Warga Mengeluh Harga Pupuk Mahal

Ketua Kelompok Tani (Poktan) Sama Rasa, Adrianus Ebo, mengaku masyarakat desa Bidoa, kecamatan Nangaroro mengeluh harga pupuk mahal.

Warga Mengeluh Harga Pupuk Mahal
ilustrasi tebar pupuk 

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | MBAY --Ketua Kelompok Tani (Poktan) Sama Rasa, Adrianus Ebo, mengaku masyarakat desa Bidoa, kecamatan Nangaroro mengeluh harga pupuk mahal.

Ia menjelaskan sejak 2018 hingga sekarang, masyarakat petani ketika membutuhkan pupuk, terpaksa harus membeli pupuk non subsidi dengan harga yang sangat mahal.

Untuk pupuk Urea, saat ini dijual per Kg dengan harga Rp.9000, dan bila membeli satu karung dengan ukuran 50 kg, maka petani harus mengeluarkan biaya sebesar Rp 400.000.

Sementara kalau pupuk Subsidi, petani cukup mengeluarkan biaya sebesar Rp 90.000 per karung. Untuk pupuk NPK, sejak 2018, petani tidak pernah mendapat jatah. Harga pupuk NPK bersubsidi sebesar Rp 115.000/ karung sementara yang non subsidi sebesar Rp 450.000/ karung.

Dua Siswi Kelas 1 SMK Terlibat Prostitusi Online, Seorang Mahasiswa Jadi Mucikarinya

Mahalnya pupuk nonsubsidi, membuat masyarakat terbebani sekali.

Anggota Kelompok Tani Sama Rasa, Kanisius Bai Moedak, meminta kepada pemerintah kabupaten Nagekeo terutama kepala Dinas Pertanian kabupaten Nagekeo agar bisa memberikan perhatian kepada petugas itu.
Kalau di Desa Bidoa tidak ada PPL diharapkan agar bisa menempatkan petugas lain.

Karena selama ini, masyarakat sungguh merasa kesulitan ketika hendak berkonsultasi terkait dengan masalah yang dihadapi dilapangan.

"Sebagai masyarakat, kami dengar bahwa ada PPL, tapi orangnya yang mana, masyarakat tidak pernah mengetahui. Katanya pegawai itu tinggalnya di Bajawa. Kalau seperti ini, berarti PPL itu terima gaji pordeo.

Yang jadi pertanyaan, bagaimana sistem laporan yang dilakukannya ke Dinas atau Bupati. Kalau sampai ada laporan kegiatan petugas itu di Desa, artinya ada manipulasi," ujar Kanisius, saat ditemui POS KUPANG.COM, di Aegela Desa Bidoa Kecamatan Nangaroro Kabupaten Nagekeo, Selasa (12/2/2019).

Menurut Kanisius, pemerintah hendaknya melakukan tindakan tegas terhadap petugas tersebut. Karena kalau dibiarkan tanpa ada sanksi yang tegas, maka kedepannya, perilaku seperti ini terus terjadi dan tidak ada manfaat bagi para petani.

"Kami minta, pemerintah tempatkan petugas yang lain di desa kami, karena kami sangat membutuhkan," ujarnya. (*)

Penulis: Gordi Donofan
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved