Jefri Riwu Kore : RT/RW yang Tidak Mau Kerja Akan Dicabut Biaya Operasionalnya

Sehingga sampai ke orang yang bersangkutan. RT/RW yang tidak mau kerja maka akan dicabut biaya operasionalnya,

Jefri Riwu Kore : RT/RW yang Tidak Mau Kerja Akan Dicabut Biaya Operasionalnya
POS-KUPANG.COM/Yeni Rachmawati
Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore 

POS-KUPANG. COM | KUPANG -- Wali Kota Kupang, Jefri Riwu Kore, telah menandatangi Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota dan BPJS kesehatan Cabang Kupang.

Menurut Jefri, ini kegiatan yang luar biasa untuk peningkatan pelayanan kesehatan di kota.

Ia mengajak para Camat dan Lurah untuk hadir karena kegiatan ini sangat strategis. Kenapa? karena baru kali ini Pemerintah kota Kupang melaksanakan.

Integrasi dari Jamkesda ke BPJS kesehatan. Dengan ini maka Pemerintah bisa memberikan sesuatu kepada masyarakat.

"Kerja sama ini sangat sulit terjadi bila tidak ada orang-orang yang menjembatani prosesnya sehingga mengakodomir ini. Kita dibantu oleh Pak Ansor," tuturnya.

Di Kabupaten TTS Dari 266 Desa, Baru 95 Yang Miliki Badan Usaha Milik Desa

Mahasiswa Politeknik Tidak Pernah Praktek Pengoperasian Alat Berat, Pudir II: Itu Bukan Level Mereka

104 Siswa SMK Negeri I Aimere Ikut Simulasi UNBK

Terus terang, kata Jefri, dirinya agak keras dengan BPJS. Karena tidak memperoleh data warga kota yang mendapatkan bantuan dari pusat dalam hal pembayaran iuran untuk 93 ribu orang.

"Kalau mau flashback maka Pemerintah Kota dan BPJS ribut terus. Karena pemerintah Pusat membantu masyarakat untuk 93 ribu orang mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat. Tapi yang lalu tidak mau memberitahukan. 93 ribu pun akhirnya diketahui untuk mendapatkan bantuan. Supaya mereka mengetahui dapat bantuan dari pemerintah pusat maka kita surati warga," ujarnya.

Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota dan BPJS kesehatan Cabang Kupang, di Aula Rumah Jabatan Kantor Wali Kota Kupang, Selasa (29/1/2019).
Penandatangan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kota dan BPJS kesehatan Cabang Kupang, di Aula Rumah Jabatan Kantor Wali Kota Kupang, Selasa (29/1/2019). (Pos Kupang.com/ Yeni Rachmawati)

Sedangkan, Pemerintah Kota membayar iuran untuk 5.133 orang. Oleh karena itu Pemerintah Kota akan mengirim surat ke lurah-lurah untuk menyampaikan warga yang mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan.

"Diharapkan lurah tidak boleh kerja sendiri tapi disampaikan ke RT/RW. Ini tidak main-main, karena ada tanda terima. Sehingga sampai ke orang yang bersangkutan. RT/RW yang tidak mau kerja maka akan dicabut biaya operasionalnya," tuturnya.

Ia menegaskan jika warga peneruma tidak lagi berada di tempat maka langsung dilaporkan untuk diganti dengan orang lain yang membutuhkan.

BREAKING NEWS - Buaya Terkam Warga Malaka, Ditemukan Potongan Kepala, Kaki, Tangan

Malam Ini, KPU Umumkan Caleg Eks Napi Korupsi, Narkoba, dan Kekerasan terhadap Anak

Selain itu, pelayanan kesehatan pun harus alami peningkatan. Pelayanan di Puskesmas harus lebih baik.

"Tidak ada lagi taputar-taputar. Bila tidak melayani secara baik maka diroling, dikasih pindah, diganti agar lebih fresh. Perlu ada roling dan penyegaran, bila kerjanya tidak bagus," ujarnya.

Ia juga menyampaikan bahwa di kota kasus DBD sudah mencapai 210 kasus. Maka ia meminta lurah untuk teliti turun langsung memantau warganya. (Laporan Reporter POS-KUPANG. COM, Yeni Rachmawati)

Penulis: Yeni Rachmawati
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved