Breaking News:

Berita Ekonomi Bisnis

17 Perusahaan Penunggak Iuran BPJS Ketenagakerjaan Akan Dipanggil Lagi

Dari 48 perusahaan yang sudah dilakukan pemanggilan oleh Kejati NTT dalam bentuk Pra SKK, masih ada 17 yang belum melakukan kewajibannya

Penulis: Hermina Pello | Editor: Hermina Pello
ISTIMEWA/BPJS KETENAGAKERJAAN NTT
Rapat Monitoring dan Evaluasi BPJS Ketenagakerjaan bersama Kejati NTT 

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Hermina Pello

POS-KUPANg.COM | KUPANG- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Cabang NTT dan Kejaksaan Tinggi mempererat kerja sama dengan mengadakan rapat monitoring dan evaluasi, dalam rangka menegakkan regulasi dan memperluas cakupan perlindungan.

Acara tersebut dihadiri Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kacab NTT, Rita Damayati  dan   Asdatun Kejati NTT,Rusli dan  Koordinator Bidang Datun Kejati NTT Akmal Kodrat 

Demikian rilis yang diterima POS-KUPANG.COM dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang NTT, Rita Damayati melalui Penada Madya umum dan Kearsipan, Rival Setiyandara pada Jumat (21/12/2018).

Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerja sama yang ditandatangani oleh kedua pihak pada Oktober lalu.

Gubernur NTT, Viktor B Laiskodat Ultimatum Pemuda di NTT Tidur 5 Jam Sehari Atau Dapat Sanksi Ini

Dicky Senda Dari Urus Kampung Sampai ke Inggris, Apa Yang Sudah Dilakukannya?

Rita Damayati mengatakan,  dari 48 perusahaan yang  sudah dilakukan pemanggilan oleh Kejati NTT dalam bentuk Pra SKK (Surat Kuasa Khusus) karena menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan maka sebanyak 31 perusahaan sudah memenuhi kewajibannya.

"Masih ada 17 perusahaan lagi yang akan dipanggil pada bulan januari 2019 mendatang, kata Rita.

 Dia berharap kejaksaan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat memberikan dukungan penuh dalam penegakan regulasi agar semua pekerja mendapatkan hak perlindungan mereka atas jaminan sosial

Rita menjelaskan monitoring dan evaluasi tersebut sangat penting dilakukan untuk mengukur efektivitas penerapan regulasi dan mengetahui jumlah perusahaan yang patuh terhadap aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Saat Berada di Kamar Mandi Jangan Lakukan 4 Hal Ini, Bisa Membahayakan Dirimu

Ia menambahkan, pemberi kerja wajib memberikan perlindungan jaminan sosial kepada para pekerjanya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Namun pada praktiknya masih banyak yang menyimpang dari aturan.

Asdatun Kejati NTT Rusli mengatakan, kejaksaan akan membantu BPJS Ketenagakerjaan dengan mengundang perusahaan perusahaan yang membandel untuk diberikan sosialisasi kewajiban yang harus dipenuhi.

"Cara itu dianggap cukup efektif sehingga mereka akan sadar untuk memberikan kewajiban atau hak-hak untuk tenaga kerjanya,"

Ia berharap kerjasama ini dapat terus terjaga sehingga hak-hak pekerja dapat dipenuhi dengan baik. (*)

Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved