Bawaslu TTU Temukan Oknum Camat yang Diduga Terlibat Politik Praktis, Ini Dia Oknumnya

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menemukan ada di oknum camat yang diduga terlibat dalam politik praktis.

Bawaslu TTU Temukan Oknum Camat yang Diduga Terlibat Politik Praktis, Ini Dia Oknumnya
POS-KUPANG.COM/TOMMY MBENU NULANGI
/Ketua Bawaslu TTU Martinus Kolo. 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Tommy Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM | KEFAMENANU-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) menemukan ada di oknum camat yang diduga terlibat dalam politik praktis.

Oknum camat yang diduga terlibat dalam politik praktis itu adalah Camat Bikomi Utara, Edmunus Alunan. Edmunus diduga terlibat dalam kampanye salah satu caleg DPR RI dari Partai Nasdem di Desa Biloe, Kecamatan Biboki Utara pada, Jumat (1/2/2019) lalu.

"Bawaslu menemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum ASN, dalam hal ini oknum camat, yang terlibat aktif dalam kegiatan kampanye," kata Ketua Bawaslu TTU Martinus Kolo kepada Pos Kupang di ruang kerjannya, Rabu (6/2/2019).

Martinus mengungkapkan, pada saat itu pengawas pemilu sudah melakukan pencegahan, namun tidak diindahkan oleh oknum camat sehingga pihaknya menjadikan sebagai temuan.

Hujan Tidak Menentu, Petani Sumba Tengah Terancam Gagal Tanam

"Untuk kasus hukum ASN ini nanti kita akan bahas di sentra gakumdu dan kita jadwalkan besok, untuk kita bahas apakah ini arahnya ke pidana atau disiplin ASN," jelasnya.

Dijelaskan Martinus, pada pasal 280 ayat 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa ASN, Kepala Desa, perangkat desa dan BPD dilarang untuk diikutsertakan dalam kegiatan kampanye.

"Ada juga di pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 itu juga melarang agar pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dan kepala desa tidak membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu," tegasnya.

Atas temuan itu, tegas Martinus, pihaknya akan mengundang oknum camat dan para saksi yang melihat langsung keterlibatan oknum camat tersebut untuk melakukan klarifikasi.

"Nanti setelah kita lakukan pemanggilan untuk klarifikasi dan dibahas di sentra gakumdu, baru kita bisa tentukan apakah ini jenis pelanggarannya apa. Apakah ini disiplin ASN atau pidana," ungkapnya. (*)

Penulis: Thomas Mbenu Nulangi
Editor: Ferry Ndoen
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved