WALHI Nilai SK Moratorium Tambang Tidak Selaras dengan Janji Politik Gubernur NTT

"Cek saja, tidak ada peningkatan PAD yang signifikan di kota/kabupaten di NTT, rata-rata sektor pertambangan hanya menyumbang 1-3 persen dalam satu tahun dan itu rata-rata ditopang oleh tambang galian C bukan oleh tambang minerba," tegasnya.

Selain isu pertambangan, Umbu Wulang juga menilai perampasan lahan cukup masif di NTT untuk sektor pariwisata di NTT dan mengesampingkan aspek HAM

Menurutnya, Pemprov NTT hanya memiliki pandangan ekonomisentris dan terkesan tidak mengimbangi dengan upaya penegakan dan penindakan pelanggaran HAM dalam konteks pariwisata.

"Misalnya masyarakat adat banyak dipaksa untuk membuat sertifikat tanah dari tanah komunal mereya sehingga mudah dijual kepada para investor. Padahal, dalam konteks HAM, masyarakat punya hak komunal yang sebenarnya tidak boleg dipaksakan untuk menjadi hak pribadi atas tanah tersebut," ungkapnya.

Dia menjelaskan, walaupun baru lebih dari tiga bulan memimpin daerah ini, gubernur dan wakil gubernur NTT belum sekalipun membicarakan hal tersebut dalam perspektif HAM

Misalnya Gubernur NTT belum sekalipun membuat audit agraria, bagaimana tata kuasa agraria di NTT? Siapa yang paling berkuasa atas tanah-tanah di NTT, jangan sampai investor memiliki luasan tanah lebih besar dari masyarakat terutama di lahan-lahan yang kita anggap produktif misalnya kawasan pertanian, pariwisata dan kawasan lainnya," ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya menilai perlindungan HAM dalam konteks agraria masih minim dari pemerintah karena, lanjut Umbu Wulang, sejauh ini yang dibicarakan hanyalah konsep-konsep ekonomi semata,

"Misalnya bagaimana membuat miras dilegalkan, bagaiamana Taman Nasional Komodo menghasilkan kapital yang lebih besar. Semua bicara soal kapital, tidak bicara soal wilayah kelola rakyat yang hilang di situ. Ada nelayan yang hilang daerah sandaran perahu Karena wilayah pesisir sudah dikuasai oleh hotel-hotel," katanya. (Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana)