Berita Nasional Terkini

Soal Pembebasan Ba'asyir, Anggota Komisi III Minta Pemerintah Harus Kaji Secara Mendalam

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah mengkaji secara mendalam pembebasan Abu Bakar Ba'asyir.

Soal Pembebasan Ba'asyir, Anggota Komisi III Minta Pemerintah Harus Kaji Secara Mendalam
KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). 

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah mengkaji secara mendalam mengenai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir. Hal itu dilakukan agar pembebasan Ba'asyir tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Hal seperti ini harus melalui kajian yang mendalam, harus dikaji dulu baru action. Jangan rencana action sudah dibuka, timbul kendala baru dikaji," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Dasco sepakat dengan sikap pemerintah yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam membebaskan Ba'asyir. Kendati demikian, mekanisme pembebasan Ba'asyir harus sesuai dengan skema yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

MUI Lembata Imbau Pilpres 2019 Berjalan Damai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, terdapat empat syarat formil bagi narapidana kasus terorisme.

Pertama, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Tahun Ini, 88 Desa di Ende Lakukan Pilkades Serentak

Kedua, telah menjalani paling sedikit dua pertiga masa pidana, dengan ketentuan dua pertiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.

Ketiga, telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Keempat, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis.

"Ada tata cara pembebasan bersyarat, ada tara caranya. Yang kita lihat di sini, kami bisa menerima pemerintah beritikad baik dengan alasan kemanusiaan," kata Dasco. (Kompas.com)

Editor: Kanis Jehola
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved