ASN Terbukti Lakukan Tipikor Wajib Dipecat

Pengamat Hukum Universitas Nusa Cendana Dr. Jhon Tuba Helan mengatakan, ASN yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tipikor wajib Dipecat

ASN Terbukti Lakukan Tipikor Wajib Dipecat
POS KUPANG.COM/AMBUGA LAMAWURAN
Pengamat Hukum asal Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Jhon Tuba Helan, sewaktu memberikan keterangan kepada wartawan POS-KUPANG.COM digedung DPRD NTT, Kamis (6/12/2018). 

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pengamat Hukum dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Jhon Tuba Helan mengatakan, ASN yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi (Tipikor) wajib Dipecat secara tidak hormat, Kamis (31/1/2019)

"Kalau sudah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap (Inkracht), maka pejabat pembina kepegawaian itu memberhentikan tidak dengan hormat ASN tersebut," ungkapnya ketika dihubungi POS-KUPANG.COM per telepon pada Kamis siang.

Ia menjelaskan, keputusan tersebut berlandaskan pada Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Kepala BKN Minta PNS Tipikor Segera Diberhentikan

Ia mengaku, pasca UU tersebut diimplementasikan, banyak ASN yang telah diputuskan bersalah dan terbukti melakukan Tipikor mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akan tetapi ditolak.

"Karena mereka berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha para hakim masih berpegang pada UU baru yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN," paparnya.

Dua Orang ASN di Nagekeo dalam Proses Pemecatan, Siapa Saja Mereka?

Sebelum UU baru terkait ASN tersebut diimplementasikan, lanjut Jhon, pemberian sanksi kepada ASN yang terlibat Tipikor termuat dalam Undang-Undang No 8 Taun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang Diubah Dengan UU No 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dalam UU tersebut, jika ASN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tipikor akan dipecat secara tidak hormat jika ancaman hukumannya di atas empat tahun.

Sebaliknya, jika ancaman hukumannya di bawah empat tahun maka ASN tersebut tidak diberhentikan secara tidak hormat.

"Tapi UU itu sudah tidak berlaku lagi atau dicabut dan diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN," ujarnya.

Namum demikian, selaku akademisi dan pakar Hukum Tata Negara pihaknya menilai UU tersebut tidak adil dan terkesan mendiskriminasikan ASN. Sedangkan pejabat politik yang menjadi pejabat pembina kepegawaian sesuai regulasi mengakomodir mantan napi koruptor.

Legitimasi UU yang mengakomodir mantan napi koruptor yakni UU No 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Atas UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

"Undang-undang itu membolehkan seorang mantan napi koruptor menjadi calon pejabat politik. Artinya kalau dia terpilih berarti seorang kepala daerah seorang mantan napi koruptor padahal posisinya dia sebagai pembina kepegawaian. Hal ini sangat disayangkan," katanya.

"Anehnya seorang pembina kepegawaian seorang napi koruptor sedangkan ASN tidak boleh dan harus diberhentikan. Ini yang membuat saya melihat rasa ketidakadilan di situ seperti pejabat politik lain seperti DPRD, DPR RI dan DPD boleh mantan napi koruptor yang hari ini menjadi polemik," tambahnya.

Menurutnya, UU tersebut dan UU yang lainnya terkait jabatan politik terkesan ada diskriminasi terhadap ASN.

"Kalau mereka (ASN) terlibat korupsi harus dipecat secara tidak hormat dan untuk jabatan politik kepada orang yang terbukti melakukan korupsi dihukum dan sudah keluar jika terpilih menjadi pejabat politik maka ia akan menjabat," imbuhnya.

Ditegaskannya, kebijakan tersebut perlu dikaji dan didalami secara kolektif sehingga terdapat asas keadilan.

"Kalau kita bicara terkait keadilan itu tidak lain harus berlaku asas persamaan dan mendapatkan perlakuan yang sama," ujarnya.

Pihaknya juga menyarankan kepada para ASN untuk mencabut UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Mungkin ASN yang terlibat korupsi atau yang mungkin diduga terlibat korupsi menggugat UU tersebut ke MK lebih bagus. Artinya menurut saya jika dipecat maka dipecat semua dan yang sudah pernah tersangkut pidana korupsi tidak boleh lagi mencalonkan diri menjadi pejabat politik," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)

Penulis: Gecio Viana
Editor: Kanis Jehola
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved