Gubernur NTT Ngotot Tutup Taman Nasional Komodo, Viktor Laiskodat Tak Perduli Orang Ribut

Gubernur NTT Ngotot Tutup Taman Nasional Komodo, Viktor Laiskodat Tak Perduli Orang Ribut

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) berencana menutup lokasi wisata Taman Nasional Komodo dari kunjungan wisatawan selama satu tahun.

Mengutip CNN.COM, hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan populasi komodo, dan juga rusa yang menjadi makanan utama hewan purba tersebut.

"Kami akan menutup Taman Nasional Komodo selama satu tahun. Pemerintah NTT akan melakukan penataan terhadap kawasan Taman Nasional Komodo agar menjadi lebih baik, sehingga habitat komodo menjadi lebih berkembang," kata Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, seperti yang dikutip dari Antara.

Viktor mengatakan, penutupan Taman Nasional Komodo guna mempermudah pemerintah daerah menata kawasan wisata itu.

• FOTO: Terciduk Belanja Bareng di Supermarket di Amerika Serikat, Hyun Bin dan Son Ye Jin Pacaran?

• VIDEO: Rebutan Pacar, Siswi SMP Ini Dihajar, Dijambak dan Didorong ke Semak-Semak oleh Siswi SMK

Namun, ia tidak menjelaskan terkait waktu penutupan kawasan Taman Nasional Komodo tersebut.

Menurutnya kondisi habitat komodo di Kabupaten Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores itu sudah semakin berkurang.

Selain itu kondisi tubuh komodo yang kecil, dinilai sebagai dampak dari berkurangnya rusa yang menjadi makanan utama komodo.

"Kondisi tubuh komodo tidak sebesar dulu lagi, karena populasi rusa sebagai makanan utama komodo terus berkurang karena maraknya pencurian rusa di kawasan itu," tegas Viktor.

Ia merasa khawatir jika rusa semakin berkurang, maka ada kemungkinan komodo akan saling memangsa untuk mempertahankan hidup.

"Insting sebagai binatang akan muncul apabila rantai makanan komodo berkurang. Apabila makanan utamanya melimpah, maka instingnya akan berbeda," ujarnya.

Hal itulah yang mendorong pemerintah melakukan penataan kawasan komodo dengan menutup sementara kawasan itu dari kunjungan wisatawan selama satu tahun.

• Satu Pasien DBD Meninggal, Kabupaten Kupang Masuk Status Waspada

• Rebutan Pacar, Siswi SMP vs Siswi SMK Bekelahi, Ini Pengakuan Siswi SMK: Dia Merebut Pacar Saya

Penataan kawasan komodo, ia melanjutkan, dilakukan sebagai bentuk perlindungan yang dilakukan negara terhadap komodo yang menjadi habitat langka dan dilindungi dari kepunahan.

Siapkan Rp 100 Miliar

Pemerintah Provinsi NTT menyiapkan Rp 100 miliar untuk menata Taman Nasional (TN) Komodo. Selama penataan yang direncanakan tahun ini, TN Komodo akan ditutup untuk umum.

Seperti diberitakan POS-KUPANG.COMN, rencana penataan TN Komodo itu disampaikan Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam Acara 'Mari Ketong Minum Kopi Sambil Baomong Ekonomi di Kupang, Rabu (15/1/2019).

Viktor mengatakan, dana itu disiapkan Pemerintah Provinsi NTT jika pengelolaan TN Komodo diserahkan kepada Pemerintah Provinsi NTT.

Dikatakan Viktor, jika pemerintah menyerahkan pengelolaan TN Komodo kepada Pemprov NTT, langkah awal yang akan dilakukan yakni menutup kawasan itu.

"Kita akan tutup untuk kita tata kembali TN Komodo benar-benar menjadi taman. Mulai makanan, hutan dan lingkungannnya sehingga komodo memiliki makanan yang cukup dan kembali menjadi liar," kata Viktor.

• Hujan Turun Cepat, Warga Desa Wologai Tengah Bersyukur Bisa Kelola Sawah Tadah Hujan

• Berkelahi Rebutan Pacar, Siswi SMP Ini Jadi Trauma, Dipukuli, Dijambak hingga Dorong ke Semak

Ia mengatakan, makanan yang cukup dan hutan yang memadai Komodo akan kembali ke
habitatnya menjadi hewan liar dan berbahaya.

"Biar yang berkunjung ke sana hanya orang-orang yang mempersiapkan diri dengan baik. Kalau Komodo yang tidak ganas kita pindahkan saja ke Pulau Padar. Itu untuk orang-orang yang sekadar datang untuk lihat komodo," demikian Viktor.

Viktor mengaku tidak peduli dengan pro dan kontra terhadap kebijakan itu.

"Biar orang ribut. Ke depan kita tetap akan tutup untuk kita tata kembali. Memang tempat itu dilindungi kok. Kalau berkunjung ke sana lihat yang lain saja. Banyak tempat di sana yang menarik," ujarnya.

"Tidak harus ke Komodo. Sekarang Komodo di sana lagi berdoa semoga tempat itu cepat ditutup. Biar mereka nyaman," tegas Viktor.

Viktor bahkan mengatakan, semakin banyak yang ribut akan mengundang perhatian pemerintah pusat.

"Semakin orang ribut, paling presiden akan turun ke Komodo. Saya akan bertemu presiden untuk bicara langsung terkait pengelolaan TN Komodo," ungkap Viktor.

Viktor mengungkapkan, TN Komodo harus dibuat spesial karena satu-satunya di dunia.

"Di Bhutan saja orang harus bayar 250 dollar per hari dan harus menginap 10 hari orang tidak ribut, di Komodo 500 dollar saja ribut. Begitu pemerintah setuju kita kelola TN Komodo, kita tutup dan semua orang dari luar, yang ada di sana kita usir keluar," tegas Viktor. 

• Ade Manafe Sebut Empat Pejabat Dishub Kota Kupang Baru Terindikasi Korupsi, Belum Ada Bukti

• Segera Tamat, Inilah 3 Hal yang Paling Dinanti di Episode Terakhir Drama Korea Encounter

Panggil Gubernur

Menanggapi rencana ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) akan mengundang Pemerintah Provinsi Nusa NTT untuk mempertanyakan dan membahas masalah terkait rencana Gubernur NTT menutup Taman Nasional Komodo selama satu tahun.

"Jadi kami akan undang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ini memang tidak terlalu bagus kalau diputuskan sepihak dan ada caranya," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, seperti dilansir Antaranews.com, Senin (21/1/2019).

"Dengarkan dulu nanti dari pemerintah daerah maunya apa, kemudian nanti dengar juga dari Kementerian Pariwisata, juga dari kehutanan dan terus dilihat masa transisinya seperti apa, caranya bagaimana, itu semua ada caranya," ucap Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya sedang mempelajari masalah itu, dan Kementerian LHK memegang otoritas pengelolaan kawasan.

"Saya minta Direktur Jenderal (Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem/KSDAE) memeriksa, karena pertama, otoritas tentang kawasan konservasi itu sepenuhnya ada di pusat," ujarnya.

"Jadi, kalau pemerintah daerah punya gagasan, nanti kami diskusikan, lalu kami akan lihat inti-intinya apa yang dipersoalkan," kata Siti Nurbaya.

Siti Nurbaya mengatakan, pertemuan untuk mendiskusikan hal tersebut bersama dengan pemerintah Nusa Tenggara Timur diharapkan bisa dilakukan pekan ini.

"(Rencana) minggu ini. Saya sudah minta Direktur Jenderal (KSDAE) dari hari Jumat," katanya. (*)