Berita Kota Kupang

Aliansi Masyarakat Menolak Peutupan Lokasi Karang Dempel Kupang

Pemerintah Kota hendak mengurusi dan menjamin moral warga Kota Kupang?" demikian peetanyaan alianai dalam rilisnya.

Aliansi Masyarakat Menolak Peutupan Lokasi Karang Dempel Kupang
POS KUPANG/RYAN NONG
Aliansi bersama ratusan PSK Karang Dempel saat melakukan aksi damai di Depan Mapolda NTT pada 10 Desember 2018 lalu. 

POS-KUPANG.COM | KUPANG -- Aliansi masyarakat yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) NTT menyatakan tetap menolak kebijakan dan keputusan Pemerintah Kota Kupang untuk melakukan penutupan lokalisasi Karang Dempel (KD) yang berada di Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang.

Dalam pernyataan sikap yang diterima POS-KUPANG.COM pada Selasa (18/12/2018) pagi, aliansi masyarakat yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa, organisasi sosial dan perjuangan masyarakat ini mempertanyakan landasan hukum apa yang dipakai Pemerintah Kota Kupang yang telah bersifat mengikat hingga getol mewacanakan penutupan Lokasi di Kota Kupang?

"Apakah instruksi dari Kemensos untuk menutup 43 Lokasi di Indonesia sebagai pra wacana 'Indonesia Bebas Prostitusi 2019' sudah berdasar dan mengikat? Ataukah dasar penutupan yang mau merujuk PERDA 39 tahun 1999 tentang Penertiban Tempat Pelacuran dalam locus lokasi di Kota Kupang sudah mendesak? Ataukah Pemerintah Kota hendak mengurusi dan menjamin moral warga Kota Kupang?" demikian peetanyaan alianai dalam rilisnya.

Berdalih Periksa Pelajaran Oknum Guru Di Ende Cabuli 5 Siswi SD

BRI Rayakan Ultah ke 123. Ini Yang Dilakukan BRI Atambua

Pesan Ketua Pembina Yayasan Generasi Unggul: Peran Orangtua Penting Dalam Menidik Anak

Pasien di Puskesmas Tarus Diberikan Penyuluhan soal Infeksi Saluran Kencing

Rilis yang ditandatangani oleh Koordinator aliansi, Inosentio Naitio ini juga membeberkan beberapa poin yang menurut pertimbangan mereka "memberatkan" dan terkesan nonprosedural dalam proses ini.

Pertama, belum ada basis legal formal yang cukup memadai tetapi pewacanaan penutupan ini sudah sampai pada pembentukan Gugus Tugas Penertiban Lokasi yang malah sudah dibentuk setahun lalu melalui SK Walikota No.163B/KEP/HK/2017 Tentang Pembentukan Tim Gabungan Penertiban Anak Jalanan, Orang dengan Gangguan Jiwa dan Pekerja Seks Komersial Lingkup Kota Kupang. Bahkan, wacana penutupan sudah ditetapkan pada tanggal 01/01/2018 dan getol dikampanyekan melalui koran cetak, portal daring hingga radio.

Kedua, dampaknya stigma kolektif atas ekses 'negatif' lokasi dan penghuninya makin menguat, padahal perilaku nista struktural yang melembaga dengan konsekuensi ikutan yang berdampak luas bagi warga Kota tidak pernah diseriusi seperti korupsi dan bagi-bagi jabatan, salah urus tata kota hingga banyak kali baru di jalanan kota setiap musim hujan, hingga program yang salah kaprah seperti pembangunan taman di bundaran PU yang mencabut tanaman endemik Timor sampai menghina adagium dan praksis 'tanam sekali lagi tanam' milik El Tari yang patungnya terpampang di situ.

STIPAS KAK Wisuda 61 Sarjana Agama Katolik

Musisi Ahmad Dhani Pastikan Istrinya Tak Hamil Lagi. Begini Alasannya

Baru Menyandang Status Istri Opick, Bebi Silvana Bilang Begini Soal Poligami. Yuk Simak!

Mau Menikah, Presenter Ini Sebut Okky Lukman Jadi Sahabat dalam Susah dan Senang

Ketiga, para pekerja seks komersial di Lokasi Karang Dempel Tenau menjadi terintimidasi dengan masiffnya pemberitaan yang tidak berpihak pada mereka. Buktinya, sejak awal pewacanaan penutupan lokasi yang dikampanyekan bulan Agustus 2018 lalu, para PSK di lokasi menjadi takut dan trauma hingga ada yang melarikan diri dari lokasi, meminta untuk berhenti dengan harapan yang tak pasti.

Dari jumlah pada awal sebanyak 182 perempuan pada Januari 201i, hingga Desember 2018 jumlahnya berkurang menjadi 154 orang. Merasa terancam dengan instrumen kuisioner yang secara judul sudah tidak netral dan mengintimidasi;

Keempat, kekhawatiran akan identitas mereka yang akan terus dibuka berimbas pada stigma buruk yang terus mendalam dan penolakan dari pihak keluarga. Kemana lagi mereka akan mengadu hidupnya sementara negara sebagai penjamin asasi warganya bahkan hendak menggusur mereka?

Kelima, jaminan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi tidak pernah berkelanjutan dan membuat para eks PSK dapat berdaya di masyarakat. Apakah pemerintah mampu menafkahi dan menjamin anak dan keluarganya saat mereka dalam proses rehabilitasi dan pemberdayaan? Dengan memberi dana usaha apakah pemerintah dapat menjamin bahwa usahanya berkembang di tengah stigma yang masih kental?

Maia Estianty Tulis You are the best, Saat Nonton Konser Paul Bareng Anak.Telusuri Kisahnya

Tanpa Didampingi Suami, Nikita Mirzani Periksa Kehamilanya. Dokter Bilang Begini

Berjinjit Demi Bisa Mencium Pipi. Intip Potret Kemesraan Al Ghazali dan Alyssa Daguise, Roman!

4 Potret Seksi Nikita Willy Menjelang Akhir Tahun. Yuk Kepoin!

Halaman
12
Penulis: Ryan Nong
Editor: Rosalina Woso
Sumber: Pos Kupang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved