Inilah Progres Pembangunan Tujuh Bendungan di NTT yang Disebut Jokowi dalam Debat II Capres

Inilah Progres Pembangunan Tujuh Bendungan di NTT Yang Disebut Jokowi Dalam Debat II Capres

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ambuga Lamawuran

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah Republik Indonesia berencana membangun tujuh bendungan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketujuh bendungan itu ialah Raknamo (Kabupaten Kupang), Rotiklot (Belu), Napun Gete (Sikka), Temef (TTS), Manikin (Kabupaten Kupang), Mbay (Nagekeo), dan Kolhua (Kota Kupang).

Kepala Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II (BWS NT II), Agus Sosiawan menjelaskan untuk Bendungan Raknamo dan Rotiklot, pembangunan fisik telah selesai, dan saat ini masih melalui tahap pengisian.

Agus mengungkapkan, kondisi kedua bendungan saat ini masih melalui tahap pengisian air, sehingga belum bisa dioperasikan.

• Debat Capres Kedua, Jokowi Ungkit Bangun 7 Bendungan di NTT, Ini Spesifikasinya

• Bupati Epy: Bendungan Temef Hadirkan Dampak Multi Efek

Dikatakan Agus,  jika pihaknya telah mendapatkan izin pengoperasian, kedua bendungan itu langsung digunakan sesuai kebutuhan.

Mengenai bendungan Napun Gete di Kabupaten Sikka, Agus Sosiawan mengatakan, progresnya telah mencapai 58,35 persen.

Sedangkan untuk Bendungan Temef, ada dua paket yang dikerjakan.

"Di Temef ada dua paket kegiatan, walaupun satu bendungan. Paket satu progresnya mencapai 11,76 persen, paket 2 itu sudah 22,11 persen," kata Agus Sosiawan, Selasa (19/2/2019).

Bendungan Manikin, lanjutnya, masih dalam tahap pengukuran.

• Penonton di Kupang Riuh Dengar Jokowi Sebut Sudah Bangun 7 Bendungan di NTT

• Kondisi Terkini Bendungan Raknamo dan Rotiklot di NTT

"Manikin sedang dimulai tapi sekarang masih dalam tahap pengukuran. Jalan masuknya sampai ke bendungan. Kami sudah komunikasi dengan Pemkab Kupang dan Pemprov NTT. Mudah-mudahan bisa fasilitas kami ke masyarakat agar bisa bangun. Kami juga didampingi TP4D dan semoga semuanya bisa berjalan lancar," kata Agus.

Kalau Bendungan Mbay, kata Agus, pihaknya harus mendapat izin AMDAL.

"Setelah kita proses izin lingkungan, tahap berikutnya adalah penetapan lokasi. Mudah-mudahan proses ini didorong oleh Pemkab Nagekeo dan Pemprov NTT, karena kewenangan penetapan lokasi itu kewenangan pak Gubernur. Sekarang Pemerintah Nagekeo sedang mengidentifikasi lahan-lahan yang terkena dampak jika terjadi pembangunan bendungan. Mudah-mudahan kalau itu sudah, bisa ditentukan penetapan lokasinya, karena ini penting," ujar Agus.

Sementara rencana pembangunan bendungan Kolhua, Agus mengatakan, masih ada masalah pada pembebasan lahan.

"Kolhua itu memang proses awalnya sudah. Namun kendala itu yang belum terselesaikanlah. Kami sudah minta ke Pemkot, tapi sampai saat ini masih belum clear. Masih ada yang keberatan sehingga kalau kita paksakan juga jadi masalah," demikianAgus.

• Bupati Epy: Bendungan Temef Hadirkan Dampak Multi Efek

• Sempat Mandek sejak 2016, Tim Ahli Kembali Survei Lokasi Waduk Lambo, di Nagekeo

Dia berharap, ada kerelaan dan kerja sama dari masyarakat agar pembangunan bisa dilakukan.

"Harapan kami pembangunan itu kerelaan dari masyarakat dengan sunguh-sungguh dan juga keinginan dan kemauan dari pemerintah. Pemerintah mau bangun tapi tidak didukung masyarakat kan tidak bisa. Atau sebaliknya. Harus saling mendukung. Dua kepentingan itu harus bisa bertemu," harapnya.

Agus Sosiawan mengungkapkan, belum ada AMDAL dalam rencana mengenai kelanjutan pembangunan Bendungan Kolhua.

"Kolhua belum siap AMDAL. Kita diminta menajamkan lagi kajian geologi. Ketika kita masuk untuk kajian geologi, ada keberatan dari masyarakat. Jadi desain juga belum ada. Itu kendala kami," jelas Agus. (*)