Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 34,3 Triliun untuk NTT

Pemerintah Pusat Gelontorkan Rp 34,3 Triliun untuk NTT

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Lydia Kurniawati Christyana, mengungkapkan besaran alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk NTT.

"Dana desentralisasi, sangat tinggi. Non desentralisasi juga tinggi. Jadi, bagaimana dana ini bisa digunakan dengan baik untuk NTT," kata Lydia Kurniawati Christyana saat bersilaturahmi dengan Pos Kupang, Selasa (15/1/2019) siang.

Datang dengan sejumlah staf, Lydia Kurniawati Christyana, diterima Pemimpin Redaksi Pos Kupang, Dion DB Putra.

• Gaji PNS 2019 Naik, Ini Penjelasan Menkeu Sri Mulyani Soal Rencana Kenaikan Gaji PNS dan Pensiunan

• 2019, ASN Naik Gaji, Pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu Mulai Rp 5 juta Hingga Rp 117 Juta Perbulan,

Ada juga Wapemred Hasyim Ashari, Pemimpin Perusahaan Erniwaty Madjaga.

Lydia menjelaskan dana APBN untuk NTT sebanyak Rp 34,3 Triliun.

Dana tersebut merupakan gabungan untuk Kementerian, Lembaga, plus transfer daerah dan dana desa.

Untuk dana desa NTT Tahun 2017 digelontorkan Rp 2,36 triliun, Tahun 2018 sebesar Rp 2,42 triliun dan Tahun 2019 naik menjadi Rp 3,02 triliun.

Sejak 2017, Lidya menjelaskan pihaknya diminta untuk menyalurkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan dana desa.

"Kami diminta untuk menyalurkan DAK fisik dan dana desa. Untuk tahun 2019 alokasi DAK fisik 3,4 triliun dan dana desa 3,02 triliun," paparnya.

Dari sisi kemandirian anggaran, dalam hal ini APBD, NTT menurut Lidya belum mandiri.

• Bupati Kamelus Koreksi Juknis Pengelolaan Dana Desa 2019 ! Ini Tujuannya

• 27 Cuitan Fadli Zon Kritisi Besaran Dana Desa: Jokowi Tak Pernah Penuhi Janjinya

Jadi, otomatis sangat bergantung pada dana desentralisasi," tegasnya.

"Fokus selama ini untuk pembangunan. Bagus juga sih bagi desa untuk membuka jalur distribusi. Membanguan faisilitas desa," ujarnya.

Namun di beberapa tempat, orientasi pemanfaatan dana desa untuk infrastruktur sudah berubah.

"Di Jawa, dari infrastruktur bergeser ke pemberdayaan. Kalau di NTT masih sebatas infrastruktur," kata Lidya lagi.