Ose Luan kepada Pos Kupang.Com mengatakan, pemerintah menyambut baik rencana pembangunan bendungan Welikis yang merupakan hulu dari sungai talau. Pemerintah beroptimis, pelaksanaan pembangunan bendungan Welikis nanti tidak menemui kendala karena pembangunan bendungan tersebut untuk kebaikan masyarakat.

Menurut Ose Luan, salah satu program prioritas Pemerintah Kabupaten Belu adalah air. Saat ini perintah sudah mengurus air sehingga ke depan tidak lagi kesulitan air.

Sementara Wakil Gubernur NTT, Yosep Nae Soi memberikan apresiasi kepada pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu yang sangat mendukung pembangunan bendungan Rotiklot. Dukungan dari pemerintah dan masyarakat yang sangat luar biasa itu telah membuahkan hasil yakni pembangunan Bendungan Rotiklot sudah selesai tepat waktu tanpa ada hambatan. Hal ini mesti menjadi contoh bagi daerah lain di NTT.

Menurut Yosep Nae Soi, rencana pembangunan bendungan baru di Kabupaten Belu ibarat hadiah kepada masyarakat Belu. Karena pemerintah dan masyarakat Kabupaten Belu sangat mendukung dan menerima dengan ihklas untuk membangun bendungan.

Bagi Yosep Nae Soi, pembangunan dua bendungan dalam satu kabupaten bukan menjadi soal dan juga bukan pilih kasih tetapi karena kabupaten yang bersangkutan mendukung penuh tanpa membuat banyak permasalahan.

"Mau bangun dua bendungan tidak jadi soal. Kalau di daerah lain selalu bermasalah, kita ganti lokasi saja. Intinya tujuh bendungan tidak boleh keluar dari NTT. Semuanya harus di NTT," tegas Nae Soi. (fen/jen).